KOLAKA - Bedah Kecamatan 2010 yang telah berlangsung lebih dari lima bulan, kini dipusatkan di Kecamatan Mowewe. Seremoni pembukaan kegiatan tersebut dibuka Bupati Kolaka, Buhari Matta akhir pekan lalu yang turut dihadiri Syamsul Arief Rivai, salah seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Kapolres Kolaka, AKBP Rodjak Sulaeli yang hadir dalam pembukaan Bedah Kecamatan terlihat langsung memimpin anggotanya untuk berpartisipasi dengan membenahi beberapa rumah milik warga dan membersihkan lingkungan.
Keterlibatan aparat dari korps berseragam cokelat itu terkait dengan HUT Bhayangkara ke-64 pada 1 Juli mendatang. Koordinator Bedah Kecamatan Wilayah Timur, Kasim Madaria dalam laporannya saat pembukaan menyatakan, 42 SKPD terlibat langsung pada kegiatan kali ini dengan mengusung 77 program.
Sedikitnya Rp 7 miliar lebih telah digelontorkan. Anggaran tersebut belum termasuk partisipasi para pengusaha. Camat Mowewe, Laramuli kepada bupati menjelaskan, beberapa kegaiatan yang dilaksanakan sebelum pembukaan bedah kecamatan telah dirampungkan pada pra pelaksanaan.
''Masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dan mereka terlibat langsung didalamnya,'' kata Ralamuli. (zer)
Sumber berita: www.kendarinews.com edisi 29 Juni 2010
Selasa, 29 Juni 2010
Distamben Jamin Dokumen PT. Ronggolawe Sah
Terkait Penangkapan Kontainer Diduga Bermuatan Ore
KOLAKA - Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kolaka langsung membela PT. Ronggolawe Perkasa. Kabid Pertambangan Umum di Instansi tersebut, Ishak Nurdin mengaku, tiga kontainar milik perusahaan tersebut yang ditangkap aparat Polres Kolaka akhir pekan lalu bukan mengangkut ore, melainkan ampas atau debu sleg DS.
"Setelah diperiksa polisi maupun Distamben, dipastikan jika muatan kontainer tersebut sesuai dokumen yang kami rekomendasikan yakni ampas olahan sleg DS,'' ulangnya, menegaskan.
Menurutnya, jika perusahaan bersangkutan menyalahi rekomendasi, maka pihaknya akan bertidak tegas dan meminta polisi memproses secara hukum. Ishak menambahkan, sebelum rekomendasi pemuatan ampas sleg DS diterbitkan, Pemkab Kolaka telah membentuk tim pengkajian dari Lingkungan Hidup terkait kelayakan analisis dampak lingkungan, Bagian Hukum bahkan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).
Ampas sleg DS menurut penjelasannya tidak diekspor ke luar negeri melainkan untuk kebutuhan dalam negeri sebagai bahan pembuatan baja bantalan kereta api.
''Dari rekomendasi ini juga Pemkab telah memperoleh pendapatan asli daerah meski tidak sebesar PAD dari Ore atau scrab,'' tembahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Kolaka sempat menahan tiga truk kontainer yang diduga bermuatan Ore. Namun setelah dilakukan pembongkaran dan pengecekan, peti kemas itu disebut berisi ampas olahan sleg DS. (cr3)
KOLAKA - Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kolaka langsung membela PT. Ronggolawe Perkasa. Kabid Pertambangan Umum di Instansi tersebut, Ishak Nurdin mengaku, tiga kontainar milik perusahaan tersebut yang ditangkap aparat Polres Kolaka akhir pekan lalu bukan mengangkut ore, melainkan ampas atau debu sleg DS.
"Setelah diperiksa polisi maupun Distamben, dipastikan jika muatan kontainer tersebut sesuai dokumen yang kami rekomendasikan yakni ampas olahan sleg DS,'' ulangnya, menegaskan.
Menurutnya, jika perusahaan bersangkutan menyalahi rekomendasi, maka pihaknya akan bertidak tegas dan meminta polisi memproses secara hukum. Ishak menambahkan, sebelum rekomendasi pemuatan ampas sleg DS diterbitkan, Pemkab Kolaka telah membentuk tim pengkajian dari Lingkungan Hidup terkait kelayakan analisis dampak lingkungan, Bagian Hukum bahkan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).
Ampas sleg DS menurut penjelasannya tidak diekspor ke luar negeri melainkan untuk kebutuhan dalam negeri sebagai bahan pembuatan baja bantalan kereta api.
''Dari rekomendasi ini juga Pemkab telah memperoleh pendapatan asli daerah meski tidak sebesar PAD dari Ore atau scrab,'' tembahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Kolaka sempat menahan tiga truk kontainer yang diduga bermuatan Ore. Namun setelah dilakukan pembongkaran dan pengecekan, peti kemas itu disebut berisi ampas olahan sleg DS. (cr3)
Suku di Sultra Tidak Diakui Dalam Permendagri
KOLAKA - Kemarin, diselenggarakan sosialisasi mengenai Permendagri nomor 52 tahun 2007, tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, di Aula BPMD Sultra. Dalam Permen tersebut, tercantum nama suku dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ironinya, dari semua provinsi, suku Tolaki, Wolio, Muna dan Moronene, yang juga merupakan suku asli di Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak diakui Mendagri. Kolom untuk Bumi Anoa, kosong tanpa suku. Yang parah, 4 suku yang berasal dari Sultra, yakni Muna, Tomia, Wakatobi dan Wawonii "diklaim" sebagai bagian dari suku di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Soal tidak dimasukkannya suku di Sultra, Kepala BPMD Sultra, Askabul Kijo MSi mengatakan, dirinya tidak tahu menahu akan hal itu. Alasannya, itu diusulkan pada tahun 2007 dan saat itu, dia belum menjabat sebagai Kepala BPMD Sultra. Meski demikian, ia berjanji, persoalan tersebut akan dilaporkan ke Mendagri.
"Betul, dalam Permendagri tidak ada yang dilampirkan suku dari Sultra. Saya baru tahu juga tadi. Kami sudah adakan pertemuan dan salah 1 bahasan kami, disepakati masalah suku di Sultra ini, akan kita usul ke Mendagri untuk dimasukkan," katanya, kemarin.
Apakah itu artinya, pemerintah lalai memasukkan nama suku di Sultra? Menurut dia, hal tersebut bukan suatu kelalaian, melainkan lebih disebabkan kurangnya data yang dimasukkan pemerintah atau instansi terkait yang mengurusi soal adat istiadat, budaya dan nama suku di Sultra. Dia juga menyesalkan pemerintah pusat yang tidak memasukkan suku yang ada di daratan dan kepulauan. Padahal, data terkait nama suku yang ada di Sultra, sudah diserahkan.
"Tidak ada dampaknya, karena program dari pusat tetap jalan. Justru kita sosialisasi, kita ingin tajamkan soal ini. Kita akan upayakan, agar Permendagri ini dirobah supaya beberapa suku di Sultra bisa dicantumkan dalam Permen. Kita juga akan sampaikan bahwa suku Muna, Tomia, Wakatobi dan Wawonii yang dimasukkan sebagai suku di Sulawesi Tengah adalah suku di Sultra," jelasnya.(dri)
Sumber berita: www.kendarinews.com edisi 29 Juni 2010
Ironinya, dari semua provinsi, suku Tolaki, Wolio, Muna dan Moronene, yang juga merupakan suku asli di Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak diakui Mendagri. Kolom untuk Bumi Anoa, kosong tanpa suku. Yang parah, 4 suku yang berasal dari Sultra, yakni Muna, Tomia, Wakatobi dan Wawonii "diklaim" sebagai bagian dari suku di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Soal tidak dimasukkannya suku di Sultra, Kepala BPMD Sultra, Askabul Kijo MSi mengatakan, dirinya tidak tahu menahu akan hal itu. Alasannya, itu diusulkan pada tahun 2007 dan saat itu, dia belum menjabat sebagai Kepala BPMD Sultra. Meski demikian, ia berjanji, persoalan tersebut akan dilaporkan ke Mendagri.
"Betul, dalam Permendagri tidak ada yang dilampirkan suku dari Sultra. Saya baru tahu juga tadi. Kami sudah adakan pertemuan dan salah 1 bahasan kami, disepakati masalah suku di Sultra ini, akan kita usul ke Mendagri untuk dimasukkan," katanya, kemarin.
Apakah itu artinya, pemerintah lalai memasukkan nama suku di Sultra? Menurut dia, hal tersebut bukan suatu kelalaian, melainkan lebih disebabkan kurangnya data yang dimasukkan pemerintah atau instansi terkait yang mengurusi soal adat istiadat, budaya dan nama suku di Sultra. Dia juga menyesalkan pemerintah pusat yang tidak memasukkan suku yang ada di daratan dan kepulauan. Padahal, data terkait nama suku yang ada di Sultra, sudah diserahkan.
"Tidak ada dampaknya, karena program dari pusat tetap jalan. Justru kita sosialisasi, kita ingin tajamkan soal ini. Kita akan upayakan, agar Permendagri ini dirobah supaya beberapa suku di Sultra bisa dicantumkan dalam Permen. Kita juga akan sampaikan bahwa suku Muna, Tomia, Wakatobi dan Wawonii yang dimasukkan sebagai suku di Sulawesi Tengah adalah suku di Sultra," jelasnya.(dri)
Sumber berita: www.kendarinews.com edisi 29 Juni 2010
Gaji 13 Rp 20 Miliar, Dibayar Awal Juli
KOLAKA - Pemkab Kolaka memastikan segera membayarkan gaji 13 kepada lebih dari 10 ribu aparatur berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintahannya. Janji itu dikatakan Sekab Kolaka, H. Andi Syahruddin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, Pemkab telah menyediakan anggaran lebih dari Rp 20 miliar untuk membayar gaji plus tersebut.
"Pembayarannya akan dilakukan tanggal 6 Juli bertepatan dengan penerimaan gaji rutin. Dan saya sudah instruksikan jangan ada potongan,'' tegas pejabat yang tak lama lagi akan purna tugas itu. Sekab menambahkan, meski pun kondisi keuangan daerah mengalami defisit, namun pembayaran gaji 13 tetap merupakan prioritas. Sebab dana tersebut sangat dibutuhkan PNS khususnya menghadapi tahun pelajaran baru.
Di tempat terpisah Kabag Keuangan Setkab Kolaka, Zulkarnain mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun daftar pembayaran gaji 13. Setelah ditandatangani sekretaris kabupaten, maka pembayaran pun akan segera dilakukan. (cr3)
Catatan: Berita di atas dikopi dari www.kendarinews.com edisi 29 Juni 2010
"Pembayarannya akan dilakukan tanggal 6 Juli bertepatan dengan penerimaan gaji rutin. Dan saya sudah instruksikan jangan ada potongan,'' tegas pejabat yang tak lama lagi akan purna tugas itu. Sekab menambahkan, meski pun kondisi keuangan daerah mengalami defisit, namun pembayaran gaji 13 tetap merupakan prioritas. Sebab dana tersebut sangat dibutuhkan PNS khususnya menghadapi tahun pelajaran baru.
Di tempat terpisah Kabag Keuangan Setkab Kolaka, Zulkarnain mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun daftar pembayaran gaji 13. Setelah ditandatangani sekretaris kabupaten, maka pembayaran pun akan segera dilakukan. (cr3)
Catatan: Berita di atas dikopi dari www.kendarinews.com edisi 29 Juni 2010
Kamis, 24 Juni 2010
Tak Ada Pemotongan Bagi Hasil
KOLAKA - Manajemen PT. Damai Jaya Lestari (DJL) akhirnya melunak, perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tanggetada tersebut sepakat tidak akan mengurangi jatah bagi hasil yang menjadi hak pemilik lahan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara pihak perusahaan yang diwakili staf Ahli Agus Bambang dan pemilik lahan yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Kolaka baru-baru ini.
“40 persen bagi hasil yang menjadi hak pemilik lahan tidak akan lagi di kurangi oleh perusahaan, tapi sebagai kompensasinya pemilik lahan hanya dikenakan biaya pengganti investasi pemeliharaan tanaman yang jumlahnya kurang lebih 35 ribu rupiah perbulan,” terang ketua Komisi I DPRD KOlaka Joni Syamsuddin.
Sebelumnya ratusan pemilik lahan berunjukrasa dan menginap di gedung DPRD Kolaka. Mereka menolak MoU tentang pembagian bagi hasil, 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk pemilik lahan dimana dalam 40 persen tersebut masih lagi harus dibagi 70 persen untuk pemilik lahan dan 30 persen perusahaan.
“Kesepakatan sudah ada dan di sahkan di Notaris, sehingga tidak ada lagi masalah, setelah itu pihak perusahaan akan mulai melakukan pembayaran bagi hasil,” pungkas mantan pengacara ini. (cr3)
SUMBER: kendarinews.com
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara pihak perusahaan yang diwakili staf Ahli Agus Bambang dan pemilik lahan yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Kolaka baru-baru ini.
“40 persen bagi hasil yang menjadi hak pemilik lahan tidak akan lagi di kurangi oleh perusahaan, tapi sebagai kompensasinya pemilik lahan hanya dikenakan biaya pengganti investasi pemeliharaan tanaman yang jumlahnya kurang lebih 35 ribu rupiah perbulan,” terang ketua Komisi I DPRD KOlaka Joni Syamsuddin.
Sebelumnya ratusan pemilik lahan berunjukrasa dan menginap di gedung DPRD Kolaka. Mereka menolak MoU tentang pembagian bagi hasil, 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk pemilik lahan dimana dalam 40 persen tersebut masih lagi harus dibagi 70 persen untuk pemilik lahan dan 30 persen perusahaan.
“Kesepakatan sudah ada dan di sahkan di Notaris, sehingga tidak ada lagi masalah, setelah itu pihak perusahaan akan mulai melakukan pembayaran bagi hasil,” pungkas mantan pengacara ini. (cr3)
SUMBER: kendarinews.com
Selasa, 22 Juni 2010
Menhub Dijadwalkan Resmikan Bandara Sanibar Kolaka
Sumber berita:KENDARINEWS.COM 22 Juni 2010. Sumber fotom.kompas.com/news/imgread/data/2...3Ffs%3Ds
KOLAKA - Menteri atau pejabat Kementerian Perhubungan RI dipastikan akan meresmikan sekaligus menandai pengoperasian Bandara Sangia Ni Bandera (Sanibar), Kolaka, akhir Juni ini. Hal tersebut dikemukakan Kabag Humas dan Protokol Setkab Kolaka, Muh. Arnan Amry, di Kolaka.
Saat ini berbagai persiapan peresmian Bandara Komersil pertama hasil ‘’patungan’’ dengan beberapa pengusaha dan BUMN tersebut tinggal menunggu konfirmasi menyangkut hasil ferifikasi tim teknis dari Dirjen Perhubungan Udara sekaligus menanti kesiapan menteri pergubungan untuk dating meresmikan Bandara Sanibar.
Terkait dengan rencana peresmian Bandara tersebut, saat ini Kadis Perhubungan, Nurcholis bersama beberapa pejabat Pemkab Kolaka lainnya—termasuk Kabag Humas dan Protokol—Muh. Arnan Amry tengah bertandang ‘’Merdeka Barat 8’’ guna mengkonsultasikan gawean Pemkab Kolaka tersebut. ‘’Kita sedang konsultasi mengenai rencana itu,’’ kata Arnan Amry terburu-buru saat dihubungi via ponselnya pagi tadi.
Bandara Sanibar terletak sekitar 40 Km arah selatan Kolaka. Prasarana peninggalan masa penjajahan Jepang tersebut dibangun atas sponsor PT. Antam, Tbk dan beberapa perusahaan besar lainnya, termasuk PT. Inco dan beberapa perusahaan nasional lainnya yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.
Penuntasan Bandara Sanibar dilakukan melalui mekanisme ‘’Bedah Bandara’’ yang merupakan bagian dari program andalan Pemkab Kolaka yang dikenal dengan sebutan ‘’Bedah Kecamatan’’ Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (Gerbang Mastra). (zer)
Senin, 21 Juni 2010
Bandara ’Sanibar Kolaka Diresmikan Akhir Juni
Kolaka, KP - Hampir dapat dipastikan, Bandara Sangia Ni Bandera (Saniban) di Kecamatan Tanggetada Kolaka beroparasi melayani penerbangan komersil akhir bulan Juni ini. Kepastian tersebut dikemukakan Kabag Humas dan Protokol Setkab Kolaka, Muh.
Arnan Amry saat mendampingi beberapa pengusaha dan unsur pimpinan BUMN penyokong pembangunan Bandara Sanibar ketika meninjau tahap akhir pengerjaan infrastruktur layanan penerbangan tersebut, Jumat (18/6/2010) lalu.
Menurut Arnan, pengoperasian bandara komersil pertama di Indonesia yang dibiayai secara patungan antara PT. Antam Tbk, PT. Inco Tbk dan beberapa pengusaha tersebut ditandai peresmiannya oleh pejabat kementerian perhubungan. Hingga kemarin persiapan peresmian terus digenjot. Salah satu fasilitas pendukung yang tengah diadakan yakni repeater signal milik operator jaringan seluler, Telkomsel.
Menurut Arnan, tahap penyelesaian Bandara Sanibar diperkirakan mencapai 95 persen. Sebagian sarana vital pendukung pengoperasian Bandara telah siap beroperasi, termasuk peralatan bantu navigasi air traffic service yang nantinya berfungsi sebagai pemandu bagi pilot. Air traffic services atau pelayanan lalu lintas udara merupakan tugas pemanduan dan pengaturan pesawat terbang yang diberikan ATC dengan jalur khusus.
Fungsi tugas pengaturan lalu lintas udara berguna untuk menghindarkan tabrakan antar pesawat terbang, menghindarkan pesawat terbang dari penghalang lainnya dan yang terutama adalah terciptanya kelancaran serta keteraturan lalu lintas udara. Seperti halnya bandara lain, kelak Sanibar akan memiliki call sein sendiri yang teregister dalam daftar nama-nama bandara di dunia.
Untuk diketahui, Bandara Sanibar akan didarati pesawat jenis ATR-72 berkapasitas 75 tempat duduk milik wings air. ’’Pada saat hari peresmian yang ditandai pendaratan perdana pesawat wings air, maka hari itu juga masyarakat sudah bisa menikmati penerbangan dari Makassar, Surabaya, Manado, Jakarta pergi pulang,’’ kata Arnan.
Lebih jauh dijelaskan alumni STPDN ini, tim evaluasi dan pengujian bandara dari kementerian perhubungan telah datang dan dijadwalkan tanggal 21 Juni Dirjen Perhubungan Udara juga akan melihat langsung kesiapan pengoperasionalan.
’’Terkait kenyamanan calon penumpang dan keluarganya, di sekitar areal bandara terpasang alat komunikasi dari pihak Telkomsel yang telah memasang perangkat komunikasinya untuk layanan seluler. Disamping itu pihak Wings Air juga telah memasang dan melakukan uji coba perangkat jaringan. Jadi nantinya semua jadwal dan lalu lintas penerbangan sudah online termasuk data manifestnya. Jadi semuanya sudah siap beroperasi, tinggal menunggu seremoni peresmian, dan masyarakat sudah bisa membooking tiket,’’ tambah Arnan.
Sementara itu Kadis Perhubungan, Nurcholis yang dikonfirmasi melalui Ponselnya kemarin membenarkan bahwa Pemkab Kolaka telah menjadwalkan peresmian pada tanggal 25 Juni. Dari sisi teknis kata pria yang sejak 5 bulan terakhir lebih banyak ’’begadang’’ di lokasi pembangunan Bandara Sanibar ini, hampir dipastikan rampung sebelum hari peresmian.
’’Kalau masalah tanggal peresmian atau siapa yang akan meresmikan, itu menyangkut seremoni. Tapi yang pasti kita tetap mengacu tanggal 25 Juni, siapapun pejabat yang akan meresmikannya. Menyangkut hal terkait teknis, semua sisi kita upayakan rampung, bahkan metal detector pun sudah dipikirkan,’’ katanya.
Tentang izin operasional Bandara Sanibar, Kadis Perhubungan pengganti Sjamsu Rijal ini mengaku tengah mengupayakannya. ’’Besok (hari ini, red) kita akan ke Jakarta untuk mengurus itu. Dan kita optimis izin itu segera turun. Kita hanya butuh dukungan doa dari masyarakat,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan terdahulu, Bupati Kolaka Buhari Matta dan PT. Wings Abadi Airlines telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di kantor pusat Wings Air di Jakarta beberapa bulan lalu. Dalam MoU tersebut pihak Wings Air siap beroperasi melayani penerbangan setiap hari. Saat penandatanganan MoU tersebut, PT. Wings Abadi Ailines mensyaratkan penambahan landasan pacu hingga 1350 meter dari yang ada saat itu sepanjang 1100 meter.(zer)
Comments
Arnan Amry saat mendampingi beberapa pengusaha dan unsur pimpinan BUMN penyokong pembangunan Bandara Sanibar ketika meninjau tahap akhir pengerjaan infrastruktur layanan penerbangan tersebut, Jumat (18/6/2010) lalu.
Menurut Arnan, pengoperasian bandara komersil pertama di Indonesia yang dibiayai secara patungan antara PT. Antam Tbk, PT. Inco Tbk dan beberapa pengusaha tersebut ditandai peresmiannya oleh pejabat kementerian perhubungan. Hingga kemarin persiapan peresmian terus digenjot. Salah satu fasilitas pendukung yang tengah diadakan yakni repeater signal milik operator jaringan seluler, Telkomsel.
Menurut Arnan, tahap penyelesaian Bandara Sanibar diperkirakan mencapai 95 persen. Sebagian sarana vital pendukung pengoperasian Bandara telah siap beroperasi, termasuk peralatan bantu navigasi air traffic service yang nantinya berfungsi sebagai pemandu bagi pilot. Air traffic services atau pelayanan lalu lintas udara merupakan tugas pemanduan dan pengaturan pesawat terbang yang diberikan ATC dengan jalur khusus.
Fungsi tugas pengaturan lalu lintas udara berguna untuk menghindarkan tabrakan antar pesawat terbang, menghindarkan pesawat terbang dari penghalang lainnya dan yang terutama adalah terciptanya kelancaran serta keteraturan lalu lintas udara. Seperti halnya bandara lain, kelak Sanibar akan memiliki call sein sendiri yang teregister dalam daftar nama-nama bandara di dunia.
Untuk diketahui, Bandara Sanibar akan didarati pesawat jenis ATR-72 berkapasitas 75 tempat duduk milik wings air. ’’Pada saat hari peresmian yang ditandai pendaratan perdana pesawat wings air, maka hari itu juga masyarakat sudah bisa menikmati penerbangan dari Makassar, Surabaya, Manado, Jakarta pergi pulang,’’ kata Arnan.
Lebih jauh dijelaskan alumni STPDN ini, tim evaluasi dan pengujian bandara dari kementerian perhubungan telah datang dan dijadwalkan tanggal 21 Juni Dirjen Perhubungan Udara juga akan melihat langsung kesiapan pengoperasionalan.
’’Terkait kenyamanan calon penumpang dan keluarganya, di sekitar areal bandara terpasang alat komunikasi dari pihak Telkomsel yang telah memasang perangkat komunikasinya untuk layanan seluler. Disamping itu pihak Wings Air juga telah memasang dan melakukan uji coba perangkat jaringan. Jadi nantinya semua jadwal dan lalu lintas penerbangan sudah online termasuk data manifestnya. Jadi semuanya sudah siap beroperasi, tinggal menunggu seremoni peresmian, dan masyarakat sudah bisa membooking tiket,’’ tambah Arnan.
Sementara itu Kadis Perhubungan, Nurcholis yang dikonfirmasi melalui Ponselnya kemarin membenarkan bahwa Pemkab Kolaka telah menjadwalkan peresmian pada tanggal 25 Juni. Dari sisi teknis kata pria yang sejak 5 bulan terakhir lebih banyak ’’begadang’’ di lokasi pembangunan Bandara Sanibar ini, hampir dipastikan rampung sebelum hari peresmian.
’’Kalau masalah tanggal peresmian atau siapa yang akan meresmikan, itu menyangkut seremoni. Tapi yang pasti kita tetap mengacu tanggal 25 Juni, siapapun pejabat yang akan meresmikannya. Menyangkut hal terkait teknis, semua sisi kita upayakan rampung, bahkan metal detector pun sudah dipikirkan,’’ katanya.
Tentang izin operasional Bandara Sanibar, Kadis Perhubungan pengganti Sjamsu Rijal ini mengaku tengah mengupayakannya. ’’Besok (hari ini, red) kita akan ke Jakarta untuk mengurus itu. Dan kita optimis izin itu segera turun. Kita hanya butuh dukungan doa dari masyarakat,’’ pungkasnya.
Seperti diberitakan terdahulu, Bupati Kolaka Buhari Matta dan PT. Wings Abadi Airlines telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di kantor pusat Wings Air di Jakarta beberapa bulan lalu. Dalam MoU tersebut pihak Wings Air siap beroperasi melayani penerbangan setiap hari. Saat penandatanganan MoU tersebut, PT. Wings Abadi Ailines mensyaratkan penambahan landasan pacu hingga 1350 meter dari yang ada saat itu sepanjang 1100 meter.(zer)
Comments
Langganan:
Postingan (Atom)