Dana Minim, Layanan Kesehatan Bahteramas Dihentikan

(Sumber: situs Kendari Pos edisi Sabtu, 27 Juni 2009)

Kolaka, KP - Pelayanan kesehatan gratis melalui program Bahteramas dihentikan pihak RSU Kolaka sejak sebulan lalu. Menurut Kadis Kesehatan Kolaka, M Amin, penghentian itu disebabkan faktor pendanaan yang tidak memadai.

Biaya yang dialokasikan sebesar Rp 1000 tiap pasien menurut mantan Kepala RSU Kolaka ini dianggap tak mencukupi untuk melayani pasien. Jumlah peserta layanan kesehatan Bahteramas mencapai lebih dari 8000 pasien.

''Dengan jumlah itu, dana yang dikelola hanya sekitar Rp 8 juta untuk melayani 20 kecamatan. Jumlah ini masih kecil dibanding program Jamkesmas yang pesertanya mencapai ratusan ribu. Untuk itu, pada bulan Juli pasca Pilpres akan dilakukan pertemuan seluruh Dinkes se Sultra membahas penyempurnaan program ini di Kolaka.
Selanjutnya, akan menunggu petunjuk lanjutan,'' jelasnya.

Menyangkut jumlah peserta layanan, Ia tetap membuka peluang pendaftaran pada masyarakat. Sementara itu, Kepala Tata Usaha RSU Kolaka, Syamsir Amsir yang ditemui membenarkan penghentian sementara layanan kesehatan Bahteramas ini.

''Untuk penertiban administrasi untuk menerbitkan kartu bagi pasien di Propinsi,'' ungkapnya. Meski begitu, layanan Jamkesmas yang merupakan program pemerintah pusat tetap berjalan dengan baik.

Dari staf Dinkes Kolaka diperoleh data, jumlah pasien program Jamkesmas di Kolaka pada tahap I tahun 2008 lalu baru mencapai 110.341 orang. Jumlah ini masih kurang dibanding kuota yang diberikan dari Kantor Menteri Kesehatan yakni 122.493 orang. Saat ini sedang dilakukan pendaftaran peserta Jamkesmas oleh pihak Puskesmas untuk memenuhi kekurangan kuota tersebut. (p3)

INCO Minta Perpanjangan Waktu Studi Tambang Pomalaa

Jum'at, 8 Mei 2009 - 17:05 wib
(Sumber: tulisan: Andina Meryani - Okezone)

JAKARTA - PT Internasional Nickel Indonesia Tbk (INCO) mengungkapkan telah mengirim surat ke pemerintah pada 30 April lalu untuk perpanjangan waktu feasibility study pertambangan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

"Kita sudah kirimkan surat kepada Dirjen Minerba untuk meminta waktu kembali. Kita minta dua tahun, mudah-mudahan bisa untuk pelajari teknologi apa yang cocok. Dan mungkin saat itu, kondisi perekonomian sudah membaik," ujar Dirut INCO Arif Siregar dalam Public Expose, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (8/5/2009).

Sebelumnya, feasibility study telah dilakukan oleh konsultan independen yang memberikan penilaian proyek tersebut tidak memenuhi keekonomiannya jika harus dilakukan saat ini. Hal ini diakibatkan karena kondisi perekonomian yang memang tidak mendukung

Selain itu, investasi yang perlu dilakukan untuk proyek ini adalah sangat besar, yakni USD1,8 miliar. "Investasi untuk proyek inikan besar, jadi kami harus hati-hati," imbuhnya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan penelitian untuk mengukur keakuratan yang pas untuk menjalankan proyek tersebut, yakni untuk menggambarkan kondisi Pomalaa tersebut. "Untuk itulah kita meminta waktu kepada pemerintah untuk penelitian tersebut," pungkasnya. (rhs)