Dana Pendidikan Dokter Ahli Bermasalah

KOLAKA - Mengemukanya masalah tenaga dokter spesialis yang minim di Kolaka, ternyata memancing terungkapnya ''borok'' baru. Muh. Rusman salah seorang legislator asal PAN di DPRD Kolaka mengemukakan adanya indikasi ketidakberesan pada pembiayaan sekolah calon spesialis.

Dari laporan dan data yang diterima, Rusman menyebut, dari tiga dokter yang pendidikan spesialisnya dibiayai Pemkab, satu diantaranya ternyata tidak jelas pendanaan selanjutnya. Ironisnya, dokter yang tengah menempuh pendidikan ahli tersebut adalah calon spesialis bedah yang kini sangat dibutuhkan di Kolaka.

Indikasi mengenai tersendatnya pembayaran biaya pendidikan dokter spesialis tersebut dikemukakan Rusman saat dialog anggota DPRD dengan Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi (AMD) yang kemarin menyambangi gedung dewan Kolaka.

''Ini fakta baru yang mungkin tidak pernah terungkap. Namun harus segera disikapi sesegera mungkin sebab anggaran untuk itu jelas dalam APBD,’’ katanya.

Meski tidak merinci sumber informasinya, namun Rusman meminta pimpinan sementara DPRD Kolaka untuk segera mengambil sikap. '' Sebab yang kami tahu calon dokter spesialis itu sudah mendapat tawaran dari provinsi lain, tapi karena masih ada ikatan maka dia masih menunggu realisasi selanjutnya,’’ papar Rusman.

Dialog dengan AMD yang merupakan gabungan dari HMI serta Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Samaturu kemarin berjalan cukup hangat. Massa yang hampir sama banyaknya dengan personil polisi yang mengamankan aksi tersebut datang ‘’mengingatkan’’ anggota DPRD baru agar lebih aspiratif dan selalu mengedepankan fungsi utamanya.

‘’Jangan seperti anggota dewan sebelumnya,’’ tegas salah seorang orator. Setelah melakukan orasi, massa kemudian disambut hangat 20 dari 35 anggota DPRD Kolaka.

Dua pimpinan sementara dewan, Parmin Dasir dan Suaib Kasra langsung memimpin jalannya dialog yang umumnya menyorot isu kesehatan, pendidikan, listrik dan pelayanan publik tersebut. Dari semua isu itu masalah kesehatan menjadi topik yang mendominasi.

Jumlah tenaga kesehatan, utamanya dokter spesialis yang sangat minim dianggap sebagai kondisi ‘’darurat’’ oleh anggota dewan maupun mahasiswa. Untuk itu Parmin Dasir dan anggota DPRD lainnya sepakat untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Dalam dialog kemarin, Ajib Madjid, legislator asal PAN juga menekankan pentingnya proporsionalitas kerja dokter. ‘’Sebenarnya tenaga dokter kita cukup, tapi mereka lebih banyak yang bertugas di dinas. Akibatnya kita hampir tidak pernah melihat dokter di rumah sakit,’’ kata Ajib. Terkait masalah listrik, beberapa anggota dewan yakni Akring Johar, maupun Tadjuddin Nur menyarankan perlunya ‘’penataan’’ kembali permasalahan yang kini menghambat penuntasan krisis listrik.

Untuk itu, mereka sepakat menyarankan pimpinan dewan membangun komunikasi dengan PLN maupun PT Antam yang sebelumnya pernah menyanggupi menghibahkan mesin pembangkit miliknya. Selain itu, para pengusaha dan investor yang selama ini telah menikmati hasil alam Kolaka diminta untuk ikut berpartisipasi.

Menanggapi berbagai kritik mahasiswa dan masukan dari sesama anggota dewan, Parmin Dasir yang kemarin terlihat ‘’cakap’’ mengatur jalannya dialog, langsung memerintahkan sekretariat dewan untuk merencanakan mengundang pihak Antam maupun PLN membicarakan masalah listrik. (zer)


(Sumber: www.kendaripos.com, Kamis, 29 Oktober 2009 09:20:52)

Bupati Beralasan Prioritaskan Rakyat Miskin

Tak Bayar Lauk Pauk PNS

Kolaka - Tuntutan pembayaran tunjangan lauk pauk yang disuarakan sejumlah PNS Kolaka dalam dua kali unjuk rasa, nampaknya akan sulit teralisasi. Alasan Bupati Kolaka, Buhari Matta, program pengentasan kemiskinan masih jauh lebih penting dibanding tunjangan lauk pauk PNS. Meski kenyataannya, Kolaka yang berlimpah potensi sumber daya alam dilanda devisit anggaran.
'' Mari kita kedepankan hati nurani. Saya paham masih banyak PNS yang hidupnya susah. Tapi warga miskin yang hidupnya lebih susah juga tidak sedikit dan butuh perhatian kita,'' terang Buhari saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati, kemarin. Menurutnya, untuk membayar tunjangan lauk pauk, daerah setidaknya membutuhkan anggaran 22 miliar. Sementara anggaran daerah dari DAU/DAK maupun APBD sangat terbatas. Sehingga daerah harus mampu melihat mana yang menjadi skala prioritas terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan berbagai agenda prioritas lainnya.
'' Hak utama pegawai berupa gaji dan tunjangan itu tidak akan diganggu. Saya meminta pegawai tidak gampang diprovokasi untuk berunjukrasa, karana saya cermati sebagian PNS yang berunjukrasa justru mereka yang dalam penilaian atasannya tidak disiplin menjalankan tugas,'' sindirnya. Kolaka-1 ini juga sempat menyentil tudingan sejumlah LSM yang menyoroti berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pejabat daerah. Buhari pun meminta agar setiap pejabat tidak perlu merasa terancam dan takut jika telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. (m2/cok)

(Sumber: Kendari Pos edisi Rabu, 21 Oktober 2009)