KOLAKA - Mengemukanya masalah tenaga dokter spesialis yang minim di Kolaka, ternyata memancing terungkapnya ''borok'' baru. Muh. Rusman salah seorang legislator asal PAN di DPRD Kolaka mengemukakan adanya indikasi ketidakberesan pada pembiayaan sekolah calon spesialis.
Dari laporan dan data yang diterima, Rusman menyebut, dari tiga dokter yang pendidikan spesialisnya dibiayai Pemkab, satu diantaranya ternyata tidak jelas pendanaan selanjutnya. Ironisnya, dokter yang tengah menempuh pendidikan ahli tersebut adalah calon spesialis bedah yang kini sangat dibutuhkan di Kolaka.
Indikasi mengenai tersendatnya pembayaran biaya pendidikan dokter spesialis tersebut dikemukakan Rusman saat dialog anggota DPRD dengan Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi (AMD) yang kemarin menyambangi gedung dewan Kolaka.
''Ini fakta baru yang mungkin tidak pernah terungkap. Namun harus segera disikapi sesegera mungkin sebab anggaran untuk itu jelas dalam APBD,’’ katanya.
Meski tidak merinci sumber informasinya, namun Rusman meminta pimpinan sementara DPRD Kolaka untuk segera mengambil sikap. '' Sebab yang kami tahu calon dokter spesialis itu sudah mendapat tawaran dari provinsi lain, tapi karena masih ada ikatan maka dia masih menunggu realisasi selanjutnya,’’ papar Rusman.
Dialog dengan AMD yang merupakan gabungan dari HMI serta Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Samaturu kemarin berjalan cukup hangat. Massa yang hampir sama banyaknya dengan personil polisi yang mengamankan aksi tersebut datang ‘’mengingatkan’’ anggota DPRD baru agar lebih aspiratif dan selalu mengedepankan fungsi utamanya.
‘’Jangan seperti anggota dewan sebelumnya,’’ tegas salah seorang orator. Setelah melakukan orasi, massa kemudian disambut hangat 20 dari 35 anggota DPRD Kolaka.
Dua pimpinan sementara dewan, Parmin Dasir dan Suaib Kasra langsung memimpin jalannya dialog yang umumnya menyorot isu kesehatan, pendidikan, listrik dan pelayanan publik tersebut. Dari semua isu itu masalah kesehatan menjadi topik yang mendominasi.
Jumlah tenaga kesehatan, utamanya dokter spesialis yang sangat minim dianggap sebagai kondisi ‘’darurat’’ oleh anggota dewan maupun mahasiswa. Untuk itu Parmin Dasir dan anggota DPRD lainnya sepakat untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
Dalam dialog kemarin, Ajib Madjid, legislator asal PAN juga menekankan pentingnya proporsionalitas kerja dokter. ‘’Sebenarnya tenaga dokter kita cukup, tapi mereka lebih banyak yang bertugas di dinas. Akibatnya kita hampir tidak pernah melihat dokter di rumah sakit,’’ kata Ajib. Terkait masalah listrik, beberapa anggota dewan yakni Akring Johar, maupun Tadjuddin Nur menyarankan perlunya ‘’penataan’’ kembali permasalahan yang kini menghambat penuntasan krisis listrik.
Untuk itu, mereka sepakat menyarankan pimpinan dewan membangun komunikasi dengan PLN maupun PT Antam yang sebelumnya pernah menyanggupi menghibahkan mesin pembangkit miliknya. Selain itu, para pengusaha dan investor yang selama ini telah menikmati hasil alam Kolaka diminta untuk ikut berpartisipasi.
Menanggapi berbagai kritik mahasiswa dan masukan dari sesama anggota dewan, Parmin Dasir yang kemarin terlihat ‘’cakap’’ mengatur jalannya dialog, langsung memerintahkan sekretariat dewan untuk merencanakan mengundang pihak Antam maupun PLN membicarakan masalah listrik. (zer)
(Sumber: www.kendaripos.com, Kamis, 29 Oktober 2009 09:20:52)
Sabtu, 14 November 2009
Bupati Beralasan Prioritaskan Rakyat Miskin
Tak Bayar Lauk Pauk PNS
Kolaka - Tuntutan pembayaran tunjangan lauk pauk yang disuarakan sejumlah PNS Kolaka dalam dua kali unjuk rasa, nampaknya akan sulit teralisasi. Alasan Bupati Kolaka, Buhari Matta, program pengentasan kemiskinan masih jauh lebih penting dibanding tunjangan lauk pauk PNS. Meski kenyataannya, Kolaka yang berlimpah potensi sumber daya alam dilanda devisit anggaran.
'' Mari kita kedepankan hati nurani. Saya paham masih banyak PNS yang hidupnya susah. Tapi warga miskin yang hidupnya lebih susah juga tidak sedikit dan butuh perhatian kita,'' terang Buhari saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, kemarin. Menurutnya, untuk membayar tunjangan lauk pauk, daerah setidaknya membutuhkan anggaran 22 miliar. Sementara anggaran daerah dari DAU/DAK maupun APBD sangat terbatas. Sehingga daerah harus mampu melihat mana yang menjadi skala prioritas terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan berbagai agenda prioritas lainnya.
'' Hak utama pegawai berupa gaji dan tunjangan itu tidak akan diganggu. Saya meminta pegawai tidak gampang diprovokasi untuk berunjukrasa, karana saya cermati sebagian PNS yang berunjukrasa justru mereka yang dalam penilaian atasannya tidak disiplin menjalankan tugas,'' sindirnya. Kolaka-1 ini juga sempat menyentil tudingan sejumlah LSM yang menyoroti berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pejabat daerah. Buhari pun meminta agar setiap pejabat tidak perlu merasa terancam dan takut jika telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. (m2/cok)
(Sumber: Kendari Pos edisi Rabu, 21 Oktober 2009)
Kolaka - Tuntutan pembayaran tunjangan lauk pauk yang disuarakan sejumlah PNS Kolaka dalam dua kali unjuk rasa, nampaknya akan sulit teralisasi. Alasan Bupati Kolaka, Buhari Matta, program pengentasan kemiskinan masih jauh lebih penting dibanding tunjangan lauk pauk PNS. Meski kenyataannya, Kolaka yang berlimpah potensi sumber daya alam dilanda devisit anggaran.
'' Mari kita kedepankan hati nurani. Saya paham masih banyak PNS yang hidupnya susah. Tapi warga miskin yang hidupnya lebih susah juga tidak sedikit dan butuh perhatian kita,'' terang Buhari saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, kemarin. Menurutnya, untuk membayar tunjangan lauk pauk, daerah setidaknya membutuhkan anggaran 22 miliar. Sementara anggaran daerah dari DAU/DAK maupun APBD sangat terbatas. Sehingga daerah harus mampu melihat mana yang menjadi skala prioritas terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan berbagai agenda prioritas lainnya.
'' Hak utama pegawai berupa gaji dan tunjangan itu tidak akan diganggu. Saya meminta pegawai tidak gampang diprovokasi untuk berunjukrasa, karana saya cermati sebagian PNS yang berunjukrasa justru mereka yang dalam penilaian atasannya tidak disiplin menjalankan tugas,'' sindirnya. Kolaka-1 ini juga sempat menyentil tudingan sejumlah LSM yang menyoroti berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pejabat daerah. Buhari pun meminta agar setiap pejabat tidak perlu merasa terancam dan takut jika telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. (m2/cok)
(Sumber: Kendari Pos edisi Rabu, 21 Oktober 2009)
Senin, 05 Oktober 2009
Instalator Listrik Tipu Warga
(sumber: kendari pos edisi Senin, 5 Oktober 2009)
Kepala PLN : Beberapa tahun Ini, Tidak Ada Penyambungan Baru
Kolaka, KP -
PLN menyarankan agar masyarakat melaporkan kontraktor pemasangan instalasi listrik di Watubangga ke polisi. Janji-janji yang coba dijalankan perusahaan tersebut untuk meyakinkan para calon pemasang aliran listrik jika penyambungan akan cepat dikerjakan, hanyalah bualan semata.
"Sebab karena keterbatasan daya, beberapa tahun ini tidak akan ada penyambungan baru. Itu (pemasangan instalasi) pembohongan kepada masyarakat. Jadi lapor polisi saja jika telah dianggap meresahkan,'' kata Kepala PLN Ranting Kolaka, H. Gentar, akhir pekan lalu ketika menanggapi keluhan warga.
Dalam laporan masyarakat disebutkan, pemasangan instalasi ke rumah-rumah oleh pihak CV Sarana Cipta Buana, kini meresahkan warga Desa Polenga, Kecamatan Watubangga. Bahkan perusahaan ini disebut telah mengambil keuntungan hingga 75 persen. Pihak PLN juga meragukan jika CV Sarana Cipta Buana itu merupakan mitranya.
"Hingga kini, belum ada laporan jika ada penyambungan baru," tegas Gentar.
Sementara itu, pengurus AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) Kolaka yang hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Kantor AKLI di Jalan Bakti yang coba didatangi tidak terlihat, dan warga sekitar tak mengetahui keberadaan asosiasi itu. (p3)
Kepala PLN : Beberapa tahun Ini, Tidak Ada Penyambungan Baru
Kolaka, KP -
PLN menyarankan agar masyarakat melaporkan kontraktor pemasangan instalasi listrik di Watubangga ke polisi. Janji-janji yang coba dijalankan perusahaan tersebut untuk meyakinkan para calon pemasang aliran listrik jika penyambungan akan cepat dikerjakan, hanyalah bualan semata.
"Sebab karena keterbatasan daya, beberapa tahun ini tidak akan ada penyambungan baru. Itu (pemasangan instalasi) pembohongan kepada masyarakat. Jadi lapor polisi saja jika telah dianggap meresahkan,'' kata Kepala PLN Ranting Kolaka, H. Gentar, akhir pekan lalu ketika menanggapi keluhan warga.
Dalam laporan masyarakat disebutkan, pemasangan instalasi ke rumah-rumah oleh pihak CV Sarana Cipta Buana, kini meresahkan warga Desa Polenga, Kecamatan Watubangga. Bahkan perusahaan ini disebut telah mengambil keuntungan hingga 75 persen. Pihak PLN juga meragukan jika CV Sarana Cipta Buana itu merupakan mitranya.
"Hingga kini, belum ada laporan jika ada penyambungan baru," tegas Gentar.
Sementara itu, pengurus AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) Kolaka yang hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Kantor AKLI di Jalan Bakti yang coba didatangi tidak terlihat, dan warga sekitar tak mengetahui keberadaan asosiasi itu. (p3)
Rabu, 26 Agustus 2009
Pemilik THM Tetap Membandel
Tetap Buka Sehari Sebelum Puasa
(Sumber: Kendari Pos, edisi Senin, 24 Agustus 2009)
Kolaka, KP
Aparat berwenang harusnya bisa lebih tegas dalam menindak para pelaku perdagangan minuman beralkohol di Kolaka. Meski telah memasuki bulan suci ramadhan, ternyata masih ada juga pedagan yang tetap menjual minuman haram tersebut. Itu terlihat dalam razia yang digelar Satpol PP sehari sebelum
pelaksanaan puasa. Sayangnya informasi kegiatan tersebut diduga telah bocor dan satuan polisi penegak Perda tersebut hanya berhasil mengamankan tak kurang dari 37 botol minuman beralkohol dari tempat-tempat berbeda.
Selain menertibkan peredaran Miras, operasi yang di pimpin Kasat Pol PP Kolaka, Makmur itu juga merazia sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang tetap beroperasi jelang puasa. Di beberapa THM seperti yang terletak di Induha, Puncak dan Kilometer 12 Desa 19 November, petugas memergoki sejumlah pengunjung tengah menegak minuman keras didampingi pelayan THM berpakaian seronok. Hal aneh terjadi saat petugas merazia sebuah THM di kelurahan Induha. Saat petugas menanyakan izin usahanya, pemilik bernama Nurhayati (47) justru mengeluarkan rekomendasi dari salah satu organisasi Pers yang berpusat di kota Makassar. Rekomendari pembukaan THM itu dikeluarkan organisasi Persatuan
Wartawan Independen Nasional (PWIN) Makassar yang ditandatangani ketua umumnya, Natsir Arsyad pada 10 Agustus 2004. Dalam rekomendasi itu, THM Nurhayati disebutkan sebagai usaha binaan PWIN.
Meski telah mengeluarkan ”rekomendasi” tak masuk akal itu, Sat Pol PP tetap tak peduli. Makmur meminta pemilik THM yang belakangan diketahui istri seorang PNS lingkup Pemkab Kolaka ini untuk menutup usaha yang ditengarai sebagai tempat esek-esek.
”Sejauh ini kita masih mengedepankan pendekatan persuasif. Selanjutnya jika tetap tidak diindahkan maka langkah hukum akan kita
tegakan,'' terang Makmur. (m2/cok)
(Sumber: Kendari Pos, edisi Senin, 24 Agustus 2009)
Kolaka, KP
Aparat berwenang harusnya bisa lebih tegas dalam menindak para pelaku perdagangan minuman beralkohol di Kolaka. Meski telah memasuki bulan suci ramadhan, ternyata masih ada juga pedagan yang tetap menjual minuman haram tersebut. Itu terlihat dalam razia yang digelar Satpol PP sehari sebelum
pelaksanaan puasa. Sayangnya informasi kegiatan tersebut diduga telah bocor dan satuan polisi penegak Perda tersebut hanya berhasil mengamankan tak kurang dari 37 botol minuman beralkohol dari tempat-tempat berbeda.
Selain menertibkan peredaran Miras, operasi yang di pimpin Kasat Pol PP Kolaka, Makmur itu juga merazia sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang tetap beroperasi jelang puasa. Di beberapa THM seperti yang terletak di Induha, Puncak dan Kilometer 12 Desa 19 November, petugas memergoki sejumlah pengunjung tengah menegak minuman keras didampingi pelayan THM berpakaian seronok. Hal aneh terjadi saat petugas merazia sebuah THM di kelurahan Induha. Saat petugas menanyakan izin usahanya, pemilik bernama Nurhayati (47) justru mengeluarkan rekomendasi dari salah satu organisasi Pers yang berpusat di kota Makassar. Rekomendari pembukaan THM itu dikeluarkan organisasi Persatuan
Wartawan Independen Nasional (PWIN) Makassar yang ditandatangani ketua umumnya, Natsir Arsyad pada 10 Agustus 2004. Dalam rekomendasi itu, THM Nurhayati disebutkan sebagai usaha binaan PWIN.
Meski telah mengeluarkan ”rekomendasi” tak masuk akal itu, Sat Pol PP tetap tak peduli. Makmur meminta pemilik THM yang belakangan diketahui istri seorang PNS lingkup Pemkab Kolaka ini untuk menutup usaha yang ditengarai sebagai tempat esek-esek.
”Sejauh ini kita masih mengedepankan pendekatan persuasif. Selanjutnya jika tetap tidak diindahkan maka langkah hukum akan kita
tegakan,'' terang Makmur. (m2/cok)
Jumat, 10 Juli 2009
Pergi Cari Kayu, Ditemukan Jadi Mayat
(Sumber: Kendari Pos, edisi Jumat, 10 Juli 2009)
Kolaka, KP - Sesesok mayat pria tua yang diidentifikasi bernama Bustam (64) ditemukan di tengah persawahan Desa Puosu, Rabu (8/7) sekitar pukul 19.00 Wita. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria gaek yang berdomisili di Desa Woitombo, Kecamatan Mowewe itu pertama kali ditemukan oleh Mahmuddin, anaknya sendiri.
Dari keterangan Mahmudin yang diterima aparat Polsek setempat, sebelum ditemukan menjadi mayat, korban bermaksud mencari kayu untuk keperluan pesta pernikahan anaknya di hutan desa tetangga. Korban yang hingga petang belum kembali, membuat keluarganya segera mencari keberadaan korban.
Saat ditemukan, posisi Bustam tengkurap sedangkan kayu dan parangnya tergeletak tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Korban mengalami luka memar di bagian muka, telinga, dan pergelangan tangan kanan, paha, dan punggung terkelupas. Korban sempat diperiksa dokter Puskesmas setempat.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar kepada wartawan mengatakan, dugaan sementara dari olah TKP korban meninggal tidak wajar. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, menurut Agus Umar, Bustam harus diotopsi. Sayang pihak keluarga tidak bersedia. Hingga kini, masih dilakukan pemeriksaan dan olah TKP untuk mencari penyebab kematian korban. (p3)
Kolaka, KP - Sesesok mayat pria tua yang diidentifikasi bernama Bustam (64) ditemukan di tengah persawahan Desa Puosu, Rabu (8/7) sekitar pukul 19.00 Wita. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria gaek yang berdomisili di Desa Woitombo, Kecamatan Mowewe itu pertama kali ditemukan oleh Mahmuddin, anaknya sendiri.
Dari keterangan Mahmudin yang diterima aparat Polsek setempat, sebelum ditemukan menjadi mayat, korban bermaksud mencari kayu untuk keperluan pesta pernikahan anaknya di hutan desa tetangga. Korban yang hingga petang belum kembali, membuat keluarganya segera mencari keberadaan korban.
Saat ditemukan, posisi Bustam tengkurap sedangkan kayu dan parangnya tergeletak tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Korban mengalami luka memar di bagian muka, telinga, dan pergelangan tangan kanan, paha, dan punggung terkelupas. Korban sempat diperiksa dokter Puskesmas setempat.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar kepada wartawan mengatakan, dugaan sementara dari olah TKP korban meninggal tidak wajar. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, menurut Agus Umar, Bustam harus diotopsi. Sayang pihak keluarga tidak bersedia. Hingga kini, masih dilakukan pemeriksaan dan olah TKP untuk mencari penyebab kematian korban. (p3)
Pergi Cari Kayu, Ditemukan Jadi Mayat
(Sumber: Kendari Pos edisi Jumat, 10 Juli 2009)
Kolaka, KP - Sesesok mayat pria tua yang diidentifikasi bernama Bustam (64) ditemukan di tengah persawahan Desa Puosu, Rabu (8/7) sekitar pukul 19.00 Wita. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria gaek yang berdomisili di Desa Woitombo, Kecamatan Mowewe itu pertama kali ditemukan oleh Mahmuddin, anaknya sendiri.
Dari keterangan Mahmudin yang diterima aparat Polsek setempat, sebelum ditemukan menjadi mayat, korban bermaksud mencari kayu untuk keperluan pesta pernikahan anaknya di hutan desa tetangga. Korban yang hingga petang belum kembali, membuat keluarganya segera mencari keberadaan korban.
Saat ditemukan, posisi Bustam tengkurap sedangkan kayu dan parangnya tergeletak tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Korban mengalami luka memar di bagian muka, telinga, dan pergelangan tangan kanan, paha, dan punggung terkelupas. Korban sempat diperiksa dokter Puskesmas setempat.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar kepada wartawan mengatakan, dugaan sementara dari olah TKP korban meninggal tidak wajar. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, menurut Agus Umar, Bustam harus diotopsi. Sayang pihak keluarga tidak bersedia. Hingga kini, masih dilakukan pemeriksaan dan olah TKP untuk mencari penyebab kematian korban. (p3)
Kolaka, KP - Sesesok mayat pria tua yang diidentifikasi bernama Bustam (64) ditemukan di tengah persawahan Desa Puosu, Rabu (8/7) sekitar pukul 19.00 Wita. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pria gaek yang berdomisili di Desa Woitombo, Kecamatan Mowewe itu pertama kali ditemukan oleh Mahmuddin, anaknya sendiri.
Dari keterangan Mahmudin yang diterima aparat Polsek setempat, sebelum ditemukan menjadi mayat, korban bermaksud mencari kayu untuk keperluan pesta pernikahan anaknya di hutan desa tetangga. Korban yang hingga petang belum kembali, membuat keluarganya segera mencari keberadaan korban.
Saat ditemukan, posisi Bustam tengkurap sedangkan kayu dan parangnya tergeletak tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Korban mengalami luka memar di bagian muka, telinga, dan pergelangan tangan kanan, paha, dan punggung terkelupas. Korban sempat diperiksa dokter Puskesmas setempat.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar kepada wartawan mengatakan, dugaan sementara dari olah TKP korban meninggal tidak wajar. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, menurut Agus Umar, Bustam harus diotopsi. Sayang pihak keluarga tidak bersedia. Hingga kini, masih dilakukan pemeriksaan dan olah TKP untuk mencari penyebab kematian korban. (p3)
Pemkab Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
(Sumber: Kendari Pos edisi Jumat, 10 Juli 2009)
Kolaka, KP - Pemkab Kolaka berjanji akan lebih memprioritaskan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, air bersih dan listrik.
Hal itu dikemukakan Bupati Kolaka, Buhari Matta ketika menjawab pandangan fraksi-fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada rapat paripurna di gedung dewan, kemarin. Bupati mengatakan, peningkatan PAD juga akan menjadi prioritas pemerintahannya. Pemkab selama ini selalu berusaha meningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Buhari Matta juga menyinggung penyusunan master plan penanggulangan banjir. ''Persoalan ini menjadi penting dan terkait kepentingan masyarakat banyak. Begitu pula mengenai kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola sumber daya alam dan mineral. Sayangnya, kerjasama ini kurang maksimal dikarenakan krisis global yang melanda perekonomian dunia,'' ujarnya.
Buhari Matta juga menjelaskan, RPJMD merupakan penjabaran program kerja bupati terpilih untuk menjadi Perda. Aturan hukum ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahu kedepan. (p3/cok)
Kolaka, KP - Pemkab Kolaka berjanji akan lebih memprioritaskan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, air bersih dan listrik.
Hal itu dikemukakan Bupati Kolaka, Buhari Matta ketika menjawab pandangan fraksi-fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada rapat paripurna di gedung dewan, kemarin. Bupati mengatakan, peningkatan PAD juga akan menjadi prioritas pemerintahannya. Pemkab selama ini selalu berusaha meningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Buhari Matta juga menyinggung penyusunan master plan penanggulangan banjir. ''Persoalan ini menjadi penting dan terkait kepentingan masyarakat banyak. Begitu pula mengenai kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola sumber daya alam dan mineral. Sayangnya, kerjasama ini kurang maksimal dikarenakan krisis global yang melanda perekonomian dunia,'' ujarnya.
Buhari Matta juga menjelaskan, RPJMD merupakan penjabaran program kerja bupati terpilih untuk menjadi Perda. Aturan hukum ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahu kedepan. (p3/cok)
DPRD Sahkan Tujuh Perda
(Sumber: Kendari Pos edisi Jum`at, 10 Juli 2009)
Kolaka, KP - Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, tujuh rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda dalam sebuah rapat paripurna, awal pekan ini. Satu Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditunda sementara waktu. Penundaan Raperda ini terkait belum jelasnya batas wilayah Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan.
Wakil Bupati, Amir Sahaka mengungkapkan rasa syukurnya atas penetapan Perda ini. Dengan penetapan tersebut mantan Kadis Dikmudora ini mengaku akan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan.
Kasubid Persidangan DPRD Kolaka, Zahir, menjelaskan, empat dari tujuh Raperda sudah dikonsultasikan ke Biro Hukum Setprov Sultra. Hal ini dilakukan untuk mengcek apakah sudah sesuai dengan kewenangan kabupaten atau merupakan kewenangan propinsi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ketujuh Perda yang ditetapkan yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka 2005-2025, Perda sumber pendapatan desa, tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
Selain itu, Perda pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kolaka. Termasuk Perda pengendalian pelayanan minuman beralkohol dan Perda tentang kewenangan daerah Kabupaten Kolaka. (p3)
Kolaka, KP - Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, tujuh rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda dalam sebuah rapat paripurna, awal pekan ini. Satu Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditunda sementara waktu. Penundaan Raperda ini terkait belum jelasnya batas wilayah Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan.
Wakil Bupati, Amir Sahaka mengungkapkan rasa syukurnya atas penetapan Perda ini. Dengan penetapan tersebut mantan Kadis Dikmudora ini mengaku akan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan.
Kasubid Persidangan DPRD Kolaka, Zahir, menjelaskan, empat dari tujuh Raperda sudah dikonsultasikan ke Biro Hukum Setprov Sultra. Hal ini dilakukan untuk mengcek apakah sudah sesuai dengan kewenangan kabupaten atau merupakan kewenangan propinsi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ketujuh Perda yang ditetapkan yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka 2005-2025, Perda sumber pendapatan desa, tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
Selain itu, Perda pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kolaka. Termasuk Perda pengendalian pelayanan minuman beralkohol dan Perda tentang kewenangan daerah Kabupaten Kolaka. (p3)
Selasa, 07 Juli 2009
Kabupaten Pindah ke Watubangga
(Sumber: Kendari Pos edisi Senin, 6 Juli 2009)
Kolaka, KP - Masyarakat di lima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka bagian selatan tidak lama lagi akan merasakan ‘’angin’’ baru pelayanan pemerintahan. DPRD Kolaka periode 2004-2009 telah mengeluarkan surat keputusan pemekaran Kabupaten di tanah Mekongga itu.
Dalam SK bernomor 345/2009 yang ditandatangani Ketua DPRD, Sainal Amrin tersebut, pusat ibu kota Kabupaten Kolaka yang saat ini terletak di Jalan Pemuda, dipastikan akan pindah ke wilayah selatan, di Kecamatan Watubangga.
Sementara sentral pemerintahan Kabupaten saat ini akan berubah menjadi kotamadya Kolaka. Pemekaran tersebut spontan disambut gembira oleh masyarakat setempat.
Terbukti dengan ‘’geliat’’ ekonomi dan pembangunan fisik maupun non fisik yang saat ini tampak pesat.
Di Kecamatan Watubangga misalnya, beberapa warga yang ditemui mengaku merasakan hal tersebut. Mereka yakin, pelayanan publik yang diemban pemerintah pasti akan lebih baik dan efisien. Selain itu, fasilitas maupun infrastruktur pasti akan dibenahi, seiring bergeraknya pemerintahan baru.
Camat Watubangga, Hasbir Jaya Razak yang ditemui beberapa waktu lalu saat kegiatan bedah kecamatan pun menyatakan antisiasnya. Pembenahan infrastruktur seperti jalan dan perintisan jalan ke daerah yang sedikit terisolasi kini sedang giat-giatnya dilakukan.
Pembuatan mess/paviliun kecamatan serta pembuatan tapal batas kecamatan serta aktivitas pembangunan lainnya sedang berlangsung. Untuk diketahui, wilayah selatan Kolaka terdiri dari 5 kecamatan, yakni Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, Watubangga dan Toari. (p3)
(Foto: Pantai Watubangga. Sumber foto: http://www.fotografer.net/isi/galeri/foto.php?id=838452&s=1)
Lapangan Terbang Tanggetada Dibangun Lagi
(Sumber: Kendari Pos edisi Senin, 6 Juli 2009)
Kolaka, KP - Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan lapangan terbang Tanggetada, Bupati Kolaka Buhari Matta membentuk tim khusus, Bedah Bandara. Tim ini diserahi tugas menyelesaikan berbagai hal teknis dan non teknis terkait penyelesaian lapangan terbang tersebut.
Pada rapat yang digelar di lokasi pembangunan lapangan terbangitu, akhir pekan lalu, Buhari Matta mengisyaratkan keinginannya untuk segera memfungsikan fasiltas perhubungan udara yang berjarak sekitar 47 kilometer dari pusat kota Kolaka itu bersamaan dengan berakhirnya kegiatan Bedah Kecamatan di Kecamatan Tanggetada, Juli ini.
Dalam rapat disepakati, landasan pacu (run way) akan ditambah sekitar 400 meter dari 700 meter yang ada saat ini. Selain itu juga akan dibangun taxi way, aproan serta fasilitas pendukung lainnya seperti parking area maupun acces route. Khusus kelengkapan navigasi penerbangan, Pemkab Kolaka akan berkoordinasi dengan pihak Bandara Wolter Monginsidi Kendari.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, disepakati penyelesaian Lapter dilaksanakan melalui pendekatan ‘’gotong-royong’’ ala Bedah Kecamatan. Pekerjaan akan digenjot secara bersama-sama antara pengusaha dan instansi teknis. ‘’Pekerjaannya tidak dilakukan dalam bentuk proyek,’’ kata Buhari Mata.
Penyelesaian pembangunan Lapter Tanggetada sebenarnya telah lama diprogramkan. Pada tahun 2008 lalu misalnya, dalam sebuah rapat koordinasi dengan instansi teknis yang juga melibatkan pengusaha maupun PT Antam dan PT Inco, mencuat keinginan untuk segera merealisasikan penerbangan perdana jetstreem 41/beach 1900D berkapasitas 30 penumpang milik Victoria Air Indonesia (VAI). Sayangnya, rencana itu gagal terealisasi akibat kendala teknis dan non teknis. (p3/zer)
(sumber foto: http://images3.jetphotos.net/img/1/4/0/2/24900_1215787204.jpg)
Minggu, 28 Juni 2009
Dana Minim, Layanan Kesehatan Bahteramas Dihentikan
(Sumber: situs Kendari Pos edisi Sabtu, 27 Juni 2009)
Kolaka, KP - Pelayanan kesehatan gratis melalui program Bahteramas dihentikan pihak RSU Kolaka sejak sebulan lalu. Menurut Kadis Kesehatan Kolaka, M Amin, penghentian itu disebabkan faktor pendanaan yang tidak memadai.
Biaya yang dialokasikan sebesar Rp 1000 tiap pasien menurut mantan Kepala RSU Kolaka ini dianggap tak mencukupi untuk melayani pasien. Jumlah peserta layanan kesehatan Bahteramas mencapai lebih dari 8000 pasien.
''Dengan jumlah itu, dana yang dikelola hanya sekitar Rp 8 juta untuk melayani 20 kecamatan. Jumlah ini masih kecil dibanding program Jamkesmas yang pesertanya mencapai ratusan ribu. Untuk itu, pada bulan Juli pasca Pilpres akan dilakukan pertemuan seluruh Dinkes se Sultra membahas penyempurnaan program ini di Kolaka.
Selanjutnya, akan menunggu petunjuk lanjutan,'' jelasnya.
Menyangkut jumlah peserta layanan, Ia tetap membuka peluang pendaftaran pada masyarakat. Sementara itu, Kepala Tata Usaha RSU Kolaka, Syamsir Amsir yang ditemui membenarkan penghentian sementara layanan kesehatan Bahteramas ini.
''Untuk penertiban administrasi untuk menerbitkan kartu bagi pasien di Propinsi,'' ungkapnya. Meski begitu, layanan Jamkesmas yang merupakan program pemerintah pusat tetap berjalan dengan baik.
Dari staf Dinkes Kolaka diperoleh data, jumlah pasien program Jamkesmas di Kolaka pada tahap I tahun 2008 lalu baru mencapai 110.341 orang. Jumlah ini masih kurang dibanding kuota yang diberikan dari Kantor Menteri Kesehatan yakni 122.493 orang. Saat ini sedang dilakukan pendaftaran peserta Jamkesmas oleh pihak Puskesmas untuk memenuhi kekurangan kuota tersebut. (p3)
Kolaka, KP - Pelayanan kesehatan gratis melalui program Bahteramas dihentikan pihak RSU Kolaka sejak sebulan lalu. Menurut Kadis Kesehatan Kolaka, M Amin, penghentian itu disebabkan faktor pendanaan yang tidak memadai.
Biaya yang dialokasikan sebesar Rp 1000 tiap pasien menurut mantan Kepala RSU Kolaka ini dianggap tak mencukupi untuk melayani pasien. Jumlah peserta layanan kesehatan Bahteramas mencapai lebih dari 8000 pasien.
''Dengan jumlah itu, dana yang dikelola hanya sekitar Rp 8 juta untuk melayani 20 kecamatan. Jumlah ini masih kecil dibanding program Jamkesmas yang pesertanya mencapai ratusan ribu. Untuk itu, pada bulan Juli pasca Pilpres akan dilakukan pertemuan seluruh Dinkes se Sultra membahas penyempurnaan program ini di Kolaka.
Selanjutnya, akan menunggu petunjuk lanjutan,'' jelasnya.
Menyangkut jumlah peserta layanan, Ia tetap membuka peluang pendaftaran pada masyarakat. Sementara itu, Kepala Tata Usaha RSU Kolaka, Syamsir Amsir yang ditemui membenarkan penghentian sementara layanan kesehatan Bahteramas ini.
''Untuk penertiban administrasi untuk menerbitkan kartu bagi pasien di Propinsi,'' ungkapnya. Meski begitu, layanan Jamkesmas yang merupakan program pemerintah pusat tetap berjalan dengan baik.
Dari staf Dinkes Kolaka diperoleh data, jumlah pasien program Jamkesmas di Kolaka pada tahap I tahun 2008 lalu baru mencapai 110.341 orang. Jumlah ini masih kurang dibanding kuota yang diberikan dari Kantor Menteri Kesehatan yakni 122.493 orang. Saat ini sedang dilakukan pendaftaran peserta Jamkesmas oleh pihak Puskesmas untuk memenuhi kekurangan kuota tersebut. (p3)
Kamis, 18 Juni 2009
INCO Minta Perpanjangan Waktu Studi Tambang Pomalaa
Jum'at, 8 Mei 2009 - 17:05 wib
(Sumber: tulisan: Andina Meryani - Okezone)
JAKARTA - PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO) mengungkapkan telah mengirim surat ke pemerintah pada 30 April lalu untuk perpanjangan waktu feasibility study pertambangan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
"Kita sudah kirimkan surat kepada Dirjen Minerba untuk meminta waktu kembali. Kita minta dua tahun, mudah-mudahan bisa untuk pelajari teknologi apa yang cocok. Dan mungkin saat itu, kondisi perekonomian sudah membaik," ujar Dirut INCO Arif Siregar dalam Public Expose, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (8/5/2009).
Sebelumnya, feasibility study telah dilakukan oleh konsultan independen yang memberikan penilaian proyek tersebut tidak memenuhi keekonomiannya jika harus dilakukan saat ini. Hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian yang memang tidak mendukung
Selain itu, investasi yang perlu dilakukan untuk proyek ini adalah sangat besar, yakni USD1,8 miliar. "Investasi untuk proyek inikan besar, jadi kami harus hati-hati," imbuhnya.
Saat ini, pihaknya terus melakukan penelitian untuk mengukur keakuratan yang pas untuk menjalankan proyek tersebut, yakni untuk menggambarkan kondisi Pomalaa tersebut. "Untuk itulah kita meminta waktu kepada pemerintah untuk penelitian tersebut," pungkasnya. (rhs)
(Sumber: tulisan: Andina Meryani - Okezone)
JAKARTA - PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO) mengungkapkan telah mengirim surat ke pemerintah pada 30 April lalu untuk perpanjangan waktu feasibility study pertambangan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
"Kita sudah kirimkan surat kepada Dirjen Minerba untuk meminta waktu kembali. Kita minta dua tahun, mudah-mudahan bisa untuk pelajari teknologi apa yang cocok. Dan mungkin saat itu, kondisi perekonomian sudah membaik," ujar Dirut INCO Arif Siregar dalam Public Expose, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (8/5/2009).
Sebelumnya, feasibility study telah dilakukan oleh konsultan independen yang memberikan penilaian proyek tersebut tidak memenuhi keekonomiannya jika harus dilakukan saat ini. Hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian yang memang tidak mendukung
Selain itu, investasi yang perlu dilakukan untuk proyek ini adalah sangat besar, yakni USD1,8 miliar. "Investasi untuk proyek inikan besar, jadi kami harus hati-hati," imbuhnya.
Saat ini, pihaknya terus melakukan penelitian untuk mengukur keakuratan yang pas untuk menjalankan proyek tersebut, yakni untuk menggambarkan kondisi Pomalaa tersebut. "Untuk itulah kita meminta waktu kepada pemerintah untuk penelitian tersebut," pungkasnya. (rhs)
Kamis, 07 Mei 2009
INCO Batalkan Bangun Pabrik Nikel di Pomalaa
Kamis, 7 Mei 2009 - 07:37 wib
Sumber: Candra Setya Santoso - Okezone
JAKARTA - PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) akhirnya membatalkan pembangunan pabrik pengolahan nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, harga nikel dalam pengolahan pabrik tersebut, masih di nilai rendah sehingga pembangunan pengolahan nikel menjadi tidak ekonomis.
"Kita kan tidak pernah tahu, pergerakan harga nikel setelah tiga-empat tahun saat selesai pembangunan pabrik berapa?, apalagi setelah kondisi ekonomi saat ini, mungkin bisa naik atau sebaliknya," ujar Superintendent Corporate Public and Media Relations INCO Rajeshanagara S, saat dihubungi okezone di Jakarta, Kamis (7/5/2009).
Ditambahkannya, keputusan tersebut merupakan kesimpulan kajian konsultan independen yang disewa perseroan. Selain itu, perseroan juga terhambat masalah teknis.
Bermula, ketika perseroan berniat menggunakan teknologi peleburan bijih nikel yang menggunakan asam bertekanan tinggi (high pressure acid leacing) di pabrik Pomalaa. Perseroan kesulitan memperoleh pinjaman untuk membeli peralatan yang menunjang teknologi canggih itu.
Rencana awal, perseroan menargetkan pabrik tersebut bisa memproduksi 30.000 ton nikel per tahun. Target permulaan pembangunan pabrik adalah pada Agustus 2009. Perseroan menargetkan pabrik senilai USD1,2 miliar itu bisa mulai berproduksi pada 2014.
"Kesepakatan itu dalam kontrak karya perseroan saat itu, salah satu isinya adalah kita diwajibkan untuk untuk membangun pabrik pengolahan nikel di Pomalaa tapi ada syarat, kewajiban tersebut akan berlaku bila dinyatakan layak secara ekonomis dan teknis,"
Kemudian, dari hasil studi kelayakan yang dilakukan konsultan independent menyatakan bahwa membangun pabrik di wilayah tersebut secara ekonomi. "Kita kan pernah tahu harga nikel setelah tiga-empat tahun saat selesai pembangunan pabrik berapa?, apalagi setelah kondisi ekonomi saat ini," ungkapnya.
Setidaknya, perseroan telah menghabiskan dana cukup besar untuk proyek di Pomalaa, terbukti sampai dengan akhir tahun 2008 sejumlah dana di keluarkan untuk biaya eksplorasi hingga pengembangan masyarakat.
"Pertengahan 2005, kita sudah melakukan pengembangan masyarakat senilai sekira USD5 juta sampai akhir 2008, belum lagi dana yang digunakan kerjasama dengan Antam berupa nickel sekira satu juta ton per tahun, tidak dilanjutkan," ungkapnya.
Sebagai informasi, perseroan telah melaporkan pembatalan rencana pembangunan pabrik tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada perseroan untuk mengembangkan areal yang memiliki kandungan nikel tinggi tersebut.
Manajemen INCO kembali mengkaji pembangunan pabrik di Pomalaa setelah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menghentikan pembelian bijih nikel dari INCO pada pertengahan tahun 2008 lalu.
Pada penutupan perdagangan IHSG kemarin, harga saham dengan kode emiten INCO stagnan di posisi Rp3.600 per lembar sahamnya. (rhs)
Sumber: Candra Setya Santoso - Okezone
JAKARTA - PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) akhirnya membatalkan pembangunan pabrik pengolahan nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, harga nikel dalam pengolahan pabrik tersebut, masih di nilai rendah sehingga pembangunan pengolahan nikel menjadi tidak ekonomis.
"Kita kan tidak pernah tahu, pergerakan harga nikel setelah tiga-empat tahun saat selesai pembangunan pabrik berapa?, apalagi setelah kondisi ekonomi saat ini, mungkin bisa naik atau sebaliknya," ujar Superintendent Corporate Public and Media Relations INCO Rajeshanagara S, saat dihubungi okezone di Jakarta, Kamis (7/5/2009).
Ditambahkannya, keputusan tersebut merupakan kesimpulan kajian konsultan independen yang disewa perseroan. Selain itu, perseroan juga terhambat masalah teknis.
Bermula, ketika perseroan berniat menggunakan teknologi peleburan bijih nikel yang menggunakan asam bertekanan tinggi (high pressure acid leacing) di pabrik Pomalaa. Perseroan kesulitan memperoleh pinjaman untuk membeli peralatan yang menunjang teknologi canggih itu.
Rencana awal, perseroan menargetkan pabrik tersebut bisa memproduksi 30.000 ton nikel per tahun. Target permulaan pembangunan pabrik adalah pada Agustus 2009. Perseroan menargetkan pabrik senilai USD1,2 miliar itu bisa mulai berproduksi pada 2014.
"Kesepakatan itu dalam kontrak karya perseroan saat itu, salah satu isinya adalah kita diwajibkan untuk untuk membangun pabrik pengolahan nikel di Pomalaa tapi ada syarat, kewajiban tersebut akan berlaku bila dinyatakan layak secara ekonomis dan teknis,"
Kemudian, dari hasil studi kelayakan yang dilakukan konsultan independent menyatakan bahwa membangun pabrik di wilayah tersebut secara ekonomi. "Kita kan pernah tahu harga nikel setelah tiga-empat tahun saat selesai pembangunan pabrik berapa?, apalagi setelah kondisi ekonomi saat ini," ungkapnya.
Setidaknya, perseroan telah menghabiskan dana cukup besar untuk proyek di Pomalaa, terbukti sampai dengan akhir tahun 2008 sejumlah dana di keluarkan untuk biaya eksplorasi hingga pengembangan masyarakat.
"Pertengahan 2005, kita sudah melakukan pengembangan masyarakat senilai sekira USD5 juta sampai akhir 2008, belum lagi dana yang digunakan kerjasama dengan Antam berupa nickel sekira satu juta ton per tahun, tidak dilanjutkan," ungkapnya.
Sebagai informasi, perseroan telah melaporkan pembatalan rencana pembangunan pabrik tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada perseroan untuk mengembangkan areal yang memiliki kandungan nikel tinggi tersebut.
Manajemen INCO kembali mengkaji pembangunan pabrik di Pomalaa setelah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menghentikan pembelian bijih nikel dari INCO pada pertengahan tahun 2008 lalu.
Pada penutupan perdagangan IHSG kemarin, harga saham dengan kode emiten INCO stagnan di posisi Rp3.600 per lembar sahamnya. (rhs)
Sabtu, 07 Maret 2009
Ribuan Pendulang Emas Menuju Lambandia
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Sabtu, 7 Maret 2009)
Kolaka,
Ribuan penambang emas tradisional mulai ekspansi ke Desa Bou Kecamatan Lambandia, Kolaka. Mereka kini memadati alur sungai Halawi. Camat Lambandia, Anwar Djafar mengatakan, "serbuan" penambang emas di Desa Bou kian tak terkendali. Selain masyarakat lokal Kolaka, juga terdapat penambang dari Manado, Konawe selatan, Sulsel, Palu dan Kendari.
''Jumlahnya sudah mencapai ribuan dan ini akan terus bertambah apalagi kalau tambang emas Bombana ditutup nanti,'' lapor Anwar pada Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka, dalam rapat koordinasi pemerintah, Kamis (5/3) lalu.
Menurut Anwar emas disungai Halawi ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang warga desa Bou bernama Amir yang sehari harinya kerap mencari ayam hutan, pada bulan Januari lalu.
"Bermodalkan pengalaman mendulang emas di Bombana, Amir mencoba mendulang di sungai Halawi dan ternyata menemukan butiran-butiran emas tersebut,'' ungkapnya.
Sementara itu Kadis Pertambangan Kabupaten Kolaka, Syarifuddin Lappase mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan ke sungai Halawi dan memastikan yang ditemukan warga adalah emas alam (native gold).
Mineral berharga itu merupakan hasil sedimentasi dari batuan metamorf yang dicirikan dengan adanya kuarsa berukuran pasir bongkah, mika, pyrite, grafit, dan klorit. Endapan sedimen yang dijumpai kata Syarifuddin memiliki ketebalan 0,5 sampai 1,5 meter dengan ketebalan tanah penutup antara 0,5 hingga 2 meter.
Semua terdapat pada Sungai Halawi sepanjang sekitar 2, 5 km yang '' Masyarakat melakukan penambangan dengan cara manual dan ada juga yang menggunakan mesin. Sehingga harus cepat diatasi sebelum kerusakan lingkungan semakin parah,'' ujar Syarifuddin.
Namun penemuan tambang emas di Desa Bao menimbulkan masalah baru, yakni persolan tapal batas antara Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan. Karena, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah arela tambang emas di Desa Baou masuk dalam wilayah komando Buhari Matta atau Imran.
Menurut Asisten I Tata Praja Pemkab Kolaka, Andi Ahmad terdapat tiga versi batas wilayah administrasi antara Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan. Versi peta rupa bumi yang diterbitkan Bakosurtanal edisi I tahun 1992.
''Namun dalam keterangan pada peta itu dicantumkan bahwa batas administrasi di peta ini adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi. Dan kalau batas ini yang digunakan hampir setengah wilayah Kecamatan Lambandia, dan Tirawuta itu masuk dalam wilayah Konsel,'' ujar Andi Ahmad.
Sementara versi berita acara tanggal 21 Februari 2000 yang ditandatangani Camat Lambuya, Camat Tirawuta dan Camat, bahwa batas Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Lambuya mulai dari Desa Tumbudadio, Osutolu, Samba, Rawa Aopa,Opeosi, Lere dan sungai Mokupa.
'' Kita punya semua dokumennya tapi sampai sekarang masalah tapal batas dengan Konsel belum terselesaikan. Apalagi kini ditemukan tambang emas," tambah Andi Ahmad. Sementara itu Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka yang memimpin rapat Koordiansi tersebut meminta dinas yang terkait masalah ini segera meminta agar pemerintah Provinsi memediasi penyelesaian tapal batas Kolaka dan Konsel. (m2/cok)
Kolaka,
Ribuan penambang emas tradisional mulai ekspansi ke Desa Bou Kecamatan Lambandia, Kolaka. Mereka kini memadati alur sungai Halawi. Camat Lambandia, Anwar Djafar mengatakan, "serbuan" penambang emas di Desa Bou kian tak terkendali. Selain masyarakat lokal Kolaka, juga terdapat penambang dari Manado, Konawe selatan, Sulsel, Palu dan Kendari.
''Jumlahnya sudah mencapai ribuan dan ini akan terus bertambah apalagi kalau tambang emas Bombana ditutup nanti,'' lapor Anwar pada Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka, dalam rapat koordinasi pemerintah, Kamis (5/3) lalu.
Menurut Anwar emas disungai Halawi ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang warga desa Bou bernama Amir yang sehari harinya kerap mencari ayam hutan, pada bulan Januari lalu.
"Bermodalkan pengalaman mendulang emas di Bombana, Amir mencoba mendulang di sungai Halawi dan ternyata menemukan butiran-butiran emas tersebut,'' ungkapnya.
Sementara itu Kadis Pertambangan Kabupaten Kolaka, Syarifuddin Lappase mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan ke sungai Halawi dan memastikan yang ditemukan warga adalah emas alam (native gold).
Mineral berharga itu merupakan hasil sedimentasi dari batuan metamorf yang dicirikan dengan adanya kuarsa berukuran pasir bongkah, mika, pyrite, grafit, dan klorit. Endapan sedimen yang dijumpai kata Syarifuddin memiliki ketebalan 0,5 sampai 1,5 meter dengan ketebalan tanah penutup antara 0,5 hingga 2 meter.
Semua terdapat pada Sungai Halawi sepanjang sekitar 2, 5 km yang '' Masyarakat melakukan penambangan dengan cara manual dan ada juga yang menggunakan mesin. Sehingga harus cepat diatasi sebelum kerusakan lingkungan semakin parah,'' ujar Syarifuddin.
Namun penemuan tambang emas di Desa Bao menimbulkan masalah baru, yakni persolan tapal batas antara Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan. Karena, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah arela tambang emas di Desa Baou masuk dalam wilayah komando Buhari Matta atau Imran.
Menurut Asisten I Tata Praja Pemkab Kolaka, Andi Ahmad terdapat tiga versi batas wilayah administrasi antara Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan. Versi peta rupa bumi yang diterbitkan Bakosurtanal edisi I tahun 1992.
''Namun dalam keterangan pada peta itu dicantumkan bahwa batas administrasi di peta ini adalah batas sementara dan tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi. Dan kalau batas ini yang digunakan hampir setengah wilayah Kecamatan Lambandia, dan Tirawuta itu masuk dalam wilayah Konsel,'' ujar Andi Ahmad.
Sementara versi berita acara tanggal 21 Februari 2000 yang ditandatangani Camat Lambuya, Camat Tirawuta dan Camat, bahwa batas Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Lambuya mulai dari Desa Tumbudadio, Osutolu, Samba, Rawa Aopa,Opeosi, Lere dan sungai Mokupa.
'' Kita punya semua dokumennya tapi sampai sekarang masalah tapal batas dengan Konsel belum terselesaikan. Apalagi kini ditemukan tambang emas," tambah Andi Ahmad. Sementara itu Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka yang memimpin rapat Koordiansi tersebut meminta dinas yang terkait masalah ini segera meminta agar pemerintah Provinsi memediasi penyelesaian tapal batas Kolaka dan Konsel. (m2/cok)
Pemkab Antisipasi Eksodus Pendulang Bombana
Pemkab Antisipasi Eksodus Pendulang Bombana
(Sumber: www.kendaripos.co.id/Rabu, 4 Maret 20090
Kolaka,
Rencana penutupan tambang emas di Bombana membuat Pemkab Kolaka mulai ''pasang kuda-kuda''. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah ''serangan'' para penambang eksodus dari otorita Atikurahman yang diperkirakan mengincar beberapa wilayah di Kolaka yang memiliki kandungan emas.
Bupati Kolaka, Buhari Matta mengatakan pengamanan lokasi tambang emas di wilayahnya memang dilakukan untuk mengantisipasi hijrahnya para penambang emas Bombana, pasca ditutupnya nanti.
"Tim sudah kita turunkan diantaranya dari dinas pertambangan dan instansi terkait lainnya. Ini sebagai langkah pengamanan dan juga mensurvei wilayah lainnya yang memiliki potensi emas," terang Buhari Matta.
Bupati dua periode itu menambahkan, Pemkab Kolaka akan mengambil pelajaran dari penambangan emas Bombana yang tak terkendali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Saya tidak mau lokasi kita yang ada emasnya langsung diserbu apalagi oleh penduduk yang berasal dari luar daerah. Mereka yang dapat emasnya kita yang dapat kerusakan lingkungan. Makanya kita akan rumuskan bagaimana pengelolaan yang terbaik sehingga masyarakat Kolaka dapat manfaatnya tapi lingkungan juga tidak dirusak," sambung pasangan Amir Sahaka itu.
Sejumlah wilayah, terutama di kawasan Kecamatan Lambandia telah diidentifikasi memiliki kandungan emas. Salah satunya ada di Desa Bou. Beberapa warga Lambandia bahkan sudah ada yang mendapatkan butiran logam mulia tersebut saat melakukan penambangan. (m2/cok)
(Sumber: www.kendaripos.co.id/Rabu, 4 Maret 20090
Kolaka,
Rencana penutupan tambang emas di Bombana membuat Pemkab Kolaka mulai ''pasang kuda-kuda''. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah ''serangan'' para penambang eksodus dari otorita Atikurahman yang diperkirakan mengincar beberapa wilayah di Kolaka yang memiliki kandungan emas.
Bupati Kolaka, Buhari Matta mengatakan pengamanan lokasi tambang emas di wilayahnya memang dilakukan untuk mengantisipasi hijrahnya para penambang emas Bombana, pasca ditutupnya nanti.
"Tim sudah kita turunkan diantaranya dari dinas pertambangan dan instansi terkait lainnya. Ini sebagai langkah pengamanan dan juga mensurvei wilayah lainnya yang memiliki potensi emas," terang Buhari Matta.
Bupati dua periode itu menambahkan, Pemkab Kolaka akan mengambil pelajaran dari penambangan emas Bombana yang tak terkendali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Saya tidak mau lokasi kita yang ada emasnya langsung diserbu apalagi oleh penduduk yang berasal dari luar daerah. Mereka yang dapat emasnya kita yang dapat kerusakan lingkungan. Makanya kita akan rumuskan bagaimana pengelolaan yang terbaik sehingga masyarakat Kolaka dapat manfaatnya tapi lingkungan juga tidak dirusak," sambung pasangan Amir Sahaka itu.
Sejumlah wilayah, terutama di kawasan Kecamatan Lambandia telah diidentifikasi memiliki kandungan emas. Salah satunya ada di Desa Bou. Beberapa warga Lambandia bahkan sudah ada yang mendapatkan butiran logam mulia tersebut saat melakukan penambangan. (m2/cok)
Pemkab Antisipasi Eksodus Pendulang Bombana
Pemkab Antisipasi Eksodus Pendulang Bombana
(Sumber: www.kendaripos.co.id/Rabu, 4 Maret 20090
Kolaka,
Rencana penutupan tambang emas di Bombana membuat Pemkab Kolaka mulai ''pasang kuda-kuda''. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah ''serangan'' para penambang eksodus dari otorita Atikurahman yang diperkirakan mengincar beberapa wilayah di Kolaka yang memiliki kandungan emas.
Bupati Kolaka, Buhari Matta mengatakan pengamanan lokasi tambang emas di wilayahnya memang dilakukan untuk mengantisipasi hijrahnya para penambang emas Bombana, pasca ditutupnya nanti.
"Tim sudah kita turunkan diantaranya dari dinas pertambangan dan instansi terkait lainnya. Ini sebagai langkah pengamanan dan juga mensurvei wilayah lainnya yang memiliki potensi emas," terang Buhari Matta.
Bupati dua periode itu menambahkan, Pemkab Kolaka akan mengambil pelajaran dari penambangan emas Bombana yang tak terkendali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Saya tidak mau lokasi kita yang ada emasnya langsung diserbu apalagi oleh penduduk yang berasal dari luar daerah. Mereka yang dapat emasnya kita yang dapat kerusakan lingkungan. Makanya kita akan rumuskan bagaimana pengelolaan yang terbaik sehingga masyarakat Kolaka dapat manfaatnya tapi lingkungan juga tidak dirusak," sambung pasangan Amir Sahaka itu.
Sejumlah wilayah, terutama di kawasan Kecamatan Lambandia telah diidentifikasi memiliki kandungan emas. Salah satunya ada di Desa Bou. Beberapa warga Lambandia bahkan sudah ada yang mendapatkan butiran logam mulia tersebut saat melakukan penambangan. (m2/cok)
(Sumber: www.kendaripos.co.id/Rabu, 4 Maret 20090
Kolaka,
Rencana penutupan tambang emas di Bombana membuat Pemkab Kolaka mulai ''pasang kuda-kuda''. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah ''serangan'' para penambang eksodus dari otorita Atikurahman yang diperkirakan mengincar beberapa wilayah di Kolaka yang memiliki kandungan emas.
Bupati Kolaka, Buhari Matta mengatakan pengamanan lokasi tambang emas di wilayahnya memang dilakukan untuk mengantisipasi hijrahnya para penambang emas Bombana, pasca ditutupnya nanti.
"Tim sudah kita turunkan diantaranya dari dinas pertambangan dan instansi terkait lainnya. Ini sebagai langkah pengamanan dan juga mensurvei wilayah lainnya yang memiliki potensi emas," terang Buhari Matta.
Bupati dua periode itu menambahkan, Pemkab Kolaka akan mengambil pelajaran dari penambangan emas Bombana yang tak terkendali sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Saya tidak mau lokasi kita yang ada emasnya langsung diserbu apalagi oleh penduduk yang berasal dari luar daerah. Mereka yang dapat emasnya kita yang dapat kerusakan lingkungan. Makanya kita akan rumuskan bagaimana pengelolaan yang terbaik sehingga masyarakat Kolaka dapat manfaatnya tapi lingkungan juga tidak dirusak," sambung pasangan Amir Sahaka itu.
Sejumlah wilayah, terutama di kawasan Kecamatan Lambandia telah diidentifikasi memiliki kandungan emas. Salah satunya ada di Desa Bou. Beberapa warga Lambandia bahkan sudah ada yang mendapatkan butiran logam mulia tersebut saat melakukan penambangan. (m2/cok)
Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Dipanggil Jaksa
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sewa Tenda
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Selasa, 3 Maret 2009)
Kolaka,
Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran sewa tenda di lingkup Setkab Kolaka terus bergulir. Setelah sebelumnya meminta keterangan S, bendahara Sekretariat dan HY pemilik usaha penyewaan tenda, kemarin Kejari Kolaka memanggil dua mantan pejabat di lingkup Setkab Kolaka.
Kedua pejabat tersebut yakni AS, mantan Kabag Umum dan Perlengkapan serta MJ, mantan Kasubag Perlengkapan. Informasi yang dihimpun Kendari Pos, keterangan AS maupun MJ sangat dibutuhkan jaksa karena mereka dianggap memiliki kapasitas dan banyak tahu tentang selak-beluk penggunaan aset Pemkab termasuk penggunaan alat diluar aset.
AS mendatangi gedung Kejari Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita sambil berjalan kaki karena jarak kantor bupati dan Kejari Kolaka hanya dipisahkan sebuah jalan. Saat tiba di gedung Kejari, pria yang kini menjabat Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil itu masih sempat berbincang santai dengan beberapa jaksa sebelum masuk ke ruangan Kasi Intel, M Ridwan.
Sekitar pukul 11.20 Wita AS keluar dari ruang kerja Kasi Intel dan langsung menuju ruang Kajari yang berada di lantai dua untuk pamitan. Kepada Kendari Pos yang mencoba menanyakan mengenai materi `'perjumpaan'' dengan Kasi Intel, AS hanya berkomentar singkat. `'Tidak ada apa-apa kita cuma cerita-cerita,'' katanya sambil berlalu.
Sementara itu MJ yang kini kembali menjadi bawahan AS di dinas kependudukan dan catatan sipil, mengaku tidak banyak tahu mengenai anggaran sewa tenda. ''Saya tidak pernah tahu berapa anggaran sewa tenda, karena dalam RASK perlengkapan tidak ada yang namanya sewa tenda. Kita baru tahu justru setelah ini jadi polemik dan muncul di koran,'' katanya.
Dibanding AS, kemarin merupakan kali kedua MJ datang untuk memberikan keterangan di Kejari Kolaka terkait anggaran sewa tenda. Pada hari Jumat (27/2) lalu ia bertandang ke ruang Kasi Intel untuk keperluan yang sama.
Kepada Kasi Intel, MJ mengaku tidak bisa memberi banyak keterangan. ''Kita tahu ada sewa tenda begitu permintaan (tagihan) datang dari pemilik tenda. Karena ada tagihan maka secara administrasi kita teruskan tagihan itu ke sekretariat. Itu saja yang saya tahu, dan kita tidak pernah tahu berapa dana yang dianggarkan di sekretariat untuk penyewaan tenda,'' pungkas pemegang sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa ini.
Mengenai penanganan selanjutnya atas kasus dugaan korupsi anggaran sewa tenda, Kajari Kolaka, Lukmansyah yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan kendor dalam melakukan pengusutan.
''Dari keterangan dua mantan pejabat itu mungkin ada hal baru yang bisa jadi rujukan lebih lanjut. Bisa jadi ada pihak lain yang kita mintai keterangan, tapi nanti saja kita lihat,'' katanya tanpa bersedia merinci pihak-pihak mana saja yang berpeluang untuk dimintai keterangan.
Seperti dilansir sebelumnya, aroma penyelewengan uang daerah mencuat dari sekretariat kantor bupati Kolaka. Anggaran sewa tenda sebesar lebih dari Rp 1,2 miliar rupiah dalam APBD 2007 menuai masalah.
Versi DPRD Kolaka, anggaran sewa tenda yang disetujui hanya Rp 550 juta lebih. Total anggaran tersebut sudah termasuk biaya rental mobil Rp 30 juta dan sewa elekton Rp 80 juta lebih. Khusus anggaran sewa tenda sendiri hanya berkisar Rp 450 juta lebih.
Belakangan, setelah rancangan APBD 2007 disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya dikembalikan kepada eksekutif untuk dibuatkan penjabaran, anggarannya justru membengkak hingga lebih dari Rp 1,2 miliar.
Belajar dari kasus sewa tenda tersebut, beberapa kalangan DPRD Kolaka memperkirakan hal serupa dapat pula terjadi pada item anggaran lainnya, sebab DPRD ''nyaris'' tak pernah menerima kembali penjabaran APBD yang telah disetujui. (zer)
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Selasa, 3 Maret 2009)
Kolaka,
Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran sewa tenda di lingkup Setkab Kolaka terus bergulir. Setelah sebelumnya meminta keterangan S, bendahara Sekretariat dan HY pemilik usaha penyewaan tenda, kemarin Kejari Kolaka memanggil dua mantan pejabat di lingkup Setkab Kolaka.
Kedua pejabat tersebut yakni AS, mantan Kabag Umum dan Perlengkapan serta MJ, mantan Kasubag Perlengkapan. Informasi yang dihimpun Kendari Pos, keterangan AS maupun MJ sangat dibutuhkan jaksa karena mereka dianggap memiliki kapasitas dan banyak tahu tentang selak-beluk penggunaan aset Pemkab termasuk penggunaan alat diluar aset.
AS mendatangi gedung Kejari Kolaka sekitar pukul 09.30 Wita sambil berjalan kaki karena jarak kantor bupati dan Kejari Kolaka hanya dipisahkan sebuah jalan. Saat tiba di gedung Kejari, pria yang kini menjabat Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil itu masih sempat berbincang santai dengan beberapa jaksa sebelum masuk ke ruangan Kasi Intel, M Ridwan.
Sekitar pukul 11.20 Wita AS keluar dari ruang kerja Kasi Intel dan langsung menuju ruang Kajari yang berada di lantai dua untuk pamitan. Kepada Kendari Pos yang mencoba menanyakan mengenai materi `'perjumpaan'' dengan Kasi Intel, AS hanya berkomentar singkat. `'Tidak ada apa-apa kita cuma cerita-cerita,'' katanya sambil berlalu.
Sementara itu MJ yang kini kembali menjadi bawahan AS di dinas kependudukan dan catatan sipil, mengaku tidak banyak tahu mengenai anggaran sewa tenda. ''Saya tidak pernah tahu berapa anggaran sewa tenda, karena dalam RASK perlengkapan tidak ada yang namanya sewa tenda. Kita baru tahu justru setelah ini jadi polemik dan muncul di koran,'' katanya.
Dibanding AS, kemarin merupakan kali kedua MJ datang untuk memberikan keterangan di Kejari Kolaka terkait anggaran sewa tenda. Pada hari Jumat (27/2) lalu ia bertandang ke ruang Kasi Intel untuk keperluan yang sama.
Kepada Kasi Intel, MJ mengaku tidak bisa memberi banyak keterangan. ''Kita tahu ada sewa tenda begitu permintaan (tagihan) datang dari pemilik tenda. Karena ada tagihan maka secara administrasi kita teruskan tagihan itu ke sekretariat. Itu saja yang saya tahu, dan kita tidak pernah tahu berapa dana yang dianggarkan di sekretariat untuk penyewaan tenda,'' pungkas pemegang sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa ini.
Mengenai penanganan selanjutnya atas kasus dugaan korupsi anggaran sewa tenda, Kajari Kolaka, Lukmansyah yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan kendor dalam melakukan pengusutan.
''Dari keterangan dua mantan pejabat itu mungkin ada hal baru yang bisa jadi rujukan lebih lanjut. Bisa jadi ada pihak lain yang kita mintai keterangan, tapi nanti saja kita lihat,'' katanya tanpa bersedia merinci pihak-pihak mana saja yang berpeluang untuk dimintai keterangan.
Seperti dilansir sebelumnya, aroma penyelewengan uang daerah mencuat dari sekretariat kantor bupati Kolaka. Anggaran sewa tenda sebesar lebih dari Rp 1,2 miliar rupiah dalam APBD 2007 menuai masalah.
Versi DPRD Kolaka, anggaran sewa tenda yang disetujui hanya Rp 550 juta lebih. Total anggaran tersebut sudah termasuk biaya rental mobil Rp 30 juta dan sewa elekton Rp 80 juta lebih. Khusus anggaran sewa tenda sendiri hanya berkisar Rp 450 juta lebih.
Belakangan, setelah rancangan APBD 2007 disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya dikembalikan kepada eksekutif untuk dibuatkan penjabaran, anggarannya justru membengkak hingga lebih dari Rp 1,2 miliar.
Belajar dari kasus sewa tenda tersebut, beberapa kalangan DPRD Kolaka memperkirakan hal serupa dapat pula terjadi pada item anggaran lainnya, sebab DPRD ''nyaris'' tak pernah menerima kembali penjabaran APBD yang telah disetujui. (zer)
Tiga Diva Meriahkan HUT Kolaka
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Senin, 2 Maret 2009)
Kolaka,
Peringatan hari jadi Kabupaten Kolaka yang ke-50, dikemas dalam warna sederhana namun meriah. Tiga Diva Pop Indonesia Titi DJ, Krisdayanti dan Ruth Sahanaya memukau ribuan masyarakat Kolaka yang tumpah ruah di lapangan 19 November dengan penampilan dan olah vokal mereka.
Tak kurang dari 15 hits dibawakan Tiga Diva yang datang ke Kolaka atas prakarsa anggota DPR RI dari PPP, Habil Marati.
Bupati Kolaka Buhari Matta dalam sambutan singkatnya memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan yang telah sejak kabupaten Kolaka berdiri 50 tahun silam. Bupati dua periode ini mengatakan, sebagai bentuk penghargaan kepada para pendiri bumi Mekongga, ia berharap jati diri Kolaka sebagai kota perjuangan, berbudaya dan religius tetap tertanam dalam setiap pribadi.
"Jati diri daerah menjadi landasan utama kita dalam mewujudkan Kolaka emas tahun 2010 mendatang," terang pasangan Amir Sahaka ini, akhir pekan lalu.
Sementara itu Habil Marati yang didaulat memberikan sambutan, memberikan apresiasi positif atas program pembangunan di Kolaka.
''Emas di Kolaka ini berbeda dengan emas Bombana, karena bentuknya berupa wujud kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Dan ini merupakan jerih payah pemerintah bersama masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu,'' terang legislator yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dalam pemilu legislatif 2009 ini.
Sebelumnya pada pagi hari, Bupati Kolaka memimpin upacara peringatah HUT Kolaka ke 50 di halaman kantor Bupati dan melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan Watalara. (m2/cok)
Kolaka,
Peringatan hari jadi Kabupaten Kolaka yang ke-50, dikemas dalam warna sederhana namun meriah. Tiga Diva Pop Indonesia Titi DJ, Krisdayanti dan Ruth Sahanaya memukau ribuan masyarakat Kolaka yang tumpah ruah di lapangan 19 November dengan penampilan dan olah vokal mereka.
Tak kurang dari 15 hits dibawakan Tiga Diva yang datang ke Kolaka atas prakarsa anggota DPR RI dari PPP, Habil Marati.
Bupati Kolaka Buhari Matta dalam sambutan singkatnya memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan yang telah sejak kabupaten Kolaka berdiri 50 tahun silam. Bupati dua periode ini mengatakan, sebagai bentuk penghargaan kepada para pendiri bumi Mekongga, ia berharap jati diri Kolaka sebagai kota perjuangan, berbudaya dan religius tetap tertanam dalam setiap pribadi.
"Jati diri daerah menjadi landasan utama kita dalam mewujudkan Kolaka emas tahun 2010 mendatang," terang pasangan Amir Sahaka ini, akhir pekan lalu.
Sementara itu Habil Marati yang didaulat memberikan sambutan, memberikan apresiasi positif atas program pembangunan di Kolaka.
''Emas di Kolaka ini berbeda dengan emas Bombana, karena bentuknya berupa wujud kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Dan ini merupakan jerih payah pemerintah bersama masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu,'' terang legislator yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dalam pemilu legislatif 2009 ini.
Sebelumnya pada pagi hari, Bupati Kolaka memimpin upacara peringatah HUT Kolaka ke 50 di halaman kantor Bupati dan melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan Watalara. (m2/cok)
Tiga Diva Meriahkan HUT Kolaka
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Senin, 2 Maret 2009)
Kolaka,
Peringatan hari jadi Kabupaten Kolaka yang ke-50, dikemas dalam warna sederhana namun meriah. Tiga Diva Pop Indonesia Titi DJ, Krisdayanti dan Ruth Sahanaya memukau ribuan masyarakat Kolaka yang tumpah ruah di lapangan 19 November dengan penampilan dan olah vokal mereka.
Tak kurang dari 15 hits dibawakan Tiga Diva yang datang ke Kolaka atas prakarsa anggota DPR RI dari PPP, Habil Marati.
Bupati Kolaka Buhari Matta dalam sambutan singkatnya memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan yang telah sejak kabupaten Kolaka berdiri 50 tahun silam. Bupati dua periode ini mengatakan, sebagai bentuk penghargaan kepada para pendiri bumi Mekongga, ia berharap jati diri Kolaka sebagai kota perjuangan, berbudaya dan religius tetap tertanam dalam setiap pribadi.
"Jati diri daerah menjadi landasan utama kita dalam mewujudkan Kolaka emas tahun 2010 mendatang," terang pasangan Amir Sahaka ini, akhir pekan lalu.
Sementara itu Habil Marati yang didaulat memberikan sambutan, memberikan apresiasi positif atas program pembangunan di Kolaka.
''Emas di Kolaka ini berbeda dengan emas Bombana, karena bentuknya berupa wujud kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Dan ini merupakan jerih payah pemerintah bersama masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu,'' terang legislator yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dalam pemilu legislatif 2009 ini.
Sebelumnya pada pagi hari, Bupati Kolaka memimpin upacara peringatah HUT Kolaka ke 50 di halaman kantor Bupati dan melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan Watalara. (m2/cok)
Kolaka,
Peringatan hari jadi Kabupaten Kolaka yang ke-50, dikemas dalam warna sederhana namun meriah. Tiga Diva Pop Indonesia Titi DJ, Krisdayanti dan Ruth Sahanaya memukau ribuan masyarakat Kolaka yang tumpah ruah di lapangan 19 November dengan penampilan dan olah vokal mereka.
Tak kurang dari 15 hits dibawakan Tiga Diva yang datang ke Kolaka atas prakarsa anggota DPR RI dari PPP, Habil Marati.
Bupati Kolaka Buhari Matta dalam sambutan singkatnya memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan yang telah sejak kabupaten Kolaka berdiri 50 tahun silam. Bupati dua periode ini mengatakan, sebagai bentuk penghargaan kepada para pendiri bumi Mekongga, ia berharap jati diri Kolaka sebagai kota perjuangan, berbudaya dan religius tetap tertanam dalam setiap pribadi.
"Jati diri daerah menjadi landasan utama kita dalam mewujudkan Kolaka emas tahun 2010 mendatang," terang pasangan Amir Sahaka ini, akhir pekan lalu.
Sementara itu Habil Marati yang didaulat memberikan sambutan, memberikan apresiasi positif atas program pembangunan di Kolaka.
''Emas di Kolaka ini berbeda dengan emas Bombana, karena bentuknya berupa wujud kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Dan ini merupakan jerih payah pemerintah bersama masyarakat yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu,'' terang legislator yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dalam pemilu legislatif 2009 ini.
Sebelumnya pada pagi hari, Bupati Kolaka memimpin upacara peringatah HUT Kolaka ke 50 di halaman kantor Bupati dan melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan Watalara. (m2/cok)
Kodim 1412 dan PT Antam Bangun Jembatan Layang
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Senin, 2 Maret 2009)
Kolaka,
Program TNI Manunggal Desa (TMD) yang dilaksanakan Kodim 1412 Kolaka tahun 2008 lalu berhasil membangun sebuah jembatan layang di atas kali merah, Kelurahan Lalombaa. Sabtu (28/2) lalu, penggunaan sarana penghubung yang dibangun dengan kolaborasi bersama PT Antam Pomalaa tersebut diresmikan Bupati Kolaka, Buhari Matta.
Dandim 1412 Kolaka, Letkol (Inf) Edi Suroso mengatakan, gagasan pembangunan jembatan berawal dari pengalaman melihat kesusahan warga setiap hari menyeberangi sungai dengan arus deras itu ke desa seberang.
' Suatu hari saya melihat seorang ibu yang berusaha menyeberang sungai dengan membawa hasil perkebunan sambil menggendong anak pula. Itu berbahaya apalagi kalau arus sungai deras. Inilah yang menginisiatif kami untuk membangun jembatan melalui program TMD,'' terang Edi.
Sementara itu Bupati Kolaka Buhari Matta, berterimakasih kepada TNI dan PT Antam, Tbk yang memiliki kepedulian membangun fasilitas penting bagi masyakat. '
'Kalau di TNI ada Program Tentara Manunggal Desa, ini mirip program bedah kecamatan yang tujuannya mensejahterakan rakyat,'' ujar Buhari.
Asisten Manajer Comdev UBP Nikel PT Antam Tbk, Pamiluddin Abdullah mengatakan partisipasi manajemennya membangun jembatan layang merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat.
'' Pelaksana kegiatan sepenuhnya Kodim Kolaka, Antam berpartisipasi menyediakan bahan bangunannya,'' ujar Pamiluddin.
Acara peresmian jembatan Lalombaa sepanjang 30 meter dihadiri Ketua DPRD Kolaka, Sainal Amrin, Wakil Bupati Kolaka H Amir Sahaka, Kapolres Kolaka AKBP Moch Rodjak Sulaeli, DSVP Human Resource and General Affair PT Antam Pomalaa, Safaruddin Balha dan sejumlah pejabat Kolaka. (m2/cok)
Kolaka,
Program TNI Manunggal Desa (TMD) yang dilaksanakan Kodim 1412 Kolaka tahun 2008 lalu berhasil membangun sebuah jembatan layang di atas kali merah, Kelurahan Lalombaa. Sabtu (28/2) lalu, penggunaan sarana penghubung yang dibangun dengan kolaborasi bersama PT Antam Pomalaa tersebut diresmikan Bupati Kolaka, Buhari Matta.
Dandim 1412 Kolaka, Letkol (Inf) Edi Suroso mengatakan, gagasan pembangunan jembatan berawal dari pengalaman melihat kesusahan warga setiap hari menyeberangi sungai dengan arus deras itu ke desa seberang.
' Suatu hari saya melihat seorang ibu yang berusaha menyeberang sungai dengan membawa hasil perkebunan sambil menggendong anak pula. Itu berbahaya apalagi kalau arus sungai deras. Inilah yang menginisiatif kami untuk membangun jembatan melalui program TMD,'' terang Edi.
Sementara itu Bupati Kolaka Buhari Matta, berterimakasih kepada TNI dan PT Antam, Tbk yang memiliki kepedulian membangun fasilitas penting bagi masyakat. '
'Kalau di TNI ada Program Tentara Manunggal Desa, ini mirip program bedah kecamatan yang tujuannya mensejahterakan rakyat,'' ujar Buhari.
Asisten Manajer Comdev UBP Nikel PT Antam Tbk, Pamiluddin Abdullah mengatakan partisipasi manajemennya membangun jembatan layang merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat.
'' Pelaksana kegiatan sepenuhnya Kodim Kolaka, Antam berpartisipasi menyediakan bahan bangunannya,'' ujar Pamiluddin.
Acara peresmian jembatan Lalombaa sepanjang 30 meter dihadiri Ketua DPRD Kolaka, Sainal Amrin, Wakil Bupati Kolaka H Amir Sahaka, Kapolres Kolaka AKBP Moch Rodjak Sulaeli, DSVP Human Resource and General Affair PT Antam Pomalaa, Safaruddin Balha dan sejumlah pejabat Kolaka. (m2/cok)
Sabtu, 28 Februari 2009
Resmi Ditahan, Nona Ceng Langsung Disidang
(Sumber: www.kendaripos.co.id/Jumat, 27 Februari 2009)
Kolaka,KP
Setelah sempat buron dan sakit, akhirnya Lily Yauri alias Nona Ceng betul-betul tak dapat lolos dari penahanan. Sejak Selasa (24/2) lalu ternyata Direktris PT Dwi Sakti itu resmi menjadi penghuni Rutan Kolaka. Herlina Rauf, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus hukum Nona Ceng menjemputnya dari Rumah Sakit Mekongga tempat ia dirawat.
Menurut Herlina Rauf, penahanan dilakukan setelah dokter menyatakan Nona Ceng hanya menderita hipertensi dan berstatus rawat jalan. ''Sehingga langsung kita jemput dan ditahan di Rutan sesuai perintah hakim. Kalaupun yang bersangkutan mau mengajukan penangguhan penahanan itu sepenuhnya kewenangan hakim,'' terang Herlina.
Ditemui sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kolaka Demi H mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan memang hak tersangka. Namun dikabulkan atau tidak, itu kewenangan pimpinan pengadilan yang juga ketua majelis hakim dalam perkara Nona Ceng.
''Kalau dengan alasan berobat, hakim bisa mengeluarkan pembantaran. Tapi itu semua tergantung pertimbangan ketua pengadilan, apalagi alasan utama tersangka ditahan karena sebelumnya sudah pernah DPO,'' ujar Demi.
Rabu (25/2) lalu, perkara itu telah disidangkan PN Kolaka dengan menghadirikan Nona Ceng yang didampingi pengacaranya, M Akbar. Dalam persidangan tersebut JPU, Herlina Rauf menghadirkan tiga saksi, Sinyo selaku penggugat, Fitriani dan Paulus operator alat berat yang disewa Nona Ceng untuk mengeruk tanah di lahan milik Sinyo.
Dalam kesaksiannya, Sinyo mengaku aktivitas tambang galian C yang dilakukan pengusaha keturunan itu sejak tahun 2006 telah menyebabkan ratusan pohon kakao miliknya di Mangolo rusak.
Apalagi tanah tersebut diambil tanpa seizin dirinya selaku pemilik lahan. Saksi lainnya Fitriani yang juga anak Sinyo mengaku jika tanah yang diambil tersebut merupakan kompensasi atas perusakan sebuah kendaraan milik Nona Ceng oleh Riri yang juga saudaranya dan pernah bekerja pada pimpinan PT Dwi Sakti tersebut.
Kesepakatan itu diakui Fitriani pernah disampaikan pada Yusuf putra Nona Ceng. Saksi lain, Paulus mengatakan dirinya mengambil tanah dari lahan milik Sinyo atas perintah. Sidang kembali digelar pekan depan dengan agenda serupa, pemeriksaan saksi-saksi. (m2/cok)
Kolaka,KP
Setelah sempat buron dan sakit, akhirnya Lily Yauri alias Nona Ceng betul-betul tak dapat lolos dari penahanan. Sejak Selasa (24/2) lalu ternyata Direktris PT Dwi Sakti itu resmi menjadi penghuni Rutan Kolaka. Herlina Rauf, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus hukum Nona Ceng menjemputnya dari Rumah Sakit Mekongga tempat ia dirawat.
Menurut Herlina Rauf, penahanan dilakukan setelah dokter menyatakan Nona Ceng hanya menderita hipertensi dan berstatus rawat jalan. ''Sehingga langsung kita jemput dan ditahan di Rutan sesuai perintah hakim. Kalaupun yang bersangkutan mau mengajukan penangguhan penahanan itu sepenuhnya kewenangan hakim,'' terang Herlina.
Ditemui sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kolaka Demi H mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan memang hak tersangka. Namun dikabulkan atau tidak, itu kewenangan pimpinan pengadilan yang juga ketua majelis hakim dalam perkara Nona Ceng.
''Kalau dengan alasan berobat, hakim bisa mengeluarkan pembantaran. Tapi itu semua tergantung pertimbangan ketua pengadilan, apalagi alasan utama tersangka ditahan karena sebelumnya sudah pernah DPO,'' ujar Demi.
Rabu (25/2) lalu, perkara itu telah disidangkan PN Kolaka dengan menghadirikan Nona Ceng yang didampingi pengacaranya, M Akbar. Dalam persidangan tersebut JPU, Herlina Rauf menghadirkan tiga saksi, Sinyo selaku penggugat, Fitriani dan Paulus operator alat berat yang disewa Nona Ceng untuk mengeruk tanah di lahan milik Sinyo.
Dalam kesaksiannya, Sinyo mengaku aktivitas tambang galian C yang dilakukan pengusaha keturunan itu sejak tahun 2006 telah menyebabkan ratusan pohon kakao miliknya di Mangolo rusak.
Apalagi tanah tersebut diambil tanpa seizin dirinya selaku pemilik lahan. Saksi lainnya Fitriani yang juga anak Sinyo mengaku jika tanah yang diambil tersebut merupakan kompensasi atas perusakan sebuah kendaraan milik Nona Ceng oleh Riri yang juga saudaranya dan pernah bekerja pada pimpinan PT Dwi Sakti tersebut.
Kesepakatan itu diakui Fitriani pernah disampaikan pada Yusuf putra Nona Ceng. Saksi lain, Paulus mengatakan dirinya mengambil tanah dari lahan milik Sinyo atas perintah. Sidang kembali digelar pekan depan dengan agenda serupa, pemeriksaan saksi-saksi. (m2/cok)
Kamis, 26 Februari 2009
Kadis Pariwisata ''Cuci Tangan''
- Dalam Penyelewengan Proyek Rumah Adat
(sumber:www.kendaripos.co.id/Selasa, 24 Februari 2009)
Kolaka,KP
Basrib Buraera langsung bereaksi. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kolaka itu menuding pihak kontraktor dan pengawas proyek sebagai pihak yang paling bertangungjawab atas dugaan korupsi rehabilitasi rumah adat Mekongga senilai Rp 749 juta tahun 2008 yang saat ini kasusnya tengah diusut penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka.
Meski begitu, Basrib mengakui jika dirinya menandatangani persetujuan realisasi anggaran proyek tersebut 100 persen. Walaupun dalam kenyataan, beberapa item kegiatan belum rampung diselesaikan seperti pemasangan instalasi listrik di lima miniatur rumah adat, pemasangan keramik di dinding dan pengecatan.
Basrib Buraera mengaku nekad menandatangani persetujuan FHO dengan alasan pembayaran sisa dana proyek oleh Bagian Keuangan Pemkab berakhir 24 Desember 2008. Sehingga untuk "menyelamatkan" kontraktor (CV Mukti Rama) dan Konsultan pengawas (CV Tri Mitra Konsolindo), maka sisa anggaran dicairkan dengan merekayasa laporan realisasi pekerjaan menjadi 100 persen.
" Saat itu mereka saya minta membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan, sebelum saya menyetujui realisasi sisa anggaran. Jadi pihak yang bertanggungjawab kalau ada masalah seperti sekarang, ya konsultan pengawas dan kontraktornya," kilah Basrib berusaha membela diri.
Mengenai dugaan kemahalan harga (mark up) pada beberapa item kegiatan seperti instalasi listrik yang mencapai Rp 26 juta, pemasangan keramik Rp 44 juta dan pengecetan Rp 26 juta, Basrib lagi-lagi menyalahkan konsultan pengawas dan kontraktor sebagai pihak yang mengetahui hal tersebut secara teknis.
"Karena menurut mereka, nilai tersebut menyesuaikan harga barang yang melonjak. Kalau keterlambatannya, karena memang ada beberapa barang yang kita datangkan dari luar," tambah Basrib. Seperti diberitakan sebelumnya kasus rehabilitasi rumah Adat Mekongga kini tengah dibidik penyidik Tipikor Polres Kolaka karena diduga telah terjadi penyelewengan dalam pengerjaannya. (m2/cok)
(sumber:www.kendaripos.co.id/Selasa, 24 Februari 2009)
Kolaka,KP
Basrib Buraera langsung bereaksi. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kolaka itu menuding pihak kontraktor dan pengawas proyek sebagai pihak yang paling bertangungjawab atas dugaan korupsi rehabilitasi rumah adat Mekongga senilai Rp 749 juta tahun 2008 yang saat ini kasusnya tengah diusut penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka.
Meski begitu, Basrib mengakui jika dirinya menandatangani persetujuan realisasi anggaran proyek tersebut 100 persen. Walaupun dalam kenyataan, beberapa item kegiatan belum rampung diselesaikan seperti pemasangan instalasi listrik di lima miniatur rumah adat, pemasangan keramik di dinding dan pengecatan.
Basrib Buraera mengaku nekad menandatangani persetujuan FHO dengan alasan pembayaran sisa dana proyek oleh Bagian Keuangan Pemkab berakhir 24 Desember 2008. Sehingga untuk "menyelamatkan" kontraktor (CV Mukti Rama) dan Konsultan pengawas (CV Tri Mitra Konsolindo), maka sisa anggaran dicairkan dengan merekayasa laporan realisasi pekerjaan menjadi 100 persen.
" Saat itu mereka saya minta membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan, sebelum saya menyetujui realisasi sisa anggaran. Jadi pihak yang bertanggungjawab kalau ada masalah seperti sekarang, ya konsultan pengawas dan kontraktornya," kilah Basrib berusaha membela diri.
Mengenai dugaan kemahalan harga (mark up) pada beberapa item kegiatan seperti instalasi listrik yang mencapai Rp 26 juta, pemasangan keramik Rp 44 juta dan pengecetan Rp 26 juta, Basrib lagi-lagi menyalahkan konsultan pengawas dan kontraktor sebagai pihak yang mengetahui hal tersebut secara teknis.
"Karena menurut mereka, nilai tersebut menyesuaikan harga barang yang melonjak. Kalau keterlambatannya, karena memang ada beberapa barang yang kita datangkan dari luar," tambah Basrib. Seperti diberitakan sebelumnya kasus rehabilitasi rumah Adat Mekongga kini tengah dibidik penyidik Tipikor Polres Kolaka karena diduga telah terjadi penyelewengan dalam pengerjaannya. (m2/cok)
Legislatif Bolos, Agenda Eksekutif Terhambat
Sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa 25 Februari 2009)
Kolaka,KP
Rapat paripurna pengajuan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari pihak eksekutif ke DPRD Kolaka akhirnya terhambat. Kemarin, lebih dari setengah anggota dewan terlihat tak hadir. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Safaruddin Sunu pun harus menunda sidang hingga dua kali karena tidak quorum, sebelum akhirnya dapat dilanjutkan kembali.
"Begini kalau anggota dewan lebih sibuk sosialisasi, ada sidang sudah tidak diperhatikan lagi, '' celetuk seorang Staf DPRD Kolaka. Safaruddin Sunu yang dikonfirmasi juga mengaku heran dengan kompaknya sebagian senator di DPRD Kolaka untuk membolos.
''Hanya Ketua DPRD yang punya agenda kerja di luar. Di luar itu, tidak ada agenda perjalanan dinas ke luar daerah,'' tambah pria yang akrab dipanggil Udin Sunu ini.
Berdasarkan absensi anggota dewan kemarin, yang tidak hadir pada persidangan itu diantaranya Yustiti Hamid, Ramli Madji, Andi Ratni, Yacob Bulo, Hasdin Al Djudawie, Hj Juhra, Rusdin Najamuddina, H Arifuddin, Hasbi, H Ahmad Fahruddin, La Ode Imran, dan Agusalim.
Sementara itu penyerahan Raperda dilakukan Wakil Bupati Kolaka, Amir Sahaka. Delapan rancangan tersebut adalah Raperda tata ruang wilayah, Rapeda sumber pendapatan desa, Raperda pembuatan Perdes, penggabungan dan penghapusan kelurahan dan rencana jangka panjang daerah. Termasuk Raperda retribusi pelayan rumah sakit umum kabupaten, Raperda Miras, dan Raperda kewenangan daerah.
"Rencana tata ruang dan tata wilayah serta rencana jangka panjang daerah ini berhubungan dengan arah dan konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kolaka," jelas Amir Sahaka. Empat fraksi di DPRD menyatakan setuju pengajuan delapan Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat berikutnya. (m2/cok)
Kolaka,KP
Rapat paripurna pengajuan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari pihak eksekutif ke DPRD Kolaka akhirnya terhambat. Kemarin, lebih dari setengah anggota dewan terlihat tak hadir. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Safaruddin Sunu pun harus menunda sidang hingga dua kali karena tidak quorum, sebelum akhirnya dapat dilanjutkan kembali.
"Begini kalau anggota dewan lebih sibuk sosialisasi, ada sidang sudah tidak diperhatikan lagi, '' celetuk seorang Staf DPRD Kolaka. Safaruddin Sunu yang dikonfirmasi juga mengaku heran dengan kompaknya sebagian senator di DPRD Kolaka untuk membolos.
''Hanya Ketua DPRD yang punya agenda kerja di luar. Di luar itu, tidak ada agenda perjalanan dinas ke luar daerah,'' tambah pria yang akrab dipanggil Udin Sunu ini.
Berdasarkan absensi anggota dewan kemarin, yang tidak hadir pada persidangan itu diantaranya Yustiti Hamid, Ramli Madji, Andi Ratni, Yacob Bulo, Hasdin Al Djudawie, Hj Juhra, Rusdin Najamuddina, H Arifuddin, Hasbi, H Ahmad Fahruddin, La Ode Imran, dan Agusalim.
Sementara itu penyerahan Raperda dilakukan Wakil Bupati Kolaka, Amir Sahaka. Delapan rancangan tersebut adalah Raperda tata ruang wilayah, Rapeda sumber pendapatan desa, Raperda pembuatan Perdes, penggabungan dan penghapusan kelurahan dan rencana jangka panjang daerah. Termasuk Raperda retribusi pelayan rumah sakit umum kabupaten, Raperda Miras, dan Raperda kewenangan daerah.
"Rencana tata ruang dan tata wilayah serta rencana jangka panjang daerah ini berhubungan dengan arah dan konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kolaka," jelas Amir Sahaka. Empat fraksi di DPRD menyatakan setuju pengajuan delapan Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat berikutnya. (m2/cok)
Senin, 23 Februari 2009
Kontraktor Polisikan Manajer ASDP
sumber: www.kendaripos.co.id/Senin, 23 Februari 2009)
Kolaka,KP
Manajer Operasional PT Angkutan Sungai dan Perairan (ASDP) Cabang Kolaka M. Idris dilapor ke Polres Kolaka. Ia diduga terkait kasus dugaan penggelapan dana setoran PPN proyek pembuatan dan penimbunan talud Pelabuhan Fery Kolaka oleh Ir Hasan, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Dalam laporan kepolisian dituliskan, pada tahun 2008 lalu Hasan mengerjakan proyek senilai Rp 259 juta lebih itu. Sesuai ketentuan, sebagai kontraktor Hasan wajib menyetor PPN PPH sebesar 10 persen dari nilai proyek atau sebesar Rp 25,9 juta ke kas negara via bank.
Namun dana PPN PPH tersebut diminta M Idris yang mengaku akan menyetorkan sendiri ke bank. Bukti hasil setoran pajak tersebut kemudian dikembalikan ke korban. Belakangan korban curiga karena terdapat keganjilan pada bukti setoran yang telah di validasi petugas Bank. M Idris diduga sengaja menambah angka 25 di depan angka 930.000 dalam bukti yang diserahkan pada korban.
Sehingga seolah-olah pajak yang disetorkan ke kas daerah sudah sesuai nilai yang sebenarnya. Namun setelah korban mengecek ke BPD, ternyata nilai setoran yang masuk ke kas negara hanya Rp 930.128.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar membenarkan adanya laporan penggelapan yang diduga dilakukan Manajer Operasional ASDP M Idris tersebut.
'' Kasusnya saat ini tengah ditangani penyidik dengan meminta keterangan korban Hasan maupun M Idris sebagai terlapor, '' terang Agus Umar, akhir pekan lalu.
M Idris yang dikonfirmasi langsung membantah semua laporan Hasan. Ia bahkan balik menuding jika Hasan telah melakukan kebohongan. Menurut Idris dirinya memang pernah meminta uang jaminan sebesar Rp 17 juta lebih dari Hasan dan akan dikembalikan setelah proyek yang kerjakan diselesaikan.
'' Tapi benar kalau dikatakan saya membayar PPN PPH hanya Rp 930.128 saja. Ini buktinya, bisa anda lihat saya sudah setorkan senilai Rp 25.930.128. Uang ini saya bayarkan dari dana jaminan Rp 17 juta itu dan di tambahkan pakai uang pribadi saya,'' ujar Idris sambil memperlihatkan bukti validasi setoran ke bank.
Ia bahkan mengancam akan melapor balik Hasan ke polisi dengan alasan pekerjaan penimbunan dan pembuatan talud pelabuhan ada yang tidak sesuai bestek. '' Timbunannya belum diratakan. Selain itu bangunan talud yang semestinya menggunakan besi namun tidak dilakukan. Ini yang akan saya laporkan juga nantinya,'' pungkas Idris. (m2/cok)
Kolaka,KP
Manajer Operasional PT Angkutan Sungai dan Perairan (ASDP) Cabang Kolaka M. Idris dilapor ke Polres Kolaka. Ia diduga terkait kasus dugaan penggelapan dana setoran PPN proyek pembuatan dan penimbunan talud Pelabuhan Fery Kolaka oleh Ir Hasan, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Dalam laporan kepolisian dituliskan, pada tahun 2008 lalu Hasan mengerjakan proyek senilai Rp 259 juta lebih itu. Sesuai ketentuan, sebagai kontraktor Hasan wajib menyetor PPN PPH sebesar 10 persen dari nilai proyek atau sebesar Rp 25,9 juta ke kas negara via bank.
Namun dana PPN PPH tersebut diminta M Idris yang mengaku akan menyetorkan sendiri ke bank. Bukti hasil setoran pajak tersebut kemudian dikembalikan ke korban. Belakangan korban curiga karena terdapat keganjilan pada bukti setoran yang telah di validasi petugas Bank. M Idris diduga sengaja menambah angka 25 di depan angka 930.000 dalam bukti yang diserahkan pada korban.
Sehingga seolah-olah pajak yang disetorkan ke kas daerah sudah sesuai nilai yang sebenarnya. Namun setelah korban mengecek ke BPD, ternyata nilai setoran yang masuk ke kas negara hanya Rp 930.128.
Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar membenarkan adanya laporan penggelapan yang diduga dilakukan Manajer Operasional ASDP M Idris tersebut.
'' Kasusnya saat ini tengah ditangani penyidik dengan meminta keterangan korban Hasan maupun M Idris sebagai terlapor, '' terang Agus Umar, akhir pekan lalu.
M Idris yang dikonfirmasi langsung membantah semua laporan Hasan. Ia bahkan balik menuding jika Hasan telah melakukan kebohongan. Menurut Idris dirinya memang pernah meminta uang jaminan sebesar Rp 17 juta lebih dari Hasan dan akan dikembalikan setelah proyek yang kerjakan diselesaikan.
'' Tapi benar kalau dikatakan saya membayar PPN PPH hanya Rp 930.128 saja. Ini buktinya, bisa anda lihat saya sudah setorkan senilai Rp 25.930.128. Uang ini saya bayarkan dari dana jaminan Rp 17 juta itu dan di tambahkan pakai uang pribadi saya,'' ujar Idris sambil memperlihatkan bukti validasi setoran ke bank.
Ia bahkan mengancam akan melapor balik Hasan ke polisi dengan alasan pekerjaan penimbunan dan pembuatan talud pelabuhan ada yang tidak sesuai bestek. '' Timbunannya belum diratakan. Selain itu bangunan talud yang semestinya menggunakan besi namun tidak dilakukan. Ini yang akan saya laporkan juga nantinya,'' pungkas Idris. (m2/cok)
Warung Nasi Kuning Dirampok
(sumber: www.kendaripos.co.id/Senin, 23 Februari 2009)
Kolaka,KP
Nasib sial dialami H Sahariah, pemilik warung nasi kuning di bilangan eks terminal lama Kolaka. Uang hasil jualan senilai Rp 50 juta yang dikumpulkan selama berbulan tiba-tiba hilang dari tempat penyimpanan.
Ceritanya, Jumat (20/2) pagi lalu seorang pria yang belakangan di ketahui bernama Merson alias Kadir memesan sarapan pagi. Saat korban tengah sibuk mempersiapkan pesanan di dapur, Merson membuka laci penyimpanan uang dan membawa kabur isinya senilai Rp 50 juta.
Korban curiga karena saat mengantarkan pesanan, tersangka tidak kelihatan lagi. Setelah laci meja dibuka, korban kaget karena hasil jerih payahnya telah raib. Beruntung H Sahariah mengenali ciri pelaku dan langsung melaporkannya ke Polres Kolaka.
Tim Buser Polres pun langsung diturunkan mengejar tersangka. Tak sampai sehari tersangka akhirnya berhasil dibekuk di rumahnya di jalan Kampung Baru, Kelurahan Puwiau.
Kapolres Kolaka AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kanit Buser, Ipda Troy mengatakan dalam pemeriksaan terungkap jika tersangka merupakan spesialis maling HP yang selama ini di cari.
"Tersangka juga merupakan pelaku pencurian yang sebelumnya telah dilaporkan sejumlah korbannya," ujar Troy. (m2/cok)
Kolaka,KP
Nasib sial dialami H Sahariah, pemilik warung nasi kuning di bilangan eks terminal lama Kolaka. Uang hasil jualan senilai Rp 50 juta yang dikumpulkan selama berbulan tiba-tiba hilang dari tempat penyimpanan.
Ceritanya, Jumat (20/2) pagi lalu seorang pria yang belakangan di ketahui bernama Merson alias Kadir memesan sarapan pagi. Saat korban tengah sibuk mempersiapkan pesanan di dapur, Merson membuka laci penyimpanan uang dan membawa kabur isinya senilai Rp 50 juta.
Korban curiga karena saat mengantarkan pesanan, tersangka tidak kelihatan lagi. Setelah laci meja dibuka, korban kaget karena hasil jerih payahnya telah raib. Beruntung H Sahariah mengenali ciri pelaku dan langsung melaporkannya ke Polres Kolaka.
Tim Buser Polres pun langsung diturunkan mengejar tersangka. Tak sampai sehari tersangka akhirnya berhasil dibekuk di rumahnya di jalan Kampung Baru, Kelurahan Puwiau.
Kapolres Kolaka AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kanit Buser, Ipda Troy mengatakan dalam pemeriksaan terungkap jika tersangka merupakan spesialis maling HP yang selama ini di cari.
"Tersangka juga merupakan pelaku pencurian yang sebelumnya telah dilaporkan sejumlah korbannya," ujar Troy. (m2/cok)
Tiga Pembunuh Ditangkap
(sumber: www.kendaripos.co.id/Senin, 23 Februari 2009)
Kolaka,KP
Pelarian tiga dari enam tersangka pengeroyokan yang menewaskan Gustin alias Ino warga jalan Bolu, Kelurahan Latambaga pekan lalu usai sudah. Genap seminggu melarikan diri, Tim Buser Polres Kolaka akhirnya berhasil mencokok M. Ansar, Yudha Yulanda dan Supriadi saat bersembunyi di dalam hutan Baula, Sabtu (21/2).
Sementara tiga tersangka lainnya, Juanda, Cumang dan Alang telah ditangkap sebelumnya .
Dari hasil interogasi penyidik Polres terhadap para tersangka terungkap jika pelaku penikaman yang menewaskan Gustin adalah M Ansar.
Sementara lima tersangka lainnya yang diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan itu turut andil melakukan penganiayaan ke tubuh pengantin baru tersebut. Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli yang ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu mengatakan, motif pengeroyokan adalah dendam lama. Tersangka Juanda pernah dibogem oleh Almarhum Gustin.
''Alhamdullilah para tersangka sudah kita tangkap semuanya. Pengintaian bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, karena ada informasi para tersangka kabur ke sana, hingga akhirnya ditangkap di hutan Baula,'' M Rodjak.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu (14/2) lalu Gustin alias ino (25) tewas dikeroyok saat menikmati malam minggu di sekitar pantai Ria Mekongga bersama rekannya. (m2/cok)
Kolaka,KP
Pelarian tiga dari enam tersangka pengeroyokan yang menewaskan Gustin alias Ino warga jalan Bolu, Kelurahan Latambaga pekan lalu usai sudah. Genap seminggu melarikan diri, Tim Buser Polres Kolaka akhirnya berhasil mencokok M. Ansar, Yudha Yulanda dan Supriadi saat bersembunyi di dalam hutan Baula, Sabtu (21/2).
Sementara tiga tersangka lainnya, Juanda, Cumang dan Alang telah ditangkap sebelumnya .
Dari hasil interogasi penyidik Polres terhadap para tersangka terungkap jika pelaku penikaman yang menewaskan Gustin adalah M Ansar.
Sementara lima tersangka lainnya yang diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan itu turut andil melakukan penganiayaan ke tubuh pengantin baru tersebut. Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli yang ditemui di ruang kerjanya akhir pekan lalu mengatakan, motif pengeroyokan adalah dendam lama. Tersangka Juanda pernah dibogem oleh Almarhum Gustin.
''Alhamdullilah para tersangka sudah kita tangkap semuanya. Pengintaian bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, karena ada informasi para tersangka kabur ke sana, hingga akhirnya ditangkap di hutan Baula,'' M Rodjak.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu (14/2) lalu Gustin alias ino (25) tewas dikeroyok saat menikmati malam minggu di sekitar pantai Ria Mekongga bersama rekannya. (m2/cok)
Dana Rehab Rumah Adat Diselewengkan
(sumber: www.kendaripos.co.id/Senin, 23 Februari 2009)
Kolaka,KP
Buruknya pengelolaan keuangan daerah di Kolaka satu persatu terus terkuak. Paling terbaru, penyidik Tipikor Polres Kolaka kini tengah mengusut dugaan korupsi rehabilitasi rumah adat Mekongga senilai Rp 700 juta.
Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kasat Reskrim AKP Agus Umar mengatakan rehabilitasi Rumah adat Mekongga yang dianggarkan dalam APBD Kolaka tahun 2008 melalui dinas pariwisata tersebut diduga telah di selewengkan. '' Kami telah menerima laporannya dan saat ini sedang kami usut,'' terang Agus Umar.
Dalam penyelidikan, polisi menemukan bukti jika anggaran proyek yang dikerjakan CV Mukti Rama tersebut telah direalisasikan 100 persen. Bahkan telah dilakukan serah terima pekerjaan atau FHO antara pihak kontraktor dan dinas pariwisata Kolaka.
Kenyataannya, setelah penyidik Tipikor Polres Kolaka melakukan pengecekan di lapangan termasuk menurunkan tim teknis, terungkap bila beberapa item pekerjaan belum diselesaikan. Mulai dari pemasangan instalasi listrik senilai Rp 26 juta lebih, pemasangan keramik Rp 44 juta lebih dan pengecatan senilai Rp 26 juta lebih.
"Setelah data unsur pidana korupsinya lengkap, kita akan segera meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, '' pungkas Agus Umar. (m2/cok)
Kolaka,KP
Buruknya pengelolaan keuangan daerah di Kolaka satu persatu terus terkuak. Paling terbaru, penyidik Tipikor Polres Kolaka kini tengah mengusut dugaan korupsi rehabilitasi rumah adat Mekongga senilai Rp 700 juta.
Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kasat Reskrim AKP Agus Umar mengatakan rehabilitasi Rumah adat Mekongga yang dianggarkan dalam APBD Kolaka tahun 2008 melalui dinas pariwisata tersebut diduga telah di selewengkan. '' Kami telah menerima laporannya dan saat ini sedang kami usut,'' terang Agus Umar.
Dalam penyelidikan, polisi menemukan bukti jika anggaran proyek yang dikerjakan CV Mukti Rama tersebut telah direalisasikan 100 persen. Bahkan telah dilakukan serah terima pekerjaan atau FHO antara pihak kontraktor dan dinas pariwisata Kolaka.
Kenyataannya, setelah penyidik Tipikor Polres Kolaka melakukan pengecekan di lapangan termasuk menurunkan tim teknis, terungkap bila beberapa item pekerjaan belum diselesaikan. Mulai dari pemasangan instalasi listrik senilai Rp 26 juta lebih, pemasangan keramik Rp 44 juta lebih dan pengecatan senilai Rp 26 juta lebih.
"Setelah data unsur pidana korupsinya lengkap, kita akan segera meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, '' pungkas Agus Umar. (m2/cok)
Minggu, 22 Februari 2009
Pola Kepemimpinan ''Unik'' dari Kades Pole Maju Jaya
Ditulis: Eritman - Eliazer Alex
(sumber:www.kendaripos.co.id/edisi Sabtu 21 Februari 2009)
Lain lubuk, lain belalang. Ungkapan seperti itu mungkin cukup tepat untuk melukiskan inovasi yang diterapkan Kepala Desa Polemaju Jaya, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka, dalam menjalankan kepemimpinannya.
Tegas dan tidak pandang kompromi jadikan modal utama untuk membiasakan setiap warganya `'melek'' dan patuh pada aturan. Demikian pola kepemimpinan yang coba diterapkan Amir Iskandar, Kepala Desa Pole Maju Jaya, Kecamatan Polia-polia dalam memimpin 825 jiwa warga desanya yang merupakan pecahan dari desa Wia-wia.
Bagi Amir Iskandar, seni menjadi pemimpin tidak cukup hanya dengan tegas tapi juga disertai inovasi. Untuk tujuan itu pulalah ia bertekad membiasakan masyarakatnya taat pada hukum, sekaligus takut melanggar aturan.
Sebuah "regulasi'' sederhana pun ia rumuskan bersama sejumlah perangkat desa lainnya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes). Salah satu dari sejumlah produk Perdes yang lahir selama Amir memimpin terbilang cukup unik.
Misalnya, menyangkut keamanan kampung. Bagi warga Desa Pole Maju Jaya yang
terbukti mencuri maka harus rela meninggalkan kampung. Mereka yang terlibat perkelahian sesama warga akan dikenakan denda bervariasi hingga setara atau sama dengan Rp 5 juta.
Sementara bagi warga kampung '' sebelah '' yang membuat keonaran dalam wilayah Pole Maju Jaya akan dikenakan denda hingga Rp 2,5 juta. Bagi pasangan suami-isteri yang bercerai sanksinya cukup bervariasi, termasuk diusir dari kampung. Apalagi bila penyebab perceraian tersebut dipicu perzinahan. Ketentuan lainnya adalah sanksi denda bagi warga yang menjual lahan perkebunannya.
'' Uang denda itu seluruhnya kita pergunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti mesjid, pagar dan beberapa kebutuhan lainnya,'' ujar Amir yang mengaku melandasi setiap Perdes di desanya dengan undang-undang otonomi daerah.
Diakui oleh pria yang mengaku pernah hidup dalam lingkungan ''keras'' ini bahwa ia sebenarnya cukup berat untuk mengenakan sanksi denda atau pengusiran bagi warga desanya. Namun katanya pula, taat terhadap hukum perlu dimulai sedini mungkin dari hal-hal sepele.
''Walau secara manusiawi pelanggaran terhadap peraturan bisa saja dipicu berbagai alasan. Untuk itu kami juga tidak serta merta menjatuhkan sanksi tanpa terlebih dahulu menelusuri penyebabnya,'' urai pria berkumis lebat ini.
Kini, Perdes sederhana yang digodok bersama aparat desa lainnya itu cukup efektif mengatur tata kehidupan masyarakat Pole Maju Jaya yang 100 persen berprofesi sebagai petani.
''Alhamdulilah, sekarang jarang terjadi perkelahian antar sesama warga atau antara desa sini dengan kampung lainnya. Yah, sekali-kali kita juga perlu bersikap sedikit preman kalau menghadapi preman,'' pungkas Amir sambil tertawa, sebelum akhirnya meluruskan bahwa sikap preman yang dimaksudkannya bukan arti sesungguhnya. (*)
(sumber:www.kendaripos.co.id/edisi Sabtu 21 Februari 2009)
Lain lubuk, lain belalang. Ungkapan seperti itu mungkin cukup tepat untuk melukiskan inovasi yang diterapkan Kepala Desa Polemaju Jaya, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka, dalam menjalankan kepemimpinannya.
Tegas dan tidak pandang kompromi jadikan modal utama untuk membiasakan setiap warganya `'melek'' dan patuh pada aturan. Demikian pola kepemimpinan yang coba diterapkan Amir Iskandar, Kepala Desa Pole Maju Jaya, Kecamatan Polia-polia dalam memimpin 825 jiwa warga desanya yang merupakan pecahan dari desa Wia-wia.
Bagi Amir Iskandar, seni menjadi pemimpin tidak cukup hanya dengan tegas tapi juga disertai inovasi. Untuk tujuan itu pulalah ia bertekad membiasakan masyarakatnya taat pada hukum, sekaligus takut melanggar aturan.
Sebuah "regulasi'' sederhana pun ia rumuskan bersama sejumlah perangkat desa lainnya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes). Salah satu dari sejumlah produk Perdes yang lahir selama Amir memimpin terbilang cukup unik.
Misalnya, menyangkut keamanan kampung. Bagi warga Desa Pole Maju Jaya yang
terbukti mencuri maka harus rela meninggalkan kampung. Mereka yang terlibat perkelahian sesama warga akan dikenakan denda bervariasi hingga setara atau sama dengan Rp 5 juta.
Sementara bagi warga kampung '' sebelah '' yang membuat keonaran dalam wilayah Pole Maju Jaya akan dikenakan denda hingga Rp 2,5 juta. Bagi pasangan suami-isteri yang bercerai sanksinya cukup bervariasi, termasuk diusir dari kampung. Apalagi bila penyebab perceraian tersebut dipicu perzinahan. Ketentuan lainnya adalah sanksi denda bagi warga yang menjual lahan perkebunannya.
'' Uang denda itu seluruhnya kita pergunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti mesjid, pagar dan beberapa kebutuhan lainnya,'' ujar Amir yang mengaku melandasi setiap Perdes di desanya dengan undang-undang otonomi daerah.
Diakui oleh pria yang mengaku pernah hidup dalam lingkungan ''keras'' ini bahwa ia sebenarnya cukup berat untuk mengenakan sanksi denda atau pengusiran bagi warga desanya. Namun katanya pula, taat terhadap hukum perlu dimulai sedini mungkin dari hal-hal sepele.
''Walau secara manusiawi pelanggaran terhadap peraturan bisa saja dipicu berbagai alasan. Untuk itu kami juga tidak serta merta menjatuhkan sanksi tanpa terlebih dahulu menelusuri penyebabnya,'' urai pria berkumis lebat ini.
Kini, Perdes sederhana yang digodok bersama aparat desa lainnya itu cukup efektif mengatur tata kehidupan masyarakat Pole Maju Jaya yang 100 persen berprofesi sebagai petani.
''Alhamdulilah, sekarang jarang terjadi perkelahian antar sesama warga atau antara desa sini dengan kampung lainnya. Yah, sekali-kali kita juga perlu bersikap sedikit preman kalau menghadapi preman,'' pungkas Amir sambil tertawa, sebelum akhirnya meluruskan bahwa sikap preman yang dimaksudkannya bukan arti sesungguhnya. (*)
Mendulang Emas, Kebun Tetap Terawat
(sumber: www.kendaripos.co.id/Sabtu, 21 Februari 2009)
Kolaka,KP
Demam emas di Kabupaten Bombana juga melanda hampir seluruh masyarakat Desa Polemaju Jaya, Kecamatan Poli-Polia, Kolaka. Sebab, secara secara geografis desa berpenduduk 800 jiwa lebih itu cukup dekat dengan areal penambangan Tahi Ite, Bombana.
Kepala Desa Pole Maju Jaya, Amir Iskandar mengatakan saat ini hampir 90 persen wargannya merupakan pendulang emas Bombana. Kehidupan warganya pun kini banyak berubah terutama dari segi ekonomi. '' Setiap bulan warga yang mendulang paling sedikit membawa pulang uang tiga juta,'' ujar Amir.
Meski hampir seluruh wargannya mendulang emas, namun kebun coklat yang menjadi mata pencaharian utama warga desa tersebut tetap berjalan baik, bahkan lebih terawat. Hal ini menurut Amir karena warga kini memiliki modal lebih untuk membeli pupuk dan pestisida pembunuh hama penggerek batang kakao.
''Jadi ada aturan tidak tertulis. Warga yang mendulang diharuskan pulang kampung pada akhir pekan untuk mengurus kebunnya. Mereka yang lalai tidak akan diberi rekomendasi lagi untuk mendulang dari pemerintah desa,'' tambahnya.
Dampak dari perubahan ekonomi masyarakat yang lebih baik, saat ini warga lebih patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan, termasuk sumbangan wajib lainnya untuk kas desa. Ia pun berharap agar lokasi penambangan emas tidak ditutup pemerintah secara keseluruhan.
''Tapi ada sebagian wilayah yang warganya tetap diberi peluang menambang karena terbukti telah memberikan dampak lebih,'' pungkas Amir. (m2/zer)
Kolaka,KP
Demam emas di Kabupaten Bombana juga melanda hampir seluruh masyarakat Desa Polemaju Jaya, Kecamatan Poli-Polia, Kolaka. Sebab, secara secara geografis desa berpenduduk 800 jiwa lebih itu cukup dekat dengan areal penambangan Tahi Ite, Bombana.
Kepala Desa Pole Maju Jaya, Amir Iskandar mengatakan saat ini hampir 90 persen wargannya merupakan pendulang emas Bombana. Kehidupan warganya pun kini banyak berubah terutama dari segi ekonomi. '' Setiap bulan warga yang mendulang paling sedikit membawa pulang uang tiga juta,'' ujar Amir.
Meski hampir seluruh wargannya mendulang emas, namun kebun coklat yang menjadi mata pencaharian utama warga desa tersebut tetap berjalan baik, bahkan lebih terawat. Hal ini menurut Amir karena warga kini memiliki modal lebih untuk membeli pupuk dan pestisida pembunuh hama penggerek batang kakao.
''Jadi ada aturan tidak tertulis. Warga yang mendulang diharuskan pulang kampung pada akhir pekan untuk mengurus kebunnya. Mereka yang lalai tidak akan diberi rekomendasi lagi untuk mendulang dari pemerintah desa,'' tambahnya.
Dampak dari perubahan ekonomi masyarakat yang lebih baik, saat ini warga lebih patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan, termasuk sumbangan wajib lainnya untuk kas desa. Ia pun berharap agar lokasi penambangan emas tidak ditutup pemerintah secara keseluruhan.
''Tapi ada sebagian wilayah yang warganya tetap diberi peluang menambang karena terbukti telah memberikan dampak lebih,'' pungkas Amir. (m2/zer)
KIM, Komunikasi Mesra Pejabat dan Warganya
(sumber:www.kendaripos.co.id/Sabtu, 21 Februari 2009)
Kolaka,KP
Untuk membangun sistem informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Bagian Humas dan Protokol Setkab Kolaka menginisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang rencananya akan dibentuk pada 20 Kecamatan. Program itu adalah jaringan informasi dan komunikasi masyarakat (Jarinkmas).
Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kolaka, Samsul Bahri Majid mengatakan, pembentukan KIM diharapkan bisa menjadi sentra layanan informasi bagi masyarakat, media bagi pemecahan persoalan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing, kontrol terhadap pembangunan, sekalius media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Dengan KIM kata Samsul Bahri, sistem informasi dan komunikasi antar masyarakat maupun dengan pemerintah bisa lebih efektif, terutama melalui peran media dan teknologi komunikasi. Sehingga akan terwujud pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggungjawab.
'' Contoh kecil dalam suatu desa ada masyarakat miskin yang perlu dibantu, tetapi itu terlewatkan. Maka disinilah salah satu peranan KIM yang bisa langsung menyampaikan masalah ini pada instansi terkait bahkan langsung kepada bupati melalui bantuan teknologi komunikasi saat ini,'' terang Samsul.
Guna menjalankan program ini Bagian Humas Setkab Kolaka telah menyediakan layanan SMS Center untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat sebelum diteruskan kepada instansi berwenang. Layanan SMS centre ini bekerja sama dengan PT Indosat.
''Jadi nantinya permasalah yang telah dibahas oleh KIM bisa disampaikan langsung melalui layanan SMS kepada instansi terkait bahkan pada bupati maupun wakil bupati Kolaka, sehingga permasalah yang timbul bisa langsung ada solusinya,'' tambah mantan Camat Kolaka ini. (m2/zer)
Kolaka,KP
Untuk membangun sistem informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, Bagian Humas dan Protokol Setkab Kolaka menginisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang rencananya akan dibentuk pada 20 Kecamatan. Program itu adalah jaringan informasi dan komunikasi masyarakat (Jarinkmas).
Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kolaka, Samsul Bahri Majid mengatakan, pembentukan KIM diharapkan bisa menjadi sentra layanan informasi bagi masyarakat, media bagi pemecahan persoalan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing, kontrol terhadap pembangunan, sekalius media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Dengan KIM kata Samsul Bahri, sistem informasi dan komunikasi antar masyarakat maupun dengan pemerintah bisa lebih efektif, terutama melalui peran media dan teknologi komunikasi. Sehingga akan terwujud pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggungjawab.
'' Contoh kecil dalam suatu desa ada masyarakat miskin yang perlu dibantu, tetapi itu terlewatkan. Maka disinilah salah satu peranan KIM yang bisa langsung menyampaikan masalah ini pada instansi terkait bahkan langsung kepada bupati melalui bantuan teknologi komunikasi saat ini,'' terang Samsul.
Guna menjalankan program ini Bagian Humas Setkab Kolaka telah menyediakan layanan SMS Center untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat sebelum diteruskan kepada instansi berwenang. Layanan SMS centre ini bekerja sama dengan PT Indosat.
''Jadi nantinya permasalah yang telah dibahas oleh KIM bisa disampaikan langsung melalui layanan SMS kepada instansi terkait bahkan pada bupati maupun wakil bupati Kolaka, sehingga permasalah yang timbul bisa langsung ada solusinya,'' tambah mantan Camat Kolaka ini. (m2/zer)
Jumat, 20 Februari 2009
Pengantin Baru Tewas Dikeroyok
Kolaka
Sejatinya, Gustin saat ini masih menikmati bulan madu bersama istri tercinta yang baru nikahinya sebulan lalu. Namun impian membina rumah tangga yang harmonis harus terhenti oleh ajal yang terenggut secara paksa.
Warga jalan Bolu, Kelurahan Latambaga tersebut tewas mengenaskan setelah dikeroyok sekelompok orang saat tengah menikmati malam Minggu (14/2) lalu di sekitar pantai Ria Mekongga bersama sejumlah rekannya. Pemuda berusia 28 tahun itu meregang nyawa akibat luka tikaman di bagian punggung.
Tidak terima dengan kematian Gustin, puluhan keluarga korban mendatangi Arifuddin di jalan Badewi yang merupakan kerabat salah satu tersangka bernama Adi. Rumah tersebut pun nyaris menjadi amukan keluarga korban yang sempat melayangkan lemparan batu. Untunglah polisi bertindak cepat.
Aksi anarkis keluarga korban dapat dicegah puluhan aparat Polres Kolaka. Warga sekitar jalan Badewi awalnya menduga massa yang datang merupakan iring-iringan pemakaman jenasah. Namun warga kaget karena tiba-tiba massa berhenti di rumah Arifuddin dan mulai melemparinya dengan batu.
'' Padahal itu bukan rumah Adi yang diduga ikut mengeroyok tapi kediaman keluarganya. Kita juga tidak kenal yang nama Adi karena bukan orang di sini. Hanya kebetulan sering datang karena ada keluarganya," kata Busra salah seorang tetangga Arifudin.
Wakapolres Kolaka, Kompol Pambudi SIK, mengatakan, dalam kasus tersebut polisi telah menahan tiga dari enam tersangka yang diduga terlibat pengeroyokan. Sedangkan tiga lainnya masih dalam pengejaran polisi.
'' Saya minta jangan main hakim sendiri, karena ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah persoalan baru," bujuk Pambudi saat menenangkan massa. Keluarga korban akhirnya membubarkan diri setelah meminta agar polisi menangkap para pelaku pengeroyokan dan memproses sesuai hukum yang berlaku. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Sejatinya, Gustin saat ini masih menikmati bulan madu bersama istri tercinta yang baru nikahinya sebulan lalu. Namun impian membina rumah tangga yang harmonis harus terhenti oleh ajal yang terenggut secara paksa.
Warga jalan Bolu, Kelurahan Latambaga tersebut tewas mengenaskan setelah dikeroyok sekelompok orang saat tengah menikmati malam Minggu (14/2) lalu di sekitar pantai Ria Mekongga bersama sejumlah rekannya. Pemuda berusia 28 tahun itu meregang nyawa akibat luka tikaman di bagian punggung.
Tidak terima dengan kematian Gustin, puluhan keluarga korban mendatangi Arifuddin di jalan Badewi yang merupakan kerabat salah satu tersangka bernama Adi. Rumah tersebut pun nyaris menjadi amukan keluarga korban yang sempat melayangkan lemparan batu. Untunglah polisi bertindak cepat.
Aksi anarkis keluarga korban dapat dicegah puluhan aparat Polres Kolaka. Warga sekitar jalan Badewi awalnya menduga massa yang datang merupakan iring-iringan pemakaman jenasah. Namun warga kaget karena tiba-tiba massa berhenti di rumah Arifuddin dan mulai melemparinya dengan batu.
'' Padahal itu bukan rumah Adi yang diduga ikut mengeroyok tapi kediaman keluarganya. Kita juga tidak kenal yang nama Adi karena bukan orang di sini. Hanya kebetulan sering datang karena ada keluarganya," kata Busra salah seorang tetangga Arifudin.
Wakapolres Kolaka, Kompol Pambudi SIK, mengatakan, dalam kasus tersebut polisi telah menahan tiga dari enam tersangka yang diduga terlibat pengeroyokan. Sedangkan tiga lainnya masih dalam pengejaran polisi.
'' Saya minta jangan main hakim sendiri, karena ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah persoalan baru," bujuk Pambudi saat menenangkan massa. Keluarga korban akhirnya membubarkan diri setelah meminta agar polisi menangkap para pelaku pengeroyokan dan memproses sesuai hukum yang berlaku. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Polisi Bekuk Bandar Narkoba
Kolaka,
Sekian lama menjadi target operasi kepolisian, ''kiprah'' H. Anwar sebagai bandar Narkoba di Kolaka akhirnya usai. Jumat (13/2) lalu, pria berusia 45 tahun itu dibekuk anggota unit Narkoba yang berkolaborasi dengan tim buru sergap polisi setempat di pelabuhan Kolaka saat turun dari sebuah kapal ferry.
Dari tangan H. Anwar yang punya nama alias Pade tersebut, polisi menyita dua butir pil ekstasi dan sejumlah tablet suplemen penambah vitalitas dan kejantanan pria. Penangkapan terhadap H. Anwar itu sendiri bermula dari sebuah informasi intelejen yang diterima aparat kepolisian jika target operasi tersebut sedang menuju ke Kolaka menumpangi kapal ferry dari Bajoe.
Berbekal informasi A 1 itu, personil Polres Kolaka pun dikerahkan untuk menciduk H. Anwar. '' Tersangka adalah pemain lama untuk kasus Narkoba di Kolaka. Yang bersangkutan kita tahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,'' ujar Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Umar.
Sementara itu meski telah tertangkap tangan memiliki Narkoba namun tersangka masih berusaha mengelabui polisi dengan membantah bila barang haram tersebut adalah miliknya.
''Saya dikasih sama kenalan di pelabuhan Bajoe. Katanya itu obat kuat, ada juga obat kolesterol, makanya waktu digeledah polisi, tas saya buang ke laut. Jangan sampai yang saya dikasih itu shabu,'' kelit Anwar. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Sekian lama menjadi target operasi kepolisian, ''kiprah'' H. Anwar sebagai bandar Narkoba di Kolaka akhirnya usai. Jumat (13/2) lalu, pria berusia 45 tahun itu dibekuk anggota unit Narkoba yang berkolaborasi dengan tim buru sergap polisi setempat di pelabuhan Kolaka saat turun dari sebuah kapal ferry.
Dari tangan H. Anwar yang punya nama alias Pade tersebut, polisi menyita dua butir pil ekstasi dan sejumlah tablet suplemen penambah vitalitas dan kejantanan pria. Penangkapan terhadap H. Anwar itu sendiri bermula dari sebuah informasi intelejen yang diterima aparat kepolisian jika target operasi tersebut sedang menuju ke Kolaka menumpangi kapal ferry dari Bajoe.
Berbekal informasi A 1 itu, personil Polres Kolaka pun dikerahkan untuk menciduk H. Anwar. '' Tersangka adalah pemain lama untuk kasus Narkoba di Kolaka. Yang bersangkutan kita tahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,'' ujar Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Umar.
Sementara itu meski telah tertangkap tangan memiliki Narkoba namun tersangka masih berusaha mengelabui polisi dengan membantah bila barang haram tersebut adalah miliknya.
''Saya dikasih sama kenalan di pelabuhan Bajoe. Katanya itu obat kuat, ada juga obat kolesterol, makanya waktu digeledah polisi, tas saya buang ke laut. Jangan sampai yang saya dikasih itu shabu,'' kelit Anwar. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Eksekutif Diduga Merubah APBD
- Sewa Tenda 2007 Terbukti Mark Up
Kolaka,
Indikasi penyelewengan anggaran pada item pembiayaan sewa tenda sebesar Rp 1,2 miliar di Sekretariat Kabupaten Kolaka pada tahun 2007 semakin kuat. Modusnya adalah mark up. Data terbaru yang dihimpun Kendari Pos menemukan, dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) satuan kerja tersebut anggaran sewa tenda sebenarnya tergabung dengan anggaran rental mobil dan sewa elekton dengan total alokasi Rp 550 juta lebih. Hal ini juga dibenarkan anggota DPRD Kolaka, Asman Aras.
'' Saya sudah cek RKA sekretariat kantor bupati tahun 2007. Memang betul, sewa tenda itu hanya 450 juta rupiah dan berada dalam satu pos anggaran bersama rental mobil sekitar 30 juta lebih dan sewa elekton kurang lebih 80 juta rupiah,'' terang Caleg PKS dari daerah pemilihan Kolaka I ini.
Belakangan dalam APBD 2007 yang telah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif, pos anggaran tersebut berubah. Sewa tenda membengkak menjadi Rp 1,2 Milyar lebih dan terpisah dengan item pembiayaan sewa elekton Rp 100 juta serta rental mobil Rp 80 juta.
Peruntukan pos anggaran rental mobil maupun sewa elekton tersebut juga menimbulkan pertanyaan. Sebab aset kendaraan dinas Pemkab Kolaka lebih dari cukup. Begitu juga dengan adanya anggaran sewa elekton mengingat fasilitas hiburan itu sudah dimiliki pemerintah daerah.
Terkait dugaan revisi sepihak pihak eksekutif terhadap APBD yang telah ditetapkan melalui sidang paripurna di DPRD, Asman Aras menegaskan hal tersebut merupakan pelangaran hukum. ''APBD adalah produk peraturan daerah yang tidak bisa dirubah seenaknya. Kalaupun ada revisi maka hal itu harus atas persetujuan bersama dewan,'' pungkas Asman.
Selain tidak wajar anggaran sewa tenda yang selalu ada setiap tahun juga diduga dimonopoli satu rekanan pengusaha sewa tenda berinisial HY yang tak lain adalah pejabat fungsional di lingkup Dinas Pendidikan Kolaka. Padahal, pengusaha sejenis masih banyak terdapat di Kolaka.
Sementara itu, Aktivis LSM Transparansi Anggaran Publik (TAP) Kolaka, Darwis Sarkani mendesak penyidik Kejari Kolaka untuk serius menangani indikasi penyelewengan uang negara tersebut.
'' Jika Kejari tidak mampu menuntaskan kasus ini, maka saya akan melaporkan perkara ini ke kejaksaan tinggi. Jika perlu kepada KPK termasuk kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),'' warning Darwis.
Komentar serupa disampaikan Nasruddin Foker, aktivis LSM Prangkat Sultra. Mantan pengurus HMI Cabang Kendari ini menilai masih terdapat banyak indikasi korupsi yang terkesan didiamkan para penegak hukum di Bumi Mekongga selain sewa tenda.
Nasruddin mencontohkan, pengadaan perabotan di Rujab wakil bupati yang secara fisik telah diadakan namun tidak pernah ada pengumuman tender. '' Pertanyaan lain, kemana aset daerah berupa barang peninggalan wakil bupati sebelumnya Harun Rahim yang juga nilainya tidak sedikit, '' tambah Nasruddin.
Di Kejari Kolaka sendiri tercatat beberapa kasus dugaan penyimpangan anggaran yang sudah pernah diusut namun hingga tidak jelas penyelesaian hukumnya . Beberapa di antaranya adalah pengadaan ternak di Dinas Pertanian dan Peternakan Kolaka hingga dugaan korupsi pengadaan Alkes di Dinkes Kolaka yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan sudah disidik kepolisian namun kian tak jelas. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Kolaka,
Indikasi penyelewengan anggaran pada item pembiayaan sewa tenda sebesar Rp 1,2 miliar di Sekretariat Kabupaten Kolaka pada tahun 2007 semakin kuat. Modusnya adalah mark up. Data terbaru yang dihimpun Kendari Pos menemukan, dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) satuan kerja tersebut anggaran sewa tenda sebenarnya tergabung dengan anggaran rental mobil dan sewa elekton dengan total alokasi Rp 550 juta lebih. Hal ini juga dibenarkan anggota DPRD Kolaka, Asman Aras.
'' Saya sudah cek RKA sekretariat kantor bupati tahun 2007. Memang betul, sewa tenda itu hanya 450 juta rupiah dan berada dalam satu pos anggaran bersama rental mobil sekitar 30 juta lebih dan sewa elekton kurang lebih 80 juta rupiah,'' terang Caleg PKS dari daerah pemilihan Kolaka I ini.
Belakangan dalam APBD 2007 yang telah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif, pos anggaran tersebut berubah. Sewa tenda membengkak menjadi Rp 1,2 Milyar lebih dan terpisah dengan item pembiayaan sewa elekton Rp 100 juta serta rental mobil Rp 80 juta.
Peruntukan pos anggaran rental mobil maupun sewa elekton tersebut juga menimbulkan pertanyaan. Sebab aset kendaraan dinas Pemkab Kolaka lebih dari cukup. Begitu juga dengan adanya anggaran sewa elekton mengingat fasilitas hiburan itu sudah dimiliki pemerintah daerah.
Terkait dugaan revisi sepihak pihak eksekutif terhadap APBD yang telah ditetapkan melalui sidang paripurna di DPRD, Asman Aras menegaskan hal tersebut merupakan pelangaran hukum. ''APBD adalah produk peraturan daerah yang tidak bisa dirubah seenaknya. Kalaupun ada revisi maka hal itu harus atas persetujuan bersama dewan,'' pungkas Asman.
Selain tidak wajar anggaran sewa tenda yang selalu ada setiap tahun juga diduga dimonopoli satu rekanan pengusaha sewa tenda berinisial HY yang tak lain adalah pejabat fungsional di lingkup Dinas Pendidikan Kolaka. Padahal, pengusaha sejenis masih banyak terdapat di Kolaka.
Sementara itu, Aktivis LSM Transparansi Anggaran Publik (TAP) Kolaka, Darwis Sarkani mendesak penyidik Kejari Kolaka untuk serius menangani indikasi penyelewengan uang negara tersebut.
'' Jika Kejari tidak mampu menuntaskan kasus ini, maka saya akan melaporkan perkara ini ke kejaksaan tinggi. Jika perlu kepada KPK termasuk kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),'' warning Darwis.
Komentar serupa disampaikan Nasruddin Foker, aktivis LSM Prangkat Sultra. Mantan pengurus HMI Cabang Kendari ini menilai masih terdapat banyak indikasi korupsi yang terkesan didiamkan para penegak hukum di Bumi Mekongga selain sewa tenda.
Nasruddin mencontohkan, pengadaan perabotan di Rujab wakil bupati yang secara fisik telah diadakan namun tidak pernah ada pengumuman tender. '' Pertanyaan lain, kemana aset daerah berupa barang peninggalan wakil bupati sebelumnya Harun Rahim yang juga nilainya tidak sedikit, '' tambah Nasruddin.
Di Kejari Kolaka sendiri tercatat beberapa kasus dugaan penyimpangan anggaran yang sudah pernah diusut namun hingga tidak jelas penyelesaian hukumnya . Beberapa di antaranya adalah pengadaan ternak di Dinas Pertanian dan Peternakan Kolaka hingga dugaan korupsi pengadaan Alkes di Dinkes Kolaka yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan sudah disidik kepolisian namun kian tak jelas. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Senin 12 F ebruari 2009)
Imbas Negatif Penambangan Emas Tradisional di Bombana
Ditulis: Nuryadi
Kondisi tambang emas Bombana kini, sangat memprihatinkan. Sejak dikelola secara tradisional 1 November 2008 lalu, lingkungan di sekitarnya mengalami perubahan yang hanya membuat kepala menggeleng-geleng. Parah. Hanya itu kesan yang tertinggal.
Bukan rahasia lagi. Masuk di kawasan tambang emas Bombana bisa dilalui dengan dua akses. Mau jalur legal atau illegal. Begitu juga dengan sarana transportasi menuju areal yang kini dihuni puluhan ribu orang itu.
Selain ojek motor, juga ada kendaraan roda empat dengan sistem penggerak empat roda serta beberapa jenis mobil. Transportasi ini selalu menunggu penumpang di terminal, pelabuhan, serta di pintu-pintu kedatangan lainnya.
Tarif masuk ke lokasi tambang bervariasi, mulai Rp 80 ribuan hingga Rp 100 ribu tiap orang. "Ongkos itu sudah termasuk bayaran di pintu masuk atau palang," kata salah seorang sopir.
Entah siapa yang mematok nilai seperti itu. Sebab dinas perhubungan setempat tidak pernah mengeluarkan tarif resmi kendaraan yang keluar masuk di zona emas itu. "Kalau masih menggunakan plat hitam, maka statusnya illegal bila digunakan mengangkut penumpang," kata Kadishub Bombana, Sukarnaeni beberapa waktu lalu di Kantor Bupati.
Akhir Januari lalu, koran ini untuk ketiga kali memasuki kawasan tambang emas Bombana. Dengan menumpang ojek, butuh waktu hampir tiga jam dari Kasipute untuk sampai di perbatasan sentra permukiman (SP) 8 dan SP 9. Itu karena kondisi jalan yang lubang dan berlumpur.
"Kalau seperti mobil hard top atau Strada, medan begini dilibas habis. Kalau kita tukang ojek harus dibantu dengan dua kaki agar tidak jatuh dan tetap jalan," kata tukang ojek bernama Upik.
Di sepanjang jalan menuju SP 8, puluhan kendaraan masih terlihat lalu lalang. Begitu mendekati eks pemukiman transmigrasi itu, yang nampak adalah ribuan bahkan puluhan ribu tenda milik para pendulang. Menurut Upik di bawah tenda itulah, pendulang memasak, makan dan beristrahat.
Penemuan tambang emas memang mampu merubah wajah kawasan eks pemukiman transmigrasi itu. Kehadiran puluhan ribu pendulang serta seribu pedagang menjadikan daerah tersebut melebihi keramaian Kasipute, ibu kota Kabupaten Bombana.
Namun sayang kehadiran puluhan ribu pendulang itu, ternyata juga berdampak dengan kerusakan lingkungan di sekelilingnya. Tanah di SP 8 sudah tidak utuh lagi. Lubang tikus tersebar di mana-mana dengan kedalaman dua hingga 20-an meter. Yang mencengangkan lagi, di bawah tenda yang ditempati pendulang ternyata telah berbentuk terowongan yang sewaktu-waktu bisa ambruk.
Menurut Bobi, pendulang asal Manado, khusus di SP 8 lubang tikus yang ada sudah mencapai puluhan ribu. "Kalau kedalaman 11 meter berarti kami juga menggali secara horizontal dengan panjang yang sama. Jadi dibawah tenda itu tanahnya sudah kosong," tutur Bobi kepada koran ini sambil menunjuk salah satu tenda yang ditempati salah seorang pendulang.
Rusaknya lingkungan di kawasan itu juga disebabkan adanya pengelolaan tambang emas dengan mesin. Akibat pengoperasian alat-alat berat secara illegal itu, lubang-lubang tikus bertambah parah. Jika sebelumnya berlingkar satu atau dua meter, setelah adanya mesin diameternya berambah menjadi lima hingga 10 meter.
Di SP 8 juga tak terbilang berapa jumlah lubang berukuran besar akibat illegal mining itu. Selain lubang tikus yang berserakan, kerusakan paling parah terlihat di aliran sungai yang melintas di SP 8 dan SP 9. Air sungai di dua tempat itu bahkan sudah tak mengalir.
"Lingkungan di seluruh kawasan pertambangan memang rusak total. Aliran sungai sudah tidak berbentuk lagi. Kami berharap kehadiran investor yang melakukan kuasa penambangan bisa mereklamasi lingkungan ini," ujar Laode Rusdin, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Kabupaten Bombana.
Leo Candra, komisaris PT Panca Logam Makmur, salah satu perusahaan yang diakomodir mengelola tambang emas Bombana, khususnya di SP 8 mengatakan secara moril perusahaannya ikut bertanggung jawab mereklamasi kondisi lingkungan yang masuk dalam lokasinya.
"Butuh dana besar untuk mereklamasi lubang-lubang tikus itu, makanya kami akan duduk bersama pemerintah untuk menanggulangi. Khusus di kawasan saya, lubang tikus yang ada sekitar puluhan ribu," kata Leo.
Kadistamben Bombana Cecep Trisnajayadi juga tidak memungkiri terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah di kawasan tambang emas akibat pertambangan rakyat. Namun begitu, Cecep merasa yakin kehadiran investor untuk mengelola tambang tersebut bisa membantu penyelesaiannya.
Sebab sesuai syarat yang diajukan Bupati Atikurahman, investor yang diakomodir harus mereklamasi lingkungan yang rusak akibat tambang rakyat, melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, serta mengakomodir dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya. "Panca Logam termasuk dua perusahaan lain yang sudah diakomodir sanggup memenuhi persyaratan tersebut," ungkap Cecep. (Sumber: www.kendaripos.co.id / Selasa. 17 Februari 2009)
Kondisi tambang emas Bombana kini, sangat memprihatinkan. Sejak dikelola secara tradisional 1 November 2008 lalu, lingkungan di sekitarnya mengalami perubahan yang hanya membuat kepala menggeleng-geleng. Parah. Hanya itu kesan yang tertinggal.
Bukan rahasia lagi. Masuk di kawasan tambang emas Bombana bisa dilalui dengan dua akses. Mau jalur legal atau illegal. Begitu juga dengan sarana transportasi menuju areal yang kini dihuni puluhan ribu orang itu.
Selain ojek motor, juga ada kendaraan roda empat dengan sistem penggerak empat roda serta beberapa jenis mobil. Transportasi ini selalu menunggu penumpang di terminal, pelabuhan, serta di pintu-pintu kedatangan lainnya.
Tarif masuk ke lokasi tambang bervariasi, mulai Rp 80 ribuan hingga Rp 100 ribu tiap orang. "Ongkos itu sudah termasuk bayaran di pintu masuk atau palang," kata salah seorang sopir.
Entah siapa yang mematok nilai seperti itu. Sebab dinas perhubungan setempat tidak pernah mengeluarkan tarif resmi kendaraan yang keluar masuk di zona emas itu. "Kalau masih menggunakan plat hitam, maka statusnya illegal bila digunakan mengangkut penumpang," kata Kadishub Bombana, Sukarnaeni beberapa waktu lalu di Kantor Bupati.
Akhir Januari lalu, koran ini untuk ketiga kali memasuki kawasan tambang emas Bombana. Dengan menumpang ojek, butuh waktu hampir tiga jam dari Kasipute untuk sampai di perbatasan sentra permukiman (SP) 8 dan SP 9. Itu karena kondisi jalan yang lubang dan berlumpur.
"Kalau seperti mobil hard top atau Strada, medan begini dilibas habis. Kalau kita tukang ojek harus dibantu dengan dua kaki agar tidak jatuh dan tetap jalan," kata tukang ojek bernama Upik.
Di sepanjang jalan menuju SP 8, puluhan kendaraan masih terlihat lalu lalang. Begitu mendekati eks pemukiman transmigrasi itu, yang nampak adalah ribuan bahkan puluhan ribu tenda milik para pendulang. Menurut Upik di bawah tenda itulah, pendulang memasak, makan dan beristrahat.
Penemuan tambang emas memang mampu merubah wajah kawasan eks pemukiman transmigrasi itu. Kehadiran puluhan ribu pendulang serta seribu pedagang menjadikan daerah tersebut melebihi keramaian Kasipute, ibu kota Kabupaten Bombana.
Namun sayang kehadiran puluhan ribu pendulang itu, ternyata juga berdampak dengan kerusakan lingkungan di sekelilingnya. Tanah di SP 8 sudah tidak utuh lagi. Lubang tikus tersebar di mana-mana dengan kedalaman dua hingga 20-an meter. Yang mencengangkan lagi, di bawah tenda yang ditempati pendulang ternyata telah berbentuk terowongan yang sewaktu-waktu bisa ambruk.
Menurut Bobi, pendulang asal Manado, khusus di SP 8 lubang tikus yang ada sudah mencapai puluhan ribu. "Kalau kedalaman 11 meter berarti kami juga menggali secara horizontal dengan panjang yang sama. Jadi dibawah tenda itu tanahnya sudah kosong," tutur Bobi kepada koran ini sambil menunjuk salah satu tenda yang ditempati salah seorang pendulang.
Rusaknya lingkungan di kawasan itu juga disebabkan adanya pengelolaan tambang emas dengan mesin. Akibat pengoperasian alat-alat berat secara illegal itu, lubang-lubang tikus bertambah parah. Jika sebelumnya berlingkar satu atau dua meter, setelah adanya mesin diameternya berambah menjadi lima hingga 10 meter.
Di SP 8 juga tak terbilang berapa jumlah lubang berukuran besar akibat illegal mining itu. Selain lubang tikus yang berserakan, kerusakan paling parah terlihat di aliran sungai yang melintas di SP 8 dan SP 9. Air sungai di dua tempat itu bahkan sudah tak mengalir.
"Lingkungan di seluruh kawasan pertambangan memang rusak total. Aliran sungai sudah tidak berbentuk lagi. Kami berharap kehadiran investor yang melakukan kuasa penambangan bisa mereklamasi lingkungan ini," ujar Laode Rusdin, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Kabupaten Bombana.
Leo Candra, komisaris PT Panca Logam Makmur, salah satu perusahaan yang diakomodir mengelola tambang emas Bombana, khususnya di SP 8 mengatakan secara moril perusahaannya ikut bertanggung jawab mereklamasi kondisi lingkungan yang masuk dalam lokasinya.
"Butuh dana besar untuk mereklamasi lubang-lubang tikus itu, makanya kami akan duduk bersama pemerintah untuk menanggulangi. Khusus di kawasan saya, lubang tikus yang ada sekitar puluhan ribu," kata Leo.
Kadistamben Bombana Cecep Trisnajayadi juga tidak memungkiri terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah di kawasan tambang emas akibat pertambangan rakyat. Namun begitu, Cecep merasa yakin kehadiran investor untuk mengelola tambang tersebut bisa membantu penyelesaiannya.
Sebab sesuai syarat yang diajukan Bupati Atikurahman, investor yang diakomodir harus mereklamasi lingkungan yang rusak akibat tambang rakyat, melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, serta mengakomodir dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya. "Panca Logam termasuk dua perusahaan lain yang sudah diakomodir sanggup memenuhi persyaratan tersebut," ungkap Cecep. (Sumber: www.kendaripos.co.id / Selasa. 17 Februari 2009)
Polisi Harus Tahu TPS
Kolaka,KP
Untuk mengefektifkan tugas pengamanan saat Pemilu legislatif dan presiden mendatang, Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli meminta jajarannya yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) agar mengenali lokasi penugasannya. Termasuk mengakrabi para petugas pemungutan suara.
Penegasan itu disampaikan Kapolres saat membuka kegiatan pelatihan pra operasi mantap brata 2009 dalam mematangkan persiapan pengamanan Pemilu.
"Saya minta jangan ada anggota yang main kira-kira. Makanya saya tegaskan agar semua tau apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam melakukan pengamanan nantinya. Kenali TPS dan petugas pemungutan suara di lokasi anda ditempatkan," ulang Rodjak menegaskan dihadapan ratusan anggotanya.
Dalam kesempatan itu Kapolres juga membacakan instruksi Kapolri yang meminta agar pelatihan operasi mantap Brata benar-benar dapat meningkatkan kinerja polisi sehingga mampu menampilkan personil yang responsif dan adaptif didukung peralatan yang memadai.
"Cara bertindak yang cermat dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah cepat untuk menjawab harapan masyarakat," ujar perwira yang sebelumnya bertugas di Polda Sultra ini.
Materi pelatihan yang berlangsung empat hari tersebur meliputi bidang Dalmas, Lalulintas, Reserse, Intelejen, Samapta dan unit kerja lainnya. Selain menerima materi kelas, pelatihan juga diadakan dalam bentuk simulasi di lapangan. (m2/cok)/(Sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa17 Februari 2009)
Untuk mengefektifkan tugas pengamanan saat Pemilu legislatif dan presiden mendatang, Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli meminta jajarannya yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) agar mengenali lokasi penugasannya. Termasuk mengakrabi para petugas pemungutan suara.
Penegasan itu disampaikan Kapolres saat membuka kegiatan pelatihan pra operasi mantap brata 2009 dalam mematangkan persiapan pengamanan Pemilu.
"Saya minta jangan ada anggota yang main kira-kira. Makanya saya tegaskan agar semua tau apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam melakukan pengamanan nantinya. Kenali TPS dan petugas pemungutan suara di lokasi anda ditempatkan," ulang Rodjak menegaskan dihadapan ratusan anggotanya.
Dalam kesempatan itu Kapolres juga membacakan instruksi Kapolri yang meminta agar pelatihan operasi mantap Brata benar-benar dapat meningkatkan kinerja polisi sehingga mampu menampilkan personil yang responsif dan adaptif didukung peralatan yang memadai.
"Cara bertindak yang cermat dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah cepat untuk menjawab harapan masyarakat," ujar perwira yang sebelumnya bertugas di Polda Sultra ini.
Materi pelatihan yang berlangsung empat hari tersebur meliputi bidang Dalmas, Lalulintas, Reserse, Intelejen, Samapta dan unit kerja lainnya. Selain menerima materi kelas, pelatihan juga diadakan dalam bentuk simulasi di lapangan. (m2/cok)/(Sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa17 Februari 2009)
Polisi Harus Tahu TPS
Kolaka,KP
Untuk mengefektifkan tugas pengamanan saat Pemilu legislatif dan presiden mendatang, Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli meminta jajarannya yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) agar mengenali lokasi penugasannya. Termasuk mengakrabi para petugas pemungutan suara.
Penegasan itu disampaikan Kapolres saat membuka kegiatan pelatihan pra operasi mantap brata 2009 dalam mematangkan persiapan pengamanan Pemilu.
"Saya minta jangan ada anggota yang main kira-kira. Makanya saya tegaskan agar semua tau apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam melakukan pengamanan nantinya. Kenali TPS dan petugas pemungutan suara di lokasi anda ditempatkan," ulang Rodjak menegaskan dihadapan ratusan anggotanya.
Dalam kesempatan itu Kapolres juga membacakan instruksi Kapolri yang meminta agar pelatihan operasi mantap Brata benar-benar dapat meningkatkan kinerja polisi sehingga mampu menampilkan personil yang responsif dan adaptif didukung peralatan yang memadai.
"Cara bertindak yang cermat dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah cepat untuk menjawab harapan masyarakat," ujar perwira yang sebelumnya bertugas di Polda Sultra ini.
Materi pelatihan yang berlangsung empat hari tersebur meliputi bidang Dalmas, Lalulintas, Reserse, Intelejen, Samapta dan unit kerja lainnya. Selain menerima materi kelas, pelatihan juga diadakan dalam bentuk simulasi di lapangan. (m2/cok)/(Sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa17 Februari 2009)
Untuk mengefektifkan tugas pengamanan saat Pemilu legislatif dan presiden mendatang, Kapolres Kolaka, AKBP M Rodjak Sulaeli meminta jajarannya yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) agar mengenali lokasi penugasannya. Termasuk mengakrabi para petugas pemungutan suara.
Penegasan itu disampaikan Kapolres saat membuka kegiatan pelatihan pra operasi mantap brata 2009 dalam mematangkan persiapan pengamanan Pemilu.
"Saya minta jangan ada anggota yang main kira-kira. Makanya saya tegaskan agar semua tau apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam melakukan pengamanan nantinya. Kenali TPS dan petugas pemungutan suara di lokasi anda ditempatkan," ulang Rodjak menegaskan dihadapan ratusan anggotanya.
Dalam kesempatan itu Kapolres juga membacakan instruksi Kapolri yang meminta agar pelatihan operasi mantap Brata benar-benar dapat meningkatkan kinerja polisi sehingga mampu menampilkan personil yang responsif dan adaptif didukung peralatan yang memadai.
"Cara bertindak yang cermat dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah cepat untuk menjawab harapan masyarakat," ujar perwira yang sebelumnya bertugas di Polda Sultra ini.
Materi pelatihan yang berlangsung empat hari tersebur meliputi bidang Dalmas, Lalulintas, Reserse, Intelejen, Samapta dan unit kerja lainnya. Selain menerima materi kelas, pelatihan juga diadakan dalam bentuk simulasi di lapangan. (m2/cok)/(Sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa17 Februari 2009)
Nona Ceng Menyerahkan Diri
Tapi ''Dibebaskan'' Jaksa
Kolaka,
Setelah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Kolaka karena tidak kooperatif menjalani pemeriksaan atas sejumlah perkara hukum, Lily Yaury atau lebih dikenal dengan nama Nona Ceng diam-diam telah menyerahkan diri ke Mapolres Kolaka, akhir pekan lalu.
Penyerahan diri direktris CV Dewi Putri itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Kolaka AKP Agus Umar. "Nona Ceng memang sudah datang sendiri ke Polres dan langsung kita serahkan ke penyidik kejaksaan bersama berkas perkaranya," terang Agus, kemarin. Dengan alasan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan Nona Ceng tidak ditahan.
Herlina Rauf, jaksa yang menangani perkara pengusaha keturunan tersebut juga membenarkan adanya pelimpahan berkas bersama tersangka dari penyidik Polres. "Ini sebenarnya pelimpahan kedua karena berkasnya sudah lama lengkap atau P 21 tapi karena tersangkanya buron jadi belum bisa kita limpahkan ke pengadilan," ujar Kasi Datun Kejari Kolaka ini.
Jaksa tidak melakukan penahanan terhadap tersangka meskipun saat ditangani polisi yang bersangkutan kerap ingkar dari pemeriksaan sehingga ditetapkan sebagai DPO. "Tidak kita tahan karena sudah ada jaminan dari anaknya yang bernama Yusuf jika tersangka akan bersikap koperatif," tambah jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejari Kendari ini.
Kasus baru yang kini membelit Nona Ceng yakni perusakan terhadap lahan sejumlah petani di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga akibat aktivitas tambang galian C yang belakangan diketahui tidak berizin. Akibat tindakan tersebut Nona Ceng dikenakan pasal 362 tentang pencurian dan perusakan tanaman.
"Dalam waktu dekat ini berkasnya akan segera kita limpahkan ke pengadilan," pungkas Herlina. (m2/cok)(Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Selasa, 17 F ebruari 2009)
Kolaka,
Setelah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Kolaka karena tidak kooperatif menjalani pemeriksaan atas sejumlah perkara hukum, Lily Yaury atau lebih dikenal dengan nama Nona Ceng diam-diam telah menyerahkan diri ke Mapolres Kolaka, akhir pekan lalu.
Penyerahan diri direktris CV Dewi Putri itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Kolaka AKP Agus Umar. "Nona Ceng memang sudah datang sendiri ke Polres dan langsung kita serahkan ke penyidik kejaksaan bersama berkas perkaranya," terang Agus, kemarin. Dengan alasan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan Nona Ceng tidak ditahan.
Herlina Rauf, jaksa yang menangani perkara pengusaha keturunan tersebut juga membenarkan adanya pelimpahan berkas bersama tersangka dari penyidik Polres. "Ini sebenarnya pelimpahan kedua karena berkasnya sudah lama lengkap atau P 21 tapi karena tersangkanya buron jadi belum bisa kita limpahkan ke pengadilan," ujar Kasi Datun Kejari Kolaka ini.
Jaksa tidak melakukan penahanan terhadap tersangka meskipun saat ditangani polisi yang bersangkutan kerap ingkar dari pemeriksaan sehingga ditetapkan sebagai DPO. "Tidak kita tahan karena sudah ada jaminan dari anaknya yang bernama Yusuf jika tersangka akan bersikap koperatif," tambah jaksa yang sebelumnya bertugas di Kejari Kendari ini.
Kasus baru yang kini membelit Nona Ceng yakni perusakan terhadap lahan sejumlah petani di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga akibat aktivitas tambang galian C yang belakangan diketahui tidak berizin. Akibat tindakan tersebut Nona Ceng dikenakan pasal 362 tentang pencurian dan perusakan tanaman.
"Dalam waktu dekat ini berkasnya akan segera kita limpahkan ke pengadilan," pungkas Herlina. (m2/cok)(Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Selasa, 17 F ebruari 2009)
Bendahara Sekretariat dan Rekanan Diperiksa
-Dalam Penyelewengan Sewa Tenda Rp 1,2 Milyar
Kolaka
Kejaksaan Negeri Kolaka mulai memeriksa sejumlah pejabat yang diduga terkait dugaan korupsi sewa tenda tahun 2007 senilai Rp 1,2 milyar pada pos belanja Sekretariat Kantor Bupati Kolaka. Kasi Intel Kejari Kolaka, M Ridwan mengaku pihaknya telah meminta keterangan bendahara sekretariat berinisial S dan pengusaha tenda HY yang juga seorang pejabat fungsional di Diknas Kolaka.
Namun dengan alasan masih tahap pengumpulan data (puldata), Ridwan terkesan pelit informasi dan tidak merinci materi pemeriksaan.
"Yang jelas kita serius mengusut kasus ini. Untuk sementara dua orang sudah kita mintai keterangan yakni bendahara dan pemilik sewa tenda," terang Ridwan.
Sementara itu data yang dihimpun Kendari Pos menemukan jika anggaran sewa tenda senilai Rp 1,2 Milyar ternyata tidak hanya dianggarkan dalam APBD 2007 saja. Tetapi item pembiayaan serupa juga dimasukkan kembali dalam APBD 2008 senilai Rp 900 juta lebih dan ditambah lagi sebesar Rp 300 juta lebih pada perubahan anggaran.
Dengan begitu, khusus untuk sewa tenda dalam dua tahun terakhir saja sudah menghabiskan uang daerah sebesar Rp 2,4 milyar lebih. Terkait data tersebut, sejumlah aktivis LSM di Kolaka kembali mendesak agar jaksa memeriksa seluruh pejabat yang terkait masalah ini. Apalagi kuat dugaan jika anggaran yang direvisi pihak eksekutif secara sepihak tidak hanya sewa tenda saja.
"Ini sangat menciderai masyarakat Kolaka. Bayangkan jika dana 2,4 milyar rupiah itu dipakai membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, atau untuk bedah rumah Aladin, pasti akan lebih bermanfaat," terang Nasruddin Foker, dari LSM Prangkat Sultra.
Sebelumnya anggota DPRD Kolaka Asman Aras mengungkapkan jika dalam APBD tahun 2007 anggaran sewa tenda yang disetujui dewan hanya Rp 550 juta lebih. Total dana itu sudah termasuk biaya rental mobil Rp 30 juta lebih dan sewa elekton Rp 80 juta lebih. Anggaran sewa tenda sendiri hanya berkisar Rp 450 juta.
Belakangan terungkap jika APBD yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah diduga telah revisi sepihak oleh eksekutif. Sebab, belakangan anggaran sewa tenda itu membengkak hingga Rp 1,2 milyar tahun 2007 dan anggaran serupa di 2008 lalu. (m2/cok).(Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Rabu, 18 F ebruari 2009)
Kolaka
Kejaksaan Negeri Kolaka mulai memeriksa sejumlah pejabat yang diduga terkait dugaan korupsi sewa tenda tahun 2007 senilai Rp 1,2 milyar pada pos belanja Sekretariat Kantor Bupati Kolaka. Kasi Intel Kejari Kolaka, M Ridwan mengaku pihaknya telah meminta keterangan bendahara sekretariat berinisial S dan pengusaha tenda HY yang juga seorang pejabat fungsional di Diknas Kolaka.
Namun dengan alasan masih tahap pengumpulan data (puldata), Ridwan terkesan pelit informasi dan tidak merinci materi pemeriksaan.
"Yang jelas kita serius mengusut kasus ini. Untuk sementara dua orang sudah kita mintai keterangan yakni bendahara dan pemilik sewa tenda," terang Ridwan.
Sementara itu data yang dihimpun Kendari Pos menemukan jika anggaran sewa tenda senilai Rp 1,2 Milyar ternyata tidak hanya dianggarkan dalam APBD 2007 saja. Tetapi item pembiayaan serupa juga dimasukkan kembali dalam APBD 2008 senilai Rp 900 juta lebih dan ditambah lagi sebesar Rp 300 juta lebih pada perubahan anggaran.
Dengan begitu, khusus untuk sewa tenda dalam dua tahun terakhir saja sudah menghabiskan uang daerah sebesar Rp 2,4 milyar lebih. Terkait data tersebut, sejumlah aktivis LSM di Kolaka kembali mendesak agar jaksa memeriksa seluruh pejabat yang terkait masalah ini. Apalagi kuat dugaan jika anggaran yang direvisi pihak eksekutif secara sepihak tidak hanya sewa tenda saja.
"Ini sangat menciderai masyarakat Kolaka. Bayangkan jika dana 2,4 milyar rupiah itu dipakai membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, atau untuk bedah rumah Aladin, pasti akan lebih bermanfaat," terang Nasruddin Foker, dari LSM Prangkat Sultra.
Sebelumnya anggota DPRD Kolaka Asman Aras mengungkapkan jika dalam APBD tahun 2007 anggaran sewa tenda yang disetujui dewan hanya Rp 550 juta lebih. Total dana itu sudah termasuk biaya rental mobil Rp 30 juta lebih dan sewa elekton Rp 80 juta lebih. Anggaran sewa tenda sendiri hanya berkisar Rp 450 juta.
Belakangan terungkap jika APBD yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah diduga telah revisi sepihak oleh eksekutif. Sebab, belakangan anggaran sewa tenda itu membengkak hingga Rp 1,2 milyar tahun 2007 dan anggaran serupa di 2008 lalu. (m2/cok).(Sumber: www.kendaripos.co.id/edisi Rabu, 18 F ebruari 2009)
Fery Kolaka-Bajoe Nyaris Tenggelam
Kolaka,
Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Kolaka beberapa hari terakhir ini ternyata tidak hanya menimbulkan bencana banjir dan putusnya jembatan tamborasi yang menghubungkan kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Akhir pekan lalu, sebuah kapal fery Muhlisa dengan jalur pelayaran dari Kolaka menuju Bajoe, nyaris tenggelam dihantam ombak setinggi 5 meter.
Manajer operasional Angkutan Sungai dan Perairan (ASDP) Kolaka, M Idris, mengatakan kapal bermuatan penumpang dan kendaraan tersebut dihantam ombak saat berada di sekitar Pulau Lambasina.
"Saat diterpa ombak lima meter Sabtu (14/2) lalu itu, penumpang mulai panik. Kapten kapal akhirnya memutuskan membatalkan pelayaran dan kembali ke pelabuhan Kolaka," terang Idris, kemarin.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah kendaraan yang berada di dek kapal ringsek karena saling berbenturan saat ombak keras menghantam. Idris menambahkan saaat kapal hendak diberangkatkan, cuaca dalam kondisi normal.
Itu terlihat dari alat pemantau yang dimiliki ASDP. Namun kondisi cuaca yang tidak menentu, membuat semua berubah dalam beberapa saat. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/ Rabu, 18 Februari 2009)
Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Kolaka beberapa hari terakhir ini ternyata tidak hanya menimbulkan bencana banjir dan putusnya jembatan tamborasi yang menghubungkan kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara. Akhir pekan lalu, sebuah kapal fery Muhlisa dengan jalur pelayaran dari Kolaka menuju Bajoe, nyaris tenggelam dihantam ombak setinggi 5 meter.
Manajer operasional Angkutan Sungai dan Perairan (ASDP) Kolaka, M Idris, mengatakan kapal bermuatan penumpang dan kendaraan tersebut dihantam ombak saat berada di sekitar Pulau Lambasina.
"Saat diterpa ombak lima meter Sabtu (14/2) lalu itu, penumpang mulai panik. Kapten kapal akhirnya memutuskan membatalkan pelayaran dan kembali ke pelabuhan Kolaka," terang Idris, kemarin.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah kendaraan yang berada di dek kapal ringsek karena saling berbenturan saat ombak keras menghantam. Idris menambahkan saaat kapal hendak diberangkatkan, cuaca dalam kondisi normal.
Itu terlihat dari alat pemantau yang dimiliki ASDP. Namun kondisi cuaca yang tidak menentu, membuat semua berubah dalam beberapa saat. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id/ Rabu, 18 Februari 2009)
Sopir Tikam Seprofesinya
Sopir Tikam Seprofesinya
Kolaka,
Sementara waktu, Rian alias Momo akan kehilangan pendapatan tetapnya sebagai sopir angkutan umum rute Sabilambo-Pomalaa. Pemuda berusia 16 tahun ini harus terbaring di rumah sakit Kolaka dengan kondisi kritis akibat empat luka tikaman dari tersangka Erwan alias Ciwang yang juga berprofesi sopir di terminal Larumbalangi, Sabilambo.
Versi Rian, peristiwa pada Selasa (17/2) lalu itu berawal dari aksi pemalakan yang dilakukan tersangka di depan terminal Sabilambo pada dirinya. Irwan meminta uang sebesar Rp 5000, namun hanya diberi Rp 1000. " Waktu Ciwang kembali, tiba-tiba langsung dia tikam saya dengan sangkur," ujar warga Pomalaa itu saat ditemui di ruang UGD RSUD Kolaka, kemarin.
Namun tersangka punya cerita lain lagi. Ditemui di ruang penyidik Polres, Erwan mengaku melakukan penikamam karena tersinggung dihina korban. "Dia tantang saya sebagai laki-laki untuk pulang mengambil badik dan menungg saya di terminal," ujar Erwan.
Merasa tertantang, warga kompleks Transat Wundulako ini pun benar-benar pulang ke rumah dan kembali dengan sebilah sangkur yang langsung dihujamkan ke tubuh korban hingga menimbulkan luka tusuk di bagian lengan dan perut.
Untunglah peristiwa tersebut sempat terpantau oleh anggota Polres Kolaka yang tengah berpatroli di sekitar terminal Sabilambo yang langsung menangkap korban bersama barang bukti sebuah senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar yang ditemui mengaku, kasusnya tersebut telah diusut penyidik untuk proses hukum selanjutnya. '' Kami juga sudah menahan tersangka bersama barang bukti,'' ujar Agus Umar. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id edisi Jumat, 20 Februari 2009)
Kolaka,
Sementara waktu, Rian alias Momo akan kehilangan pendapatan tetapnya sebagai sopir angkutan umum rute Sabilambo-Pomalaa. Pemuda berusia 16 tahun ini harus terbaring di rumah sakit Kolaka dengan kondisi kritis akibat empat luka tikaman dari tersangka Erwan alias Ciwang yang juga berprofesi sopir di terminal Larumbalangi, Sabilambo.
Versi Rian, peristiwa pada Selasa (17/2) lalu itu berawal dari aksi pemalakan yang dilakukan tersangka di depan terminal Sabilambo pada dirinya. Irwan meminta uang sebesar Rp 5000, namun hanya diberi Rp 1000. " Waktu Ciwang kembali, tiba-tiba langsung dia tikam saya dengan sangkur," ujar warga Pomalaa itu saat ditemui di ruang UGD RSUD Kolaka, kemarin.
Namun tersangka punya cerita lain lagi. Ditemui di ruang penyidik Polres, Erwan mengaku melakukan penikamam karena tersinggung dihina korban. "Dia tantang saya sebagai laki-laki untuk pulang mengambil badik dan menungg saya di terminal," ujar Erwan.
Merasa tertantang, warga kompleks Transat Wundulako ini pun benar-benar pulang ke rumah dan kembali dengan sebilah sangkur yang langsung dihujamkan ke tubuh korban hingga menimbulkan luka tusuk di bagian lengan dan perut.
Untunglah peristiwa tersebut sempat terpantau oleh anggota Polres Kolaka yang tengah berpatroli di sekitar terminal Sabilambo yang langsung menangkap korban bersama barang bukti sebuah senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Kolaka, AKP Agus Umar yang ditemui mengaku, kasusnya tersebut telah diusut penyidik untuk proses hukum selanjutnya. '' Kami juga sudah menahan tersangka bersama barang bukti,'' ujar Agus Umar. (m2/cok). (Sumber: www.kendaripos.co.id edisi Jumat, 20 Februari 2009)
Jumat, 13 Februari 2009
Tarif Angkot Turun 10 Persen
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Sabtu, 14 Februari 2009)
Kolaka,KP
Pasca penurunan harga BBM, Dishub Kolaka akhirnya menetapkan penurunan tarif angkutan kota dan pedesaan sebesar 10 persen. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Bupati Kolaka Nomor 23 tahun 2009 dan mulai berlaku Februari ini.
Untuk tarif angkutan dalam kota tarif penumpang umum yang dulunya Rp 2500 turun menjadi Rp 2.200. Ongkos pelajar dan mahasiswa yang sebelumnya Rp 1500 kini menjadi Rp 1300. Demikian halnya untuk tarif angkutan pedesaan yang juga mengalami menurunan 10 persen.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kolaka, Drs Gunawan MM, mengatakan penurunan tarif angkutan tersebut sudah melebihi ketentuan dari departemen perhubungan yang menetapkan penurunan tarif sebesar 7,2 persen.
Ia mengatakan, dalam rapat pertama penetapan penurunan tarif bersama perwakilan sopir angkot, pelajar, mahasiswa dan pihak Organda sempat berjalan alot. Pasalnya SK pertama yang dikeluarkan Bupati ditolak.
Perwakilan sopir maupun mahasiswa dan pelajar menilai tarif yang tertuang dalam SK pertama yakni tarif umum Rp 2250 dan pelajar mahasiswa Rp 1350 dianggap merugikan.
"Alasan penolakan sopir maupun mahasiswa sama. Mereka meminta agar jumlahnya dibulatkan karena uang recehan sulit didapatkan, sehingga SK bupati yang pertama kita revisi" ujar Gunawan.
Sosialisasi tarif sudah dilakukan dengan menempelkan SK tarif baru tersebut disetiap angkutan umum. "Ini akan kita awasi jika ada sopir angkot yang tidak mematuhi maka sangsi tegas akan kita berikan hingga pencabutan izin trayek kendaraan," pungkas Gunawan. (m2/cok)
Kolaka,KP
Pasca penurunan harga BBM, Dishub Kolaka akhirnya menetapkan penurunan tarif angkutan kota dan pedesaan sebesar 10 persen. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Bupati Kolaka Nomor 23 tahun 2009 dan mulai berlaku Februari ini.
Untuk tarif angkutan dalam kota tarif penumpang umum yang dulunya Rp 2500 turun menjadi Rp 2.200. Ongkos pelajar dan mahasiswa yang sebelumnya Rp 1500 kini menjadi Rp 1300. Demikian halnya untuk tarif angkutan pedesaan yang juga mengalami menurunan 10 persen.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kolaka, Drs Gunawan MM, mengatakan penurunan tarif angkutan tersebut sudah melebihi ketentuan dari departemen perhubungan yang menetapkan penurunan tarif sebesar 7,2 persen.
Ia mengatakan, dalam rapat pertama penetapan penurunan tarif bersama perwakilan sopir angkot, pelajar, mahasiswa dan pihak Organda sempat berjalan alot. Pasalnya SK pertama yang dikeluarkan Bupati ditolak.
Perwakilan sopir maupun mahasiswa dan pelajar menilai tarif yang tertuang dalam SK pertama yakni tarif umum Rp 2250 dan pelajar mahasiswa Rp 1350 dianggap merugikan.
"Alasan penolakan sopir maupun mahasiswa sama. Mereka meminta agar jumlahnya dibulatkan karena uang recehan sulit didapatkan, sehingga SK bupati yang pertama kita revisi" ujar Gunawan.
Sosialisasi tarif sudah dilakukan dengan menempelkan SK tarif baru tersebut disetiap angkutan umum. "Ini akan kita awasi jika ada sopir angkot yang tidak mematuhi maka sangsi tegas akan kita berikan hingga pencabutan izin trayek kendaraan," pungkas Gunawan. (m2/cok)
Pascasarjana PPW Studi Banding di Kolaka
(Sumber: www.kendaripos.co.id/ Sabtu, 14 Februari 2009)
Kendari, KP
Mahasiswa pasca sarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan (PPW) Unhalu menggelar studi banding banding tanggal 9 - 10 Pebruari di Kabupaten Kolaka. Studi banding yang diikuti 30 mahasiswa PPW itu, sekaligus menjadi percontohan bagi mahasiswa pasca sarjana yang selama ini melaksanakan studi banding di luar Sultra.
Rektor Unhalu Prof Dr Ir Usman Rianse MS, mengharapkan mulai tahun 2009 ini, tidak ada studi banding mahasiswa pascasarjana ke luar Sultra hingga luar negeri. Sebaiknya, studi dilakukan di wilayah Sultra yang masih berpotensi menjadi objek teliti mahasiswa.
Semisal, ingin membandingkan bagaimana penataan kota Kolaka yang beberapa kali memperoleh piala Adipura. Ataupun strategi Pemda Kolaka dalam pengembangan sumber daya aparatur, dan hal-hal lain yang sifatnya memberikan kontribusi bagi Sultra secara ke seluruhan.
''Jadi, tidak perlu ke luar Sultra dengan biaya yang besar tapi belum tentu menjamin mencapai sasaran dari studi banding itu sendiri. Pokoknya studi banding di Sultra adalah menjadi prioritas mahasiswa Sarjana (S1) maupun magister (S2).
Kita berharap usai studi banding mahasiswa mencoba menerapkan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan fakta yang terjadi dilapangan," terang Asril MSi Kabag Humas Unhalu, mengutip pernyataan Usman Rianse yang juga dosen pembina mata kuliah pengembangan sumber daya manusia di Prodi PPW ini.
Hal lain yang menjadi objek amatan mahasiswa PPW, adalah strategi Pemda Kolaka tentang kepedulian masyarakat terhadap pemerintah daerah, strategi Pemda Kolaka dalam wajib belajar sembilan tahun dan strategi pemerintah Kolaka dalam meningkatkan kesehatan.
Lanjut Asril, studi banding yang diikuti mahasiswa PPW angkatan 2007 ini, diterima langsung oleh wakil Bupati Kolaka H. Amir Sahaka, MSi beserta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas terkait. Adapun pendamping Rektor Unhalu adalah Direktur Pasca Sarjana, Asisten Direktur (Asdir) II Pasca Sarjana, Ketua Program Studi PPW dan Kepala Humas.
"Wakil Bupati Kolaka sangat terkesimak ketika mahasiswa Pascasarjana Unhalu melakukan studi banding di Kolaka sebagai pemerintah sangat berterima kasih, sebab di dalam pertemuan ini pasti ada sering pendapat dengan rekan - rekan mahasiswa terhadap kinerja aparatur Pemda Kolaka sesuai dengan teori yang dipelajari pada saat tatap muka dikelas. Prof Usman Rianse MS yang juga dosen pembina mata kuliah, mengakui sangat spektakuler atas beberapa penghargaan yang diperoleh Pemkab Kolaka di bawah kepemimpinan Bupati Buhari Matta adanya, semisal Adipura dari Presiden SBY," tambah Kabag Humas Unhalu ini.
Dengan pertimbangan prestasi yang diperoleh Pemkab Kolaka, kata Mantan Ketua UK Seni Unhalu ini, Prof Usman menjatuhkan pilihan studi banding bagi mahasiswa PPW. Selain bahan seminar mahasiswa pasca sarjana, juga akan diterapkan di Unhalu khususnya masalah penanggulangan kebersihan yang merupakan salah satu bagian dari program kerja Rektor Unhalu.
"Rektor Unhalu juga membicarakan tentang tindak lanjut komitmen Pemda Kolaka sesuai hasil MoU beberapa bulan lalu tentang Fakultas kedokteraan yang alhamdulillah surat persetujuan pembukaan program studi tersebut sudah terbit sehingga tahun ajaran ini sudah mulai menerima mahasiswa baru," pungkas Asril. (emi/awl)
Kendari, KP
Mahasiswa pasca sarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan (PPW) Unhalu menggelar studi banding banding tanggal 9 - 10 Pebruari di Kabupaten Kolaka. Studi banding yang diikuti 30 mahasiswa PPW itu, sekaligus menjadi percontohan bagi mahasiswa pasca sarjana yang selama ini melaksanakan studi banding di luar Sultra.
Rektor Unhalu Prof Dr Ir Usman Rianse MS, mengharapkan mulai tahun 2009 ini, tidak ada studi banding mahasiswa pascasarjana ke luar Sultra hingga luar negeri. Sebaiknya, studi dilakukan di wilayah Sultra yang masih berpotensi menjadi objek teliti mahasiswa.
Semisal, ingin membandingkan bagaimana penataan kota Kolaka yang beberapa kali memperoleh piala Adipura. Ataupun strategi Pemda Kolaka dalam pengembangan sumber daya aparatur, dan hal-hal lain yang sifatnya memberikan kontribusi bagi Sultra secara ke seluruhan.
''Jadi, tidak perlu ke luar Sultra dengan biaya yang besar tapi belum tentu menjamin mencapai sasaran dari studi banding itu sendiri. Pokoknya studi banding di Sultra adalah menjadi prioritas mahasiswa Sarjana (S1) maupun magister (S2).
Kita berharap usai studi banding mahasiswa mencoba menerapkan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan fakta yang terjadi dilapangan," terang Asril MSi Kabag Humas Unhalu, mengutip pernyataan Usman Rianse yang juga dosen pembina mata kuliah pengembangan sumber daya manusia di Prodi PPW ini.
Hal lain yang menjadi objek amatan mahasiswa PPW, adalah strategi Pemda Kolaka tentang kepedulian masyarakat terhadap pemerintah daerah, strategi Pemda Kolaka dalam wajib belajar sembilan tahun dan strategi pemerintah Kolaka dalam meningkatkan kesehatan.
Lanjut Asril, studi banding yang diikuti mahasiswa PPW angkatan 2007 ini, diterima langsung oleh wakil Bupati Kolaka H. Amir Sahaka, MSi beserta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas terkait. Adapun pendamping Rektor Unhalu adalah Direktur Pasca Sarjana, Asisten Direktur (Asdir) II Pasca Sarjana, Ketua Program Studi PPW dan Kepala Humas.
"Wakil Bupati Kolaka sangat terkesimak ketika mahasiswa Pascasarjana Unhalu melakukan studi banding di Kolaka sebagai pemerintah sangat berterima kasih, sebab di dalam pertemuan ini pasti ada sering pendapat dengan rekan - rekan mahasiswa terhadap kinerja aparatur Pemda Kolaka sesuai dengan teori yang dipelajari pada saat tatap muka dikelas. Prof Usman Rianse MS yang juga dosen pembina mata kuliah, mengakui sangat spektakuler atas beberapa penghargaan yang diperoleh Pemkab Kolaka di bawah kepemimpinan Bupati Buhari Matta adanya, semisal Adipura dari Presiden SBY," tambah Kabag Humas Unhalu ini.
Dengan pertimbangan prestasi yang diperoleh Pemkab Kolaka, kata Mantan Ketua UK Seni Unhalu ini, Prof Usman menjatuhkan pilihan studi banding bagi mahasiswa PPW. Selain bahan seminar mahasiswa pasca sarjana, juga akan diterapkan di Unhalu khususnya masalah penanggulangan kebersihan yang merupakan salah satu bagian dari program kerja Rektor Unhalu.
"Rektor Unhalu juga membicarakan tentang tindak lanjut komitmen Pemda Kolaka sesuai hasil MoU beberapa bulan lalu tentang Fakultas kedokteraan yang alhamdulillah surat persetujuan pembukaan program studi tersebut sudah terbit sehingga tahun ajaran ini sudah mulai menerima mahasiswa baru," pungkas Asril. (emi/awl)
Kamis, 12 Februari 2009
Sisa Dana Pilkada Belum Dilapor
(sumber:www.kendaripos.co.id/ Jum`at, 13 Februari 2009)
Kolaka, KP
Anggaran Pilkada Kolaka sebesar Rp 6 milyar lebih yang dialokasi ke KPU Kolaka ternyata tidak seluruhnya digunakan. Dananya masih tersisa Rp 257 juta. Saldo tersebut diakui anggota KPU Kolaka, Nasir Adam.
Menurut mantan aktivis LSM tersebut, sisa anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu antara lain berasal dari item pembiayaan perjalanan ke luar daerah yang tidak dipergunakan, termasuk dana Media Center KPU sebesar kurang lebih Rp 30 juta yang tidak dimanfaatkan.
"Saya tidak tahu persis detail anggaran apa saja yang tidak dipergunakan. Tapi yang jelas jumlah kelebihannya sekitar Rp 257 juta," ujar Nasir Adam.
Di tempat terpisah Kabag Keuangan Setkab Kolaka, Samsul Kadar, mengatakan hingga kini KPU belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dana pilkada kepada pemerintah kabupaten.
'' Tapi sesuai ketentuan, batas akhir laporan pertanggungjawaban keuangan KPU adalah tiga bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati Kolaka periode 2009-2012. Dengan demikian KPU masih punya waktu untuk menyusun laporan,'' ujar Samsul.
Mengenai adanya sisa anggaran KPU sebesar Rp 257 juta, Samsul mengatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan KPU.
'' Kita belum bisa simpulkan apakah ada sisa atau tidak, karena laporannya belum masuk. Tapi kalau memang ada anggaran yang tak dipergunakan maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah," pungkas Kadar. (m2/cok)
Kolaka, KP
Anggaran Pilkada Kolaka sebesar Rp 6 milyar lebih yang dialokasi ke KPU Kolaka ternyata tidak seluruhnya digunakan. Dananya masih tersisa Rp 257 juta. Saldo tersebut diakui anggota KPU Kolaka, Nasir Adam.
Menurut mantan aktivis LSM tersebut, sisa anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu antara lain berasal dari item pembiayaan perjalanan ke luar daerah yang tidak dipergunakan, termasuk dana Media Center KPU sebesar kurang lebih Rp 30 juta yang tidak dimanfaatkan.
"Saya tidak tahu persis detail anggaran apa saja yang tidak dipergunakan. Tapi yang jelas jumlah kelebihannya sekitar Rp 257 juta," ujar Nasir Adam.
Di tempat terpisah Kabag Keuangan Setkab Kolaka, Samsul Kadar, mengatakan hingga kini KPU belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dana pilkada kepada pemerintah kabupaten.
'' Tapi sesuai ketentuan, batas akhir laporan pertanggungjawaban keuangan KPU adalah tiga bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati Kolaka periode 2009-2012. Dengan demikian KPU masih punya waktu untuk menyusun laporan,'' ujar Samsul.
Mengenai adanya sisa anggaran KPU sebesar Rp 257 juta, Samsul mengatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan KPU.
'' Kita belum bisa simpulkan apakah ada sisa atau tidak, karena laporannya belum masuk. Tapi kalau memang ada anggaran yang tak dipergunakan maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah," pungkas Kadar. (m2/cok)
Sewa Tenda Rp 1,2 M Diusut
Sewa Tenda Rp 1,2 M Diusut
(www.kendaripos.co.id/ Jumat, 13 Februari 2009)
Kolaka,KP
Dugaan penyimpangan anggaran dalam APBD 2007 satu persatu mulai menjadi bidikan jaksa. Salah satunya anggaran sewa tenda dan tabere sebesar Rp 1,2 milyar lebih yang melekat pada pos anggaran Sekretariat Kabupaten Kolaka. Anggaran yang dinilai ganjil tersebut kini tengah diusut tim intelejen Kejaksaan Negeri Kolaka.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kolaka, M Ridwan, membenarkan pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan data (puldata) dalam kasus tersebut. Meski belum bersedia menyebutkan siapa saja pejabat yang diduga terkait dalam kasus ini, namun Ridwan mengungkap, tiga pejabat terkait telah dimintai keterangannya. '
"Sewa tenda Rp 1,2 milyar cukup ganjil. Makanya kita lakukan puldata dengan meminta keterangan pihak terkait. Kalau indikasi korupsinya ada kita teruskan. Tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan berarti tidak ada masalah," terang mantan jaksa Kejari Konawe ini.
Sementara Darwis Syarkani salah seorang aktivis LSM di Kolaka, menilai anggaran sewa tenda dan tabere yang mencapai Rp 1,2 milyar dalam APBD 2007 memang tak masuk akal. Pasalnya pada tahun 2007, event berskala yang cukup besar praktis hanya MTQ tingkat propinsi.
Namun menurutnya kegiatan tersebut tidak terlalu banyak menggunakan tenda karena lokasi MTQ sebagian menggunakan rumah adat Mekongga dan bangunan khusus yang disiapkan Pemkab.
Padahal jika anggaran Rp 1,2 milyar itu digunakan untuk membangun gedung pertemuan mungkin masuk akal dan jelas lebih bermanfaat. '' Tapi kalau seluruhnya untuk sewa tenda ini sangat rawan korupsi. Untuk itu kita meminta jaksa serius mengusut kasus ini hingga tuntas,'' desak Darwis. (m2/cok)
(www.kendaripos.co.id/ Jumat, 13 Februari 2009)
Kolaka,KP
Dugaan penyimpangan anggaran dalam APBD 2007 satu persatu mulai menjadi bidikan jaksa. Salah satunya anggaran sewa tenda dan tabere sebesar Rp 1,2 milyar lebih yang melekat pada pos anggaran Sekretariat Kabupaten Kolaka. Anggaran yang dinilai ganjil tersebut kini tengah diusut tim intelejen Kejaksaan Negeri Kolaka.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kolaka, M Ridwan, membenarkan pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan data (puldata) dalam kasus tersebut. Meski belum bersedia menyebutkan siapa saja pejabat yang diduga terkait dalam kasus ini, namun Ridwan mengungkap, tiga pejabat terkait telah dimintai keterangannya. '
"Sewa tenda Rp 1,2 milyar cukup ganjil. Makanya kita lakukan puldata dengan meminta keterangan pihak terkait. Kalau indikasi korupsinya ada kita teruskan. Tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan berarti tidak ada masalah," terang mantan jaksa Kejari Konawe ini.
Sementara Darwis Syarkani salah seorang aktivis LSM di Kolaka, menilai anggaran sewa tenda dan tabere yang mencapai Rp 1,2 milyar dalam APBD 2007 memang tak masuk akal. Pasalnya pada tahun 2007, event berskala yang cukup besar praktis hanya MTQ tingkat propinsi.
Namun menurutnya kegiatan tersebut tidak terlalu banyak menggunakan tenda karena lokasi MTQ sebagian menggunakan rumah adat Mekongga dan bangunan khusus yang disiapkan Pemkab.
Padahal jika anggaran Rp 1,2 milyar itu digunakan untuk membangun gedung pertemuan mungkin masuk akal dan jelas lebih bermanfaat. '' Tapi kalau seluruhnya untuk sewa tenda ini sangat rawan korupsi. Untuk itu kita meminta jaksa serius mengusut kasus ini hingga tuntas,'' desak Darwis. (m2/cok)
Kakek 82 Tahun Perkosa Bocah
Sumber: www.kendaripos.co.id/Kamis, 12 Februari 2009)
Kolaka,KP
Sejatinya diusia 82 tahun Sanusi alias Uci mestinya harus lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Namun tindakan pria "bau tanah" warga Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi ini justru sebaliknya. Ia tega memperkosa anak dibawah umur-- sebut saja Mawar-- hingga menghancurkan masa depan belia berusia 10 tahun tersebut.
Aksi bejat sang kakek terjadi pertengahan bulan Desember 2008 di rumah tersangka. Saat itu Mawar baru saja pulang usai belajar mengaji di mushala desa Atula, Ladongi. Dalam perjalanan, korban mampir ke rumah rekan sepengajiannya yang juga cucu tersangka. Karena sudah larut malam korban memutuskan untuk menginap di rumah Mega yang justru mengantarnya pada petaka.
Sekitar pukul 22.00 Wita, sepasang tanduk iblis tiba-tiba muncul dari celah rambut Sanusi. Ia lalu masuk ke kamar cucunya. Melihat korban terlelap, tersangka langsung melucuti celana korban dan akhirnya berhasil memperkosa. Dengan iming-iming uang Rp 10 ribu, Si Kakek wanti-wanti agar korban tidak buka mulut saat hendak pulang keesokan harinya.
Kasus ini akhirnya diketahui ibu Mawar yang mendapati buah hatinya meringis kesakitan saat buang air kecil. Melihat alat vital anaknya yang berdarah dan bengkak, Ibu Mawar pun lalu curiga dan menanyakan penyebabnya. Dengan polos, anak itu pun mengaku jika telah diperkosa Sanusi.
Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Polsek Ladongi. Kemarin, berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut diserahkan penyidik Polsek Ladongi ke Kejaksaan Negeri Kolaka.
"Tersangka dijerat undang-undang perlindungan anak dibawah umur. Kalau sudah lengkap berkasnya akan segera kita limpahkan ke pengadilan," ujar Anayadi Purwanti, jaksa yang menangani perkara ini. (m2/cok)
Kolaka,KP
Sejatinya diusia 82 tahun Sanusi alias Uci mestinya harus lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Namun tindakan pria "bau tanah" warga Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi ini justru sebaliknya. Ia tega memperkosa anak dibawah umur-- sebut saja Mawar-- hingga menghancurkan masa depan belia berusia 10 tahun tersebut.
Aksi bejat sang kakek terjadi pertengahan bulan Desember 2008 di rumah tersangka. Saat itu Mawar baru saja pulang usai belajar mengaji di mushala desa Atula, Ladongi. Dalam perjalanan, korban mampir ke rumah rekan sepengajiannya yang juga cucu tersangka. Karena sudah larut malam korban memutuskan untuk menginap di rumah Mega yang justru mengantarnya pada petaka.
Sekitar pukul 22.00 Wita, sepasang tanduk iblis tiba-tiba muncul dari celah rambut Sanusi. Ia lalu masuk ke kamar cucunya. Melihat korban terlelap, tersangka langsung melucuti celana korban dan akhirnya berhasil memperkosa. Dengan iming-iming uang Rp 10 ribu, Si Kakek wanti-wanti agar korban tidak buka mulut saat hendak pulang keesokan harinya.
Kasus ini akhirnya diketahui ibu Mawar yang mendapati buah hatinya meringis kesakitan saat buang air kecil. Melihat alat vital anaknya yang berdarah dan bengkak, Ibu Mawar pun lalu curiga dan menanyakan penyebabnya. Dengan polos, anak itu pun mengaku jika telah diperkosa Sanusi.
Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Polsek Ladongi. Kemarin, berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut diserahkan penyidik Polsek Ladongi ke Kejaksaan Negeri Kolaka.
"Tersangka dijerat undang-undang perlindungan anak dibawah umur. Kalau sudah lengkap berkasnya akan segera kita limpahkan ke pengadilan," ujar Anayadi Purwanti, jaksa yang menangani perkara ini. (m2/cok)
Proyek Asrama IMPPAK Diduga Fiktif
Sumber: www.kendaripos.co.id/Kamis, 12 Februari 2009)
Kolaka,KP
Proyek pembangunan Asrama Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kolaka (IMPPAK) di Makassar Sulawesi Selatan hingga kini tidak jelas rimbanya. Padahal anggaran sebesar Rp 500 juta yang melekat pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Kolaka tersebut sudah digelontorkan dalam APBD perubahan tahun 2007.
Salah seorang Anggota DPRD Kolaka Rustam Sabona membenarkan alokasi anggaran senilai itu. Politis Golkar ini juga mengaku pernah melakukan peninjauan ke Makassar terkait rencana pembangunan asrama tersebut pada akhir tahun 2007. '
'Tanpa alasan yang jelas saya tidak tahu lagi bagaimana keberlanjutan rencana pembangunan Asrama IMPPAk tersebut, '' terang Rustam.
Saat itu dana sebesar Rp 500 juta hendak dipergunakan untuk membeli sebuah lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Menurutnya, untuk mengetahui apakah proyek tersebut dikerjakan atau tidak dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2007 pada bagian umum dan perlengkapan.
'' Kalau kemudian ternyata dana tersebut memang tidak dipergunakan tidak ada masalah. Tapi kalau laporannya teralisasi, tapi fakta di lapangan tidak ada ini yang patut dipertanyakan dikemanakan anggarannya," tambah Ketua Komisi C DPRD Kolaka ini.
Hal senada diungkapkan Mantan Ketua IMPPAK Kolaka, Faisal. Ia membenarkan jika hingga kini tidak ada pembangunan asrama IMPPAK yang baru ataupun rehabilitasi bangunan lama.
Untuk diketahui, asrama di Makassar yang didirikan Pemkab Kolaka terdapat di jalan Sungai Posoyang dibangun sekitar tahun 2003-2004 dan di jalan Nusa Indah Cendrawasih.
'' Yang di jalan Nusa Indah kondisinya sudah sangat parah dan tidak layak. Tapi sejauh ini tidak pernah ada rehabilitasi ataupun pembangunan baru,'' tambah ketua IMPPAK Makassar periode 2006 ini. (m2/cok)
Kolaka,KP
Proyek pembangunan Asrama Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kolaka (IMPPAK) di Makassar Sulawesi Selatan hingga kini tidak jelas rimbanya. Padahal anggaran sebesar Rp 500 juta yang melekat pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Kolaka tersebut sudah digelontorkan dalam APBD perubahan tahun 2007.
Salah seorang Anggota DPRD Kolaka Rustam Sabona membenarkan alokasi anggaran senilai itu. Politis Golkar ini juga mengaku pernah melakukan peninjauan ke Makassar terkait rencana pembangunan asrama tersebut pada akhir tahun 2007. '
'Tanpa alasan yang jelas saya tidak tahu lagi bagaimana keberlanjutan rencana pembangunan Asrama IMPPAk tersebut, '' terang Rustam.
Saat itu dana sebesar Rp 500 juta hendak dipergunakan untuk membeli sebuah lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Menurutnya, untuk mengetahui apakah proyek tersebut dikerjakan atau tidak dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2007 pada bagian umum dan perlengkapan.
'' Kalau kemudian ternyata dana tersebut memang tidak dipergunakan tidak ada masalah. Tapi kalau laporannya teralisasi, tapi fakta di lapangan tidak ada ini yang patut dipertanyakan dikemanakan anggarannya," tambah Ketua Komisi C DPRD Kolaka ini.
Hal senada diungkapkan Mantan Ketua IMPPAK Kolaka, Faisal. Ia membenarkan jika hingga kini tidak ada pembangunan asrama IMPPAK yang baru ataupun rehabilitasi bangunan lama.
Untuk diketahui, asrama di Makassar yang didirikan Pemkab Kolaka terdapat di jalan Sungai Posoyang dibangun sekitar tahun 2003-2004 dan di jalan Nusa Indah Cendrawasih.
'' Yang di jalan Nusa Indah kondisinya sudah sangat parah dan tidak layak. Tapi sejauh ini tidak pernah ada rehabilitasi ataupun pembangunan baru,'' tambah ketua IMPPAK Makassar periode 2006 ini. (m2/cok)
Selasa, 10 Februari 2009
PT Inco Tunda Eksplorasi Nikel di Pomalaa
(sumber: www.tribun-timur.com/ Rabu, 11 Februari 2009)
PRESIDENT Direktur PT IncoTbk Dr Arief S Siregar mengatakan pihaknya terpaksa menunda melakukan ekplorasi nikel di beberapa wilayah di Sulawesi, salah satunya di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Arief menyatakan sejak krisis ekonomi global melanda dunia, harga nikel terus merosot. Harga nikel pada Mei 2007 dijual dengan harga 52 ribu USD per ton. Namun pada Desember 2008 harga nikel turun menjadi 25 ribu - 27.500 USD, per ton.
"Turunnya harga nikel di pasar dunia tersebut juga menjadi salah satu alasan kami melakukan penundaan ekplorasi nikel di Pomala Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah," ungkap Arief S Siregar saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Selasa (10/2/09).
Kegiatan kuliah umum itu berlangsung di Gedung Pertemuan Ilmiah (GPI) Unhas. Diikuti puluhan mahasiswa dan dosen Jurusan Geologi Fakultas Teknik Unhas. Pada kesempatan itu, Arief membahas tentang perkembangan dunia pertambangan dan UU mineral dan batubara yang baru.
Menurutnya, saat ini, PT Inco, Tbk mengelolah lahan konsesi seluas 218.500 hektar di tiga provinsi di Sulawesi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Konsesi PT Inco di Sulsel tepatnya di Sorowako Luwu Timur seluas 118 ribu. Sisanya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Setiap tahunnya PT Inco membayar pajak sebesar 500 juta USD. S
Saat ini , PT Inco Tbk memperkejakan sekitar .3600 karyawan di berbagai bidang pekerjaan. Selain memaparkan kondisi PT Inco Tbk, Arief juga melakukan sosialisasi UU Mineral dan Batubara yang baru, yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu.
Setelah memberikan kuliah umum, Arief bersama pimpinan PT Inco Tbk bertemu dengan Rektor Unhas Prof Dr Idrus Paturusi di gedung rektorat. (fik/cr2)
PRESIDENT Direktur PT IncoTbk Dr Arief S Siregar mengatakan pihaknya terpaksa menunda melakukan ekplorasi nikel di beberapa wilayah di Sulawesi, salah satunya di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Arief menyatakan sejak krisis ekonomi global melanda dunia, harga nikel terus merosot. Harga nikel pada Mei 2007 dijual dengan harga 52 ribu USD per ton. Namun pada Desember 2008 harga nikel turun menjadi 25 ribu - 27.500 USD, per ton.
"Turunnya harga nikel di pasar dunia tersebut juga menjadi salah satu alasan kami melakukan penundaan ekplorasi nikel di Pomala Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah," ungkap Arief S Siregar saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Selasa (10/2/09).
Kegiatan kuliah umum itu berlangsung di Gedung Pertemuan Ilmiah (GPI) Unhas. Diikuti puluhan mahasiswa dan dosen Jurusan Geologi Fakultas Teknik Unhas. Pada kesempatan itu, Arief membahas tentang perkembangan dunia pertambangan dan UU mineral dan batubara yang baru.
Menurutnya, saat ini, PT Inco, Tbk mengelolah lahan konsesi seluas 218.500 hektar di tiga provinsi di Sulawesi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Konsesi PT Inco di Sulsel tepatnya di Sorowako Luwu Timur seluas 118 ribu. Sisanya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Setiap tahunnya PT Inco membayar pajak sebesar 500 juta USD. S
Saat ini , PT Inco Tbk memperkejakan sekitar .3600 karyawan di berbagai bidang pekerjaan. Selain memaparkan kondisi PT Inco Tbk, Arief juga melakukan sosialisasi UU Mineral dan Batubara yang baru, yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu.
Setelah memberikan kuliah umum, Arief bersama pimpinan PT Inco Tbk bertemu dengan Rektor Unhas Prof Dr Idrus Paturusi di gedung rektorat. (fik/cr2)
Senin, 09 Februari 2009
KNPI Ancam Coret OKP Bandel
(sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa, 10 Februari 2009)
BANYAKNYA organisasi kepemudaan (OKP) di Kolaka yang hanya muncul saat pemilihan pengurus baru Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi bahan perhatian saat digelarnya rapat kerja di Gedung Terapung Mekongga, kemarin.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kolaka Andi Adha menegaskan, KNPI sebagai induk OKP yang ada di Kolaka harus menunjukan eksistensinya dalam ikut mewujudkan pembangunan daerah.
'' Dalam catatan KNPI, terdapat 25 OKP yang ada. Saat musyawarah untuk memilih kepengurusan baru seluruh OKP ini muncul. Tapi sebagian menghilang saat dibutuhkan dalam menyusun program kerja seperti sekarang ini, '' terang mantan ketua DKP KNPI Kolaka ini.
Lurah Latambaga ini juga menyayangkan sejumlah OKP yang belum melakukan musyawarah padahal masa kepengurusannya telah berakhir. '' Untuk itu, harusnya dinas kesatuan bangsa dan politik sebagai instansi berwenangan untuk melakukan evaluasi keberadaan sejumlah OKP bandel itu,'' kataAndi Adha.
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPK KNPI Kolaka, Syaifuddin Mustaming. Menurutnya, peran OKP sebagai lembaga penyaluran aspirasi pemuda seharusnya bisa menjadi referensi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.
"Raker ini harus menghasilkan rekomendasi sebagai alat legitimasi untuk menjawab dinamika kehidupan berorganisasi dan berbangsa," katanya.
Wakil Bupati Kolaka, H Amir Sahaka, yang membuka kegiatan tersebut berharap agar KNPI ikut mengawal pelaksanaan pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, egaliter, demokratis, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
Mantan Kadis pendidikan, pemuda dan Olahraga Kolaka ini juga mengingatkan agar rakerda tersebut dapat memformulasikan konsep dan gagasan dalam upaya ikut serta mendorong tercapainya pembangunan daerah. (m2/cok)
BANYAKNYA organisasi kepemudaan (OKP) di Kolaka yang hanya muncul saat pemilihan pengurus baru Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi bahan perhatian saat digelarnya rapat kerja di Gedung Terapung Mekongga, kemarin.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kolaka Andi Adha menegaskan, KNPI sebagai induk OKP yang ada di Kolaka harus menunjukan eksistensinya dalam ikut mewujudkan pembangunan daerah.
'' Dalam catatan KNPI, terdapat 25 OKP yang ada. Saat musyawarah untuk memilih kepengurusan baru seluruh OKP ini muncul. Tapi sebagian menghilang saat dibutuhkan dalam menyusun program kerja seperti sekarang ini, '' terang mantan ketua DKP KNPI Kolaka ini.
Lurah Latambaga ini juga menyayangkan sejumlah OKP yang belum melakukan musyawarah padahal masa kepengurusannya telah berakhir. '' Untuk itu, harusnya dinas kesatuan bangsa dan politik sebagai instansi berwenangan untuk melakukan evaluasi keberadaan sejumlah OKP bandel itu,'' kataAndi Adha.
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPK KNPI Kolaka, Syaifuddin Mustaming. Menurutnya, peran OKP sebagai lembaga penyaluran aspirasi pemuda seharusnya bisa menjadi referensi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.
"Raker ini harus menghasilkan rekomendasi sebagai alat legitimasi untuk menjawab dinamika kehidupan berorganisasi dan berbangsa," katanya.
Wakil Bupati Kolaka, H Amir Sahaka, yang membuka kegiatan tersebut berharap agar KNPI ikut mengawal pelaksanaan pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, egaliter, demokratis, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
Mantan Kadis pendidikan, pemuda dan Olahraga Kolaka ini juga mengingatkan agar rakerda tersebut dapat memformulasikan konsep dan gagasan dalam upaya ikut serta mendorong tercapainya pembangunan daerah. (m2/cok)
Listrik Padam Terus, PLN Didemo
(sumber: www.kendaripos.co.id/Selasa, 10 Februari 2009)
TRAFO kesabaran warga Kolaka tak mampu lagi membendung voltase amarah hingga akhirnya meledak, kemarin. Semua terpicu oleh kinerja PLN Cabang Kolaka yang terus memadamkan aliran listrik dengan jadwal tak tentu, bahkan terkesan seenaknya.
Bersama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka, masyarakat pun mendatangi kantor PLN untuk menyoroti kinerja perusahaan listrik negara tersebut.
'' Kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik sudah tidak terhitung lagi. Tapi PLN mana mau bertanggung jawab. Padahal sumber masalahnya ada di PLN, sementara kalau masyarakat terlambat membayar sehari saja lampu langsung diputus,'' teriak Adi, koordinator aksi tersebut.
PLN Kolaka juga dinilai tidak merespon apa yang menjadi keresahan masyarakat selama ini. Sebab dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya, Kepala PLN Kolaka, H Gentar menjanjikan listrik akan normal dalam akhir tahun 2008. Nyatanya, hingga kini janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
'' Kenyataannya, bukan melakukan perbaikan justru pemadaman semakin parah. Untuk itu kami mendesak pencopotan kepala PLN Kolaka karena melakukan kebohongan dan pembodohan pada masyarakat," tambah Adi.
Tensi aksi yang berlangsung di depan kantor PLN Kolaka sedikit memanas, karena pimpinan PLN di daerah itu ternyata tidak berada di tempat. Manajer Teknik, La Sumi yang menemui demonstran dan mencoba memberikan penjelasan jika pemadaman disebabkan defisit energi listrik karena sejumlah mesin pembangkit mengalami kerusakan juga dianggap pengunjuk rasa sebagai alasan klasik.
'' Alasan itu sudah kita dengar sejak dari dulu, tapi PLN juga tidak pernah melakukan upaya perbaikan misalnya mendatangkan mesin yang baru atau upaya lainnya sehingga lampu tidak padam lagi,'' celutuk seorang pengunjukrasa lainnya, menyela penjelasan La Sumi.
Tidak puas dengan jawan pihak PLN massa akhirnya melanjutkan aksinya di gedung DPRD Kolaka.
Dalam kesempatan lain, sebelumnya Kepala PLN Cabang Kolaka H Gentar mengatakan, upaya mengatasi krisis listrik saat ini tengah dilakukan dengan membangun instalasi pembangkit tenaga Mini Hidro di kelurahan Sabilambo dan pembangkit tenaga diesel di Kelurahan Kolakaasi dengan total kapasitas mencapai 6 Mega Watt.
Jika berjalan mulus kedua pembangkit ini diperkirakan rampung akhir tahun 2009 dan mampu melayani seluruh kebutuhan listrik masyarakat Kolaka. (m2/cok)
TRAFO kesabaran warga Kolaka tak mampu lagi membendung voltase amarah hingga akhirnya meledak, kemarin. Semua terpicu oleh kinerja PLN Cabang Kolaka yang terus memadamkan aliran listrik dengan jadwal tak tentu, bahkan terkesan seenaknya.
Bersama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka, masyarakat pun mendatangi kantor PLN untuk menyoroti kinerja perusahaan listrik negara tersebut.
'' Kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik sudah tidak terhitung lagi. Tapi PLN mana mau bertanggung jawab. Padahal sumber masalahnya ada di PLN, sementara kalau masyarakat terlambat membayar sehari saja lampu langsung diputus,'' teriak Adi, koordinator aksi tersebut.
PLN Kolaka juga dinilai tidak merespon apa yang menjadi keresahan masyarakat selama ini. Sebab dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya, Kepala PLN Kolaka, H Gentar menjanjikan listrik akan normal dalam akhir tahun 2008. Nyatanya, hingga kini janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
'' Kenyataannya, bukan melakukan perbaikan justru pemadaman semakin parah. Untuk itu kami mendesak pencopotan kepala PLN Kolaka karena melakukan kebohongan dan pembodohan pada masyarakat," tambah Adi.
Tensi aksi yang berlangsung di depan kantor PLN Kolaka sedikit memanas, karena pimpinan PLN di daerah itu ternyata tidak berada di tempat. Manajer Teknik, La Sumi yang menemui demonstran dan mencoba memberikan penjelasan jika pemadaman disebabkan defisit energi listrik karena sejumlah mesin pembangkit mengalami kerusakan juga dianggap pengunjuk rasa sebagai alasan klasik.
'' Alasan itu sudah kita dengar sejak dari dulu, tapi PLN juga tidak pernah melakukan upaya perbaikan misalnya mendatangkan mesin yang baru atau upaya lainnya sehingga lampu tidak padam lagi,'' celutuk seorang pengunjukrasa lainnya, menyela penjelasan La Sumi.
Tidak puas dengan jawan pihak PLN massa akhirnya melanjutkan aksinya di gedung DPRD Kolaka.
Dalam kesempatan lain, sebelumnya Kepala PLN Cabang Kolaka H Gentar mengatakan, upaya mengatasi krisis listrik saat ini tengah dilakukan dengan membangun instalasi pembangkit tenaga Mini Hidro di kelurahan Sabilambo dan pembangkit tenaga diesel di Kelurahan Kolakaasi dengan total kapasitas mencapai 6 Mega Watt.
Jika berjalan mulus kedua pembangkit ini diperkirakan rampung akhir tahun 2009 dan mampu melayani seluruh kebutuhan listrik masyarakat Kolaka. (m2/cok)
Langganan:
Postingan (Atom)