Tak Bayar Lauk Pauk PNS
Kolaka - Tuntutan pembayaran tunjangan lauk pauk yang disuarakan sejumlah PNS Kolaka dalam dua kali unjuk rasa, nampaknya akan sulit teralisasi. Alasan Bupati Kolaka, Buhari Matta, program pengentasan kemiskinan masih jauh lebih penting dibanding tunjangan lauk pauk PNS. Meski kenyataannya, Kolaka yang berlimpah potensi sumber daya alam dilanda devisit anggaran.
'' Mari kita kedepankan hati nurani. Saya paham masih banyak PNS yang hidupnya susah. Tapi warga miskin yang hidupnya lebih susah juga tidak sedikit dan butuh perhatian kita,'' terang Buhari saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, kemarin. Menurutnya, untuk membayar tunjangan lauk pauk, daerah setidaknya membutuhkan anggaran 22 miliar. Sementara anggaran daerah dari DAU/DAK maupun APBD sangat terbatas. Sehingga daerah harus mampu melihat mana yang menjadi skala prioritas terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan berbagai agenda prioritas lainnya.
'' Hak utama pegawai berupa gaji dan tunjangan itu tidak akan diganggu. Saya meminta pegawai tidak gampang diprovokasi untuk berunjukrasa, karana saya cermati sebagian PNS yang berunjukrasa justru mereka yang dalam penilaian atasannya tidak disiplin menjalankan tugas,'' sindirnya. Kolaka-1 ini juga sempat menyentil tudingan sejumlah LSM yang menyoroti berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pejabat daerah. Buhari pun meminta agar setiap pejabat tidak perlu merasa terancam dan takut jika telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. (m2/cok)
(Sumber: Kendari Pos edisi Rabu, 21 Oktober 2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar